Selasa, 19 Apr 2016 19:13:36 wib
KEDZALIMAN nyata seorang penguasa adalah disaat mereka mengambil hak kepemilikan rakyat kemudiaN diakui menjadi milik pemerintah. Hal ini adalah cara klasik para penjajah ketika memiskinkan bangsa yang dijajahnya.
more →
Selasa, 19 Apr 2016 16:38:32 wib
Kelompok buruh dari berbagai elemen sepakat untuk membentuk Koalisi Buruh Tolak Ahok
more →
Selasa, 19 Apr 2016 00:53:53 wib
Dunia perpolitikan Indonesia semakin kacau. Hakim Mahkamah konstitusi, Patrialis Akbar berpendapat bahwa kondisi yang tidak menyenangkan tersebut bisa jadi berawal dari kualitas keimanan orang yang menjadi pemimpin negara dan pembuat undang ungdangnya.
more →
Senin, 18 Apr 2016 22:31:33 wib
Dalam rilis yang dimuat oleh lembaga survey Saiful Mujani kemarin, Minggu (17/04/2016) di Jakarta, menyatakan bahwa tingkat keyakinan dan kepuasan warga terhadap pemerintahan Joko Widodo
more →
Senin, 18 Apr 2016 20:31:49 wib
Muchtar Effendi Harahap dari NSEAS (Network for South East Asian Studies) menyatakan bahwa hak setiap warga memiliki tempat tinggal. Tempat tingga di sini menurutnya bukan saja
more →
Senin, 18 Apr 2016 14:31:41 wib
Seorang pengamat politik dari negeri Kanguru menyatakan dengan tegas bahwa harus ada partai politik yang tidak bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla
more →
Senin, 18 Apr 2016 11:31:19 wib
Seorang pengamat menyatakan bahwa untuk menghadapi situasi seperti saat ini, di mana Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo selaku Presiden harus dengan mengecualikan memanggil para ahli
more →
Ahad, 17 Apr 2016 18:33:51 wib
Front Pancasila menolak dengan tegas "Simposium Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di hotel Aryaduta, Jakarta. Acara yang digelar ini menurut informasi akan
more →
Ahad, 17 Apr 2016 16:33:37 wib
Sejarawan, JJ Rizal menyayangkan kondisi yang tengah dialami oleh Ibukota Jakarta saat ini. Sebagai Ibukota Negara, DKI yang saat ini dimpinpin oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
more →
Jum'at, 15 Apr 2016 20:31:15 wib
Pakar Hukum Tata Negara memberikan saran agar daerah yang melakukan pelanggaran agar diberikan sanksi denda saja daripada sanksi atau hukum lainnya. Adapun penerapan sanksi denda itu,
more →
