Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.638 views

Pemilu Tidak Langsung dan Jabatan Presiden Diperpanjang?

Tony Rosyid

[Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]

Setidaknya ada tiga wacana yang sedang santer beredar. Satu sudah diekskusi, dua masih dalam ikhtiar. Ketiga hal ini jika disahkan, maka akan jadi pembeda antara rezim Jokowi dengan rezim-rezim sebelumnya di era reformasi.

Yang sudah dieksekusi adalah revisi UU KPK. Super powernya bukan lagi pimpinan KPK, tapi dewan pengawas. Sejak revisi UU KPK itu disahkan, maka penyadapan, penggeledahan dan penyitaan menjadi domain dewan pengawas. Dewan pengawas tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi punya kewenangan memberi ijin boleh tidak penyidik melakukan tiga fungsi di atas, yaitu penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Dan lima anggota dewan pengawas itu direkrut dan dipilih oleh presiden. Sampai disini, anda paham?

Kedua, ini masih usulan yaitu pemilu tidak langsung. Kenapa? Alasannya klasik: karena cost politik yang begitu besar dan memicu terjadinya korupsi. Emang di masa Orde Baru lebih sedikit jumlah pelaku dan uang yang dikorupsi?

Kenapa terjadi korupsi? Diantaranya karena ada money politics. Ini yang mengakibatkan pembengkakan cost politik. Kenapa terjadi money politic? Karena pemilu langsung, jawab mereka. Karena itu, harus dibuat tidak langsung. Supaya tidak ada lagi bagi-bagi uang. Kalau presiden dan kepala daerah dipilih oleh DPR/DPRD, maka gak lagi ada serangan fajar. Selain itu, anggaran pemilu juga bisa ditekan. Ini penghematan uang negara.

Ingat! Di dalam UU no 7 Tahun 2017 pasal 523 telah mengatur hukuman dan denda bagi pelaku money politics. Jika money politics terjadi sebelum hari tenang, hukumannya 2 tahun penjara dan denda 24 juta. Kalau masa tenang hukumannya 4 tahun penjara dan denda 48 juta. Kalau money politics terjadi di hari H, maka hukumannya 3 tahun penjara dan denda 36 juta.

Kenapa bukan pasal 523 ini yang direalisasikan agar bisa mencegah, setidaknya mengurangi praktek money politics? Apalagi di pasal 268 di UU yang sama, kalau calon presiden dan kepala daerah melakukan pelanggaran pemilu (diantaranya money politics) dengan sistematis, terstruktur dan masif, maka aturan hukumnya didiskualifikasi.

Masalahnya, emang pernah ada calon presiden dan kepala daerah yang didiskualifikasi? Kalau ada, itu lebih karena faktor politis dan adu kuat kekuasaan dari pada karena operasi penegakan hukum. Disini ada masalah keadilan.

Disisi lain, kalau pemilihan presiden dan kepala daerah diserahkan kepada DPR/DPRD (tidak langsung), emang gak ada lagi bagi-bagi duit? Anggota legislatif mau milih tanpa duit? Tiket partai emang terus gratis gitu? Tidaklah...

Jadi, jangan salahkan pemilu langsung sebagai sebab terjadinya money politics, lalu kembali jadi pemilu tidak langsung. Ini lebih karena faktor law enforcement yang rendah. Disinilah problem primernya.

Demokrasi Pancasila mendadak berubah jadi demokrasi liberal dimana uang menjadi faktor paling berpengaruh terhadap hasil pemilu itu lantaran hukum tidak ditegakkan. Sampai ada yang bilang: "Indonesia has the most efektive election system becouse people know the result before election".

Terkait pasal 286, ini mengawang-awang. Karena hampir mustahil bisa membuktikan pelanggaran pemilu secara sistematis, terstruktur dan masif, termasuk praktek money politics. Kalau tak mungkin bisa dibuktikan, buat apa pasal ini dipertahankan.

Apalagi jika dikomperasikan dengan pasal 523 tentang hukuman penjara dan denda bagi pelaku money politics. Apakah calon yang terbukti dan akhirnya divonis 2,3 atau 4 tahun penjara bisa didiskualifikasi jika mereka terpilih? Padahal mereka tak melakukannya dengan sistematis, terstruktur dan masif. Paradoks!

Selain itu, kalau pilpres atau pilkada diwakili oleh DPR/DPRD, emang mereka mewakili suara dan pilihan rakyat? Kalau mewakili suara rakyat, kenapa sampai 2015 tak kurang dari 19 calon independen yang menang? Ini artinya, rakyat meskipun sudah memilih anggota DPR/DPRD, tak berarti suara mereka sepenuhnya diwakili oleh anggota legislatif tersebut.

Malah, ada calon tunggal yaitu calon walikota Makasar, kalah melawan kotak kosong. Padahal, semua partai mengusungnya.

Masih mau pemilu tidak langsung? Ini mengebiri suara rakyat, merusak demokrasi dan berpotensi mengembalikan sistem politik ke Orde Baru.

Ketiga, ini patut dicurigai punya kaitan dengan poin nomor dua. Yaitu jabatan presiden diperpanjang. Ada yang mengusulkan ditambah tiga tahun sehingga jadi delapan tahun. Ada juga yang mengusulkan tiga periode. Karena itu, pasal 169 UU no 7 Tahun 2017 perlu dirubah, katanya.

Apa alasan pengusul? Supaya program-program Pak Jokowi yang baik itu bisa dituntaskan. Lalu publik bertanya: baik menurut siapa?

Ketika UU pemilu itu membatasi maksimal presiden itu dua periode, maka pertama, presiden dan timnya sudah harus bisa mengukur program-program apa yang paling efektif dan berdampak yang bisa dikerjakan dalam rentang waktu selama 5 sampai 10 tahun. Dan program berkelanjutan apa bisa diteruskan oleh presiden selanjutnya. Bukan malah minta nambah.

Kedua, untuk membangun Indonesia tidak cukup satu presiden. Indonesia butuh puluhan hingga ratusan presiden. Yang dibutuhkan adalah adanya aturan dan sistem bagaimana pembangunan itu bisa berkelanjutan dari satu presiden ke presiden yang lain. Proses regenerasi adalah keniscayaan.

Ketiga, usulan tiga periode bagi presiden jika disetujui, membuka peluang untuk nambah lagi dan bisa seumur hidup. Kecuali jika dijatuhkan di tengah jalan seperti Soekarno dan Soeharto.

Satu periode saja seorang presiden punya kesempatan untuk kendalikan semua kekuatan negara, apalagi sampai tiga periode. Kalau sudah terlalu lama berkuasa mana mungkin mau turun. Kekuasaan itu menggoda bung!

Dua wacana dan usulan di atas yaitu pemilu tidak langsung dan presiden tiga periode harus serius untuk ditolak rakyat. Saat ini, lebih baik presiden dengan seluruh kekuatannya di kabinet dan kelembagaan negara fokus saja memperbaiki bangsa terutama ekonomi yang tahun depan akan ada gelombang resesi. Fokus pada kerja dari pada melakukan rekayasa pemilu dan minta nambah waktu untuk berkuasa. [PurWD/voa-islam.com]

Jakarta, 13/11/2019

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Di hari raya Idul Fitri yang ceria, Ibrahim justru merintih perih di bangsal Rumah Sakit. Tubuh mungil balita anak aktivis dakwah media ini melepuh tercebur air mendidih di halaman tetangganya....

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya persalinan cessar dilunasi, Ummi Nurhayati dan bayinya bisa pulang dari rumah sakit. Semoga para donatur berlimpah rizki, dan dede bayi ini kelak menjadi generasi mujahidah dakwah untuk...

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Debby Silvana dan Melani Silvana menjadi yatim saat sedang butuh belaian kasih orang tua. Kini mereka tinggal di rumah triplek yang reyot dan doyong terancam roboh. Ayo Bantu bedah rumah yatim.!!...

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Ayo bantu dede bayi ini, kekurangan biaya persalinan cessar di Rumah Sakit Banjar sebesar 5 juta rupiah. Sang ayah adalah aktivis Islam, dikenal pendekar bela diri yang sedang terkendala ekonomi....

Latest News
Presiden Gadungan

Presiden Gadungan

Sabtu, 11 Jul 2020 05:00

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

Jum'at, 10 Jul 2020 22:41

PBB: 700 Orang Baru-baru Ini Tewas di 2 Kamp Suriah yang Menahan Keluarga Pejuang IS

PBB: 700 Orang Baru-baru Ini Tewas di 2 Kamp Suriah yang Menahan Keluarga Pejuang IS

Jum'at, 10 Jul 2020 22:00

Batalkan Dekrit Pemerintah 1934, Turki Buka Jalan untuk Jadikan Hagia Shopia Sebagai Masjid

Batalkan Dekrit Pemerintah 1934, Turki Buka Jalan untuk Jadikan Hagia Shopia Sebagai Masjid

Jum'at, 10 Jul 2020 21:46

MUI-KPI-Kemenpora akan Gelar Anugerah Syiar Ramadan Virtual

MUI-KPI-Kemenpora akan Gelar Anugerah Syiar Ramadan Virtual

Jum'at, 10 Jul 2020 21:33

Mesir Perkuat Vonis Seumur Hidup untuk Pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohammed Badie

Mesir Perkuat Vonis Seumur Hidup untuk Pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohammed Badie

Jum'at, 10 Jul 2020 21:30

Israel Buat Tawaran Baru Untuk Pertukaran Tahanan dengan Hamas

Israel Buat Tawaran Baru Untuk Pertukaran Tahanan dengan Hamas

Jum'at, 10 Jul 2020 21:15

Menelisik Gaduhnya RUU HIP, DPR Versus Rakyat?

Menelisik Gaduhnya RUU HIP, DPR Versus Rakyat?

Jum'at, 10 Jul 2020 21:00

[VIDEO] Umat Islam Jangan Buta Politik

[VIDEO] Umat Islam Jangan Buta Politik

Jum'at, 10 Jul 2020 20:36

Jihadis Tembak Mati Seorang Pemimpin BJP di Kashmir

Jihadis Tembak Mati Seorang Pemimpin BJP di Kashmir

Jum'at, 10 Jul 2020 20:36

Tahun Pelajaran 2020/2021, Madrasah Gunakan Kurikulum PAI Baru

Tahun Pelajaran 2020/2021, Madrasah Gunakan Kurikulum PAI Baru

Jum'at, 10 Jul 2020 19:15

 Anis Soroti Beban BI dalam Skema Burden Sharing

Anis Soroti Beban BI dalam Skema Burden Sharing

Jum'at, 10 Jul 2020 18:59

Jokowi Merasa Ngeri

Jokowi Merasa Ngeri

Jum'at, 10 Jul 2020 18:40

Pegawai Kantor Pers Federal Jerman Diduga Jadi Agen Mata-mata Untuk Dinas Intelijen Mesir

Pegawai Kantor Pers Federal Jerman Diduga Jadi Agen Mata-mata Untuk Dinas Intelijen Mesir

Jum'at, 10 Jul 2020 10:45

Indonesia, Ketersediaan Dokter dan Wabah Covid19

Indonesia, Ketersediaan Dokter dan Wabah Covid19

Kamis, 09 Jul 2020 22:13

HRW Minta Bangladesh Pindahkan 300 Lebih Pengungsi Rohingya dari Pulau Bashan Char

HRW Minta Bangladesh Pindahkan 300 Lebih Pengungsi Rohingya dari Pulau Bashan Char

Kamis, 09 Jul 2020 21:30

Satu Batalion Tentara Israel Dikarantina Setelah Ada Anggotanya Terinfeksi Virus Corona

Satu Batalion Tentara Israel Dikarantina Setelah Ada Anggotanya Terinfeksi Virus Corona

Kamis, 09 Jul 2020 21:05

Wacana TNI Dilibatkan untuk Kerukunan Umat Beragama, Bukhori: Menag Kembali Gagal Paham

Wacana TNI Dilibatkan untuk Kerukunan Umat Beragama, Bukhori: Menag Kembali Gagal Paham

Kamis, 09 Jul 2020 20:48

[VIDEO] Komunisme Ajaran Malu-malu

[VIDEO] Komunisme Ajaran Malu-malu

Kamis, 09 Jul 2020 19:44

Yvone Ridlye Berencana Pergi ke Suriah Untuk Upayakan Pembebasan Tauqir Sharif dari Penahanan HTS

Yvone Ridlye Berencana Pergi ke Suriah Untuk Upayakan Pembebasan Tauqir Sharif dari Penahanan HTS

Kamis, 09 Jul 2020 18:15


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X