Terdapat Keanehan dari Berseraknya e-KTP di Bogor? Amati Analisa Politisi Ini

JAKARTA (voa-islam.com)- E-KTP yang berserak beberapa hari lalu jelas keteledoran. Itu pertama. Sebab, saat masyarakat banyak kesulitan dapat e-KTP, tiba-tiba ada banyak e-KTP berserakan di jalan raya di Bogor. 

“Kemendagri perlu merapihkan SOP pengiriman e-ktp ini. #AuditEKTPtercecer,” kata Mardani Ali Sera, baru-baru ini, di akun Twitter pribadi miliknya. Kedua, sudah ada penjelasan dari Dirjen Dukcapil bahwa itu katanya e-KTP rusak. “Tapi setahu saya alat perekam dan pencetaknya ada di Kelurahan atau kecamatan. Kenapa ada di Jabar?”

E-KTP itu beralamat Sumatera Selatan, perlu diaudit bagaimana E-KTP rusak punya Sumsel adanya di Jabar. “Bukankah kalau ada kesalahan mestinya dihancurkan di tempat. Untuk apa e-KTP rusak dikumpulkan?”

Ketiga, dalam situasi yang mendekati pilkada serentak, kasus ini menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat. Harus dilakukan investigasi dan audit menyeluruh. “Ini bukan masalah kecil. Dan Kemendagri tidak dapat menganggap ini masalah sepele yang selesai dengan penjelasan melalui rilis (WA) dari Dirjen Dukcapil. Ini menyepelekan masalah.”

Segera lakukan penyelidikan fokus di audit dan transparan, karena seperti diketahui fungsi EKTP sangat vital jelang pilkada/pemilu. Harus ada keseriusan bagian terkait mengenai e-KTP dan SOP yang tidak terpakai, bukan ditumpuk digudang, karena saat bisa disalahgunakan. “Jika tidak ada keseriusan menyelesaikan temuan masalah e-KTP ini, jangan salahkan masyarakat akan menilai Kemendagri gagal menangangi bukti tercecernya EKTP. Musnahkan segera semua EKTP rusak, audit segera. 

Bukan dimusnahkan setelah rame. Dan harusnya dimusnahkan di tempat e-KTP itu dibuat. Bukan dibawa ke Jabar atau daerah lain.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Keluarkan Anggaran BPIP di tengah Buruknya Ekonomi, Politisi: #2019GantiPresiden
• Teringat Akhir Rezim Orba jika Melihat Rupiah Saat Ini
• Baitul Mal Aceh Bantu Pengobatan Penderita Kanker dan Thalasemia
• Bertemu dengan Aung San Suu Kyi, Din Syamsuddin Sindir Soal Rohingya
• [VIDEO] Tolak Rekomendasi 200 Penceramah, Dewan Dakwah Usul Kode Etik
• Gaji Megawati di BPIP Kalahkan Gaji Presiden, Ketua DPR, MPR, BPK, dan DPA
• Mardani: Malaysia Potong Gaji Menteri, Indonesia Gaji Seorang Pejabat 'Pancasila' Rp 1,3 M Per Tahun
• [VIDEO] MUI: Sibuk Dukung Mendukung Calon Presiden, Lupa Persoalan Bangsa, Lupa Hutang Negara