Rabu, 10 Syawwal 1445 H / 20 Agutus 2014 09:37 wib
22.956 views
Apakah Masih Penting Pertimbangan Pelanggaran HAM Bagi Jokowi?
JAKARTA (voa-islam.com) - Seperti sudah tidak sabar dan kebelet, semua sudah berceloteh tentang jabatan di kabinet Jokowi. Padahal, gugatan Prabowo-Hatta soal pilpres di MK masih belum di putus. Besok gugatan Prabowo-Hatta baru akan diputus. Seperti apap keputusan MK?
Tapi, ada yang menarik dari para pengamat politik, bagaimana tentang jatah yang akan diberikan kepada para jendral yang sudah mendukung Jokowi? Para purnawirawan jenderal yang 'berkeringat' untuk Jokowi itu, mereka diprediksi akan mejadi kandidat untuk mengisi beberapa posisi strategis seperti jabatan menko polhukam, menhan, dan posisi menteri lainnya.
Nama-nama jenderal yang aktif mendukung Jokowi saat pilpres lalu di antaranya yaitu, Luhut Panjaitan, Hendropriyono, Sutiyoso, dan Wiranto.
"Keempat jenderal tersebut berpeluang jadi menko polhukam dan menhan," kata pengamat ilmu politik UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, Rabu (20/8/2014).
Namun, dari segi kedekatan para jenderal itu dengan Jokowi, lanjut dia, Luhut lebih berpeluang untuk menduduki salah satu kursi menteri.
Selain itu, nama lain yang disebut memiliki kedekatan dengan Jokowi yaitu bekas Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Ryamizard Ryacudu.
"Ryamizard calon kuat menteri dalam negeri karena kedekatannya dengan Mbak Mega. Tentu Ryamizard peluangnya besar dibandingkan jenderal lain. Walaupun tidak tertutup kemungkinan nama jenderal di atas calon kuat menteri," ungkapnya.
Untuk Hendropriyono, Pangi menilai bisa menyakiti hati masyarakat bila diangkat sebagai menteri, karena adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Hal sama juga terjadi pada Wiranto, yang diduga tersandung kasus HAM di masa lalu.
"Sutiyoso, itu belum jelas. Peluangnya tetap ada, kalau Sutiyoso melepaskan jabatan ketua umum PKPI," ujarnya.
Jika Jokowi ingin konsisten dengan perjuangan awalnya, lanjut Pangi, maka Jokowi harus memastikan menterinya bebas dari masalah masa lalu terutama jenderal yang tak bermasalah dengan HAM.
"Artinya tak memberi tempat terhadap jenderal yang diduga pelanggar HAM. Karena akan menyulitkan Jokowi terkait komitmennya dalam menyelesaikan dan menuntaskan persoalan HAM ketika ia menjabat jadi presiden," tandasnya.
Apakah masih penting pertimbangan persoalan pelanggaran HAM bagi para jenderal yang sudah ikut mensukseskan Jokowi. Seperti dikatakan oleh Jokowi, pertimbangan memasukan para jendral dalam tim rumah transisi semata-mata profesional, tukasnya. jj/dbs/voa-islam.com
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
