Banjir Sentani, Akibat Obral Perizinan Korporasi?

Oleh:

Ifa Mufida, pemerhati masalah sosial

MUSIBAH kembali melanda wilayah Indonesia. Kali ini banjir bandang menerjang Kota Sentani, Kabupaten jayapura, Papua. Bencana ini pun menelan cukup banyak korban. Tercatat 104 orang meninggal dunia, di mana 97 korban berasal dari Kabupaten Jayapura dan 7 korban lainnya di Kota Jayapura, serta 79 orang belum ditemukan hingga Rabu (20/3/2019) pagi (tirto.id). Belum lagi kerusakan material yang harus dialami oleh masyarakat, sungguh Indonesia kembali berduka.

Penyebab terjadinya banjir bandang ini ternyata menuai tanda tanya dari beberapa fihak, pasalnya banjir itu tidak hanya membawa air tapi juga potongan-potongan kayu dari pegunungan. Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua, Aiesh Rumbekwan,  Ia menduga, puing-puing kayu-kayu tersebut adalah dari hasil penebangan liar. "Karena, nampak dari beberapa jenis pohon yang hanyut ke kota itu pohon yang sebenarnya bukan karena longsor. Mungkin ada, sejauh ini ada juga yang seperti sudah ditebang," ujarnya.

Dikuatkan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.  Beliau  memaparkan, penyebab banjir bandang di Sentani, Papua, akibat Gunung Cycloop gundul.  Lantaran, banyak penebangan pohon secara ilegal.  "Jadi para warga ini menebang pohon untuk kayu bakar dan pembukaan perkebunan liar, pembuatan perumahan," kata Sutopo (okezone.com, 18/3).

Saat ini, di wilayah perbukitan yang ada di Sentani telah menjadi destinasi wisata yang berpadu dengan pemukiman penduduk.  Padahal seharusnya, daerah pegunungan menjadi hutan daerah resapan air dan penahan longsor. Tapi, justru sekarang disulap menjadi ladang dan kebun.  Kerusakan hutan ini memang sudah berlangsung lama.

Banjir bandang pun pernah menimpa Sentani 12 tahun lalu (tahun 2007) Juga menimbulkan kerugian material dan puluhan korban jiwa. Kerusakan Pegunungan Cycloop sudah berlangsung sejak 2003. Perambahan cagar alam oleh 43.030 jiwa atau 753 keluarga juga berlangsung sejak itu. “Terdapat penggunaan lahan permukiman dan pertanian lahan kering campur pada DTA (DAS Sentani) banjir 2.415 hektare,” kata Sutopo (BNPB).

Saat ini, di era liberalisasi dan kapitalisasi  menyebabkan masyarakat dan korporasi kurang begitu peduli terhadap lingkungan. Menurut Walhi, laju kerusakan hutan di Indonesia terbilang besar. Pertambangan dan perkebunan memberikan kontribusi terbesar. Semua itu karena adanya “kemudahan” dalam pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kepentingan bisnis pertambangan dan perkebunan.

Mungkin benar yang dikatakan Koordinator Desk Politik Walhi, Khalisah Khalid, bahwa izin pengelolaan hutan di Indonesia kerap “diobral” untuk dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI). Izin ini pun menjadi persoalan serius karena terkait politik oligarki di setiap pemilu. Karena, biaya politik yang mahal, salah satu modus yang dilakukan korporasi adalah memberikan dana politik agar mendapatkan izin pengelolaan hutan (kontan.co.id, 15/2). Pernyataan senada dari Kepala Greenpeace  Indonesia, Leo Simanjuntak. Menurut beliau pengalihan fungsi tata ruang oleh izin-izin yang “diobral” memang menjadi permasalahan besar pemerintahan hingga sekarang.

Paul Finsen Mayor, Ketua Dewan Adat Papua, menyesalkan, "Kalau di zaman Belanda, untuk menjadikan Jayapura sebagai ibu kota Netherland New Guinea, mereka melakukan penelitian dulu sebelum membangun perumahan dan sarana prasarana umum. Di Indonesia saat ini, pembangunannya sembrono,".  Memang,  harus kita akui bahwa kondisi di Indonesia, perubahan alih fungsi hutan dan tata ruang, di mana pun, menjadi persoalan yang tidak terbantahkan.  Dan, itu merata di seluruh Indonesia. Pemerintah harus mengakui dan instropeksi atas hal ini.  Jika tidak, ancaman bencana serupa akan terjadi di wilayah lain, dan ini akan menjadi bukti bahwa pemerintah telah abai terhadap tata kelola alam termasuk hutan.

Ada banyak pelajaran dari peristiwa ini. Alam menunjukkan agar manusia mampu bersikap bijak untuk kemudian bisa merumuskan tindakan pencegahan agar ketika terjadi bencana bisa meminimalisasi korban jiwa, baik manusia maupun material. Namun ternyata hal itu tidak terjadi, hingga kemudian bencana yang sama berulang di tahun 2019. Selain itu,  bisa jadi dalam setiap bencana ada hubungannya dengan adanya pelanggaran hak-hak Allah sebagai Pencipta alam semesta.

Kita ketahui Indonesia saat ini tidak bisa terlepas dari cengkraman kapitalisme. Sistem Kapitalisme memandang bahwa alam sebagai sumberdaya yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan materi. Paham kebebasan kepemilikan telah membuat penguasa mempersilakan swasta lokal maupun asing untuk mengeksploitasi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Tentu, dengan berharap royalti atau pajak dari situ. Makanya, hutan-hutan di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua, telah banyak yang dikuasai kapital dan industri.

Memang disinyalir, telah terjadi revisi dan pengurangan ratusan ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi berubah menjadi kawasan hutan produksi. Juga, deforestasi yang menyebabkan botaknya areal hutan. Kasus Pegunungan Cycloop salah satunya. Sejak 2001 sampai 2014, Global Forest Watch mencatat, Indonesia telah kehilangan 18,91 juta hektar hutan. Dan pada tahun 2014-2015, telah terjadi deforestasi sebesar 901.300 hektar. Angka itu meningkat 3 kali lipat dari periode sebelumnya.  Kalimantan adalah penyumbang terbesar atas kehilangan hutan nasional, karena perluasan areal perkebunan kelapa sawit (tirto.id, 13/7/2017).

Akibatnya, Ekosistem rusak oleh ulah kaum kapitalis yang membawa semua peralatannya untuk menghancurkan jutaan hektar hutan (deforestasi) setiap tahunnya. Bahkan, sampai menggerus hutan lindung atau hutan konservasi seperti kasus Pegunungan Meratus yang dikuasai perusahaan tambang. Dan itu legal, berizin (banjarmasinpost.co.id, 28/10/2018).  Kondisi ini  memperlihatkan adanya “hubungan mesra” antara korporasi dengan elit negara.  Sebagaimana yang disampaikan komunitas peduli lingkungan.  Bahkan, bisa jadi aparat negara pun telah menjadi pelaku dan pendukung perambahan hutan dan menjadikannya sebagai lahan perkebunan atau tambang.

Semua ini menampakkan keserakahan manusia yang akhirnya mendorong mereka memanfaatkan alam secara liar, tanpa peduli aturan. Hanya memikirkan keuntungan materi semata. Akibatnya ekosistem terganggu, bencana atau kerugian pun datang. Seperti banjir dan musibah lainnya, yang tidak hanya merugikan harta tapi juga jiwa manusia sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa ta’ala telah memperingatkan, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka  sebagian dari perbuatan  mereka, agar mereka kembali.”  (TQS. AR-Ruum: 41).

Maka sudah cukup banjir bandang Sentani menjadikan kita untuk berbenah dan kembali kepada aturan yang berasal dari Tuhan Pencipta manusia dan alam semesta. Dalam Islam, hutan termasuk dalam kepemilikan umum bukan kepemilikan individu. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi Salallahu a’aihi wa salam, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: dalam air, padang rumput (gembalaan), dan api.” (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah).

Hadist ini menunjukkan bahwa tiga hal tersebut adalah milik umum karena menjadi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh negara saja bukan oleh pihak lain (swasta atau asing).  Negara memasukkan segala pendapatan hasil hutan ke dalam baitul mal (kas negara) dan distribusikan dananya sesuai kemaslahatan rakyat dalam koridor hukum syariat.

Selain itu, Negara juga akan dengan tegas mengatur kepemilikan tanah berdasarkan syariat Islam. Tanah pribadi yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun akan ditarik kembali oleh negara sehingga selalu tersedia dengan cukup tanah yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum. Berbeda halnya dengan saat ini, dimana banyak tanah terlantar yang dimiliki oleh orang-orang kaya hanya untuk disimpan. Ironisnya banyak orang yang berprofesi sebagai petani tapi tidak yang mempunyai tanah untuk diolah. Bahkan  banyak yang tak punya lahan dan rumah untuk tinggal. Inilah Ironi dalam sistem kapitalis.

Pembalakan liar (illegal logging), deforestasi dan perubahan fungsi hutan tidak akan terjadi lagi kalau pengelolaan diatur sesuai syariat Islam. Maka sudah saatnya kita mencampakkan sistem kapitalis yang menjadi akar masalah carut marutnya  pengelolaan dan pemanfaatan hutan milik umat. Mari  kita kembali kepada pengaturan syariat Islam yang diterapkan secara kaffah. Dengan Pengelolaan Islam, kekayaaan hayati seperti hutan akan menjadi berkah bukan justru mendatangkan musibah. Wallahu A’lam bi Showab.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Ngawurisasi Survei dan Koruf yang Tak Dikehendaki
• Menyucikan Kementerian Agama
• Pemimpin Kita Itu Visioner, tapi (Maaf) Saya Mau Coblos Pak Prabowo Saja
• Perilaku Korupsi Politisi Harus Diakhiri
• Islam Solusi Berantas Korupsi
• Bravo Eggy Boy
• Ooh Rommy!
• Dua Kejutan