Wisata Halal, Beginilah Islam Menyikapi

Oleh: Novi Wildasari

Indonesia termasuk salah satu Negara yang sejak tahun 2022 memperkenalkan konsep wisata halal. Konsep tersebut lebih dulu muncul di beberapa Negara dengan jumlah populasi muslim banyak seperti Palestina, Turki ,UEA, Mesir dan Malaysia. Namun apakah konsep tersebut sudah sesuai dengan konsep pelayanan dan produk wisata yang berbasis syariat? So, bagaimana dengan SDA ( sumber daya alama) yang ada di negeri  tercinta ya? Sudah benarkah pengelolaannya?

Akhir-akhir ini Indonesia menjadi buah bibir di kalangan masyarakat sebagai salah satu surga wisata halal dunia dengan meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023 dalam Mastercard  crescent Rating Global Muslim Travel Index ( GMTI) 2023 di singapura (katadata.co.id, 8/6/2023).  Indonesia berhasil meraih peringkat tertinggi global Muslim Travel Index ( GMTI) 2023 dari Mastercard –Crescent Rating. Indonesia dan Malaysia berbagi tempat di puncak dengan sama-sama mengantongi skor 73 sebelumnya, Indonesia juga sempat sama-sama berada di peringkat pertama GMTI bersama Malaysia pada 2019 (republika.co.id 2/6/2023). Adapun laporan GMTI yang dirilis di singapura, 1 juni 2023 merupakan edisi ke-8 yang diselenggarakan oleh Mastercard-Crecentrating. Melalui penilaian yang berdasarkan empat katagori yaitu Akses, Komunikasi, Lingkungan dan layanan (ACES), Indonesia dan malasyia memperoleh skor 73 disusul Arab Saudi 72, UEA 71 dan Turki 70 (kneks.go.id, 6/6.2023).

Beberapa destinasi wisata halal di Indonesia salah satunya yaitu Lombok.  Daerah ini termasuk daerah yang sudah lama mengadopsi konsep wisata halal. Sejumlah dstinasi dan akomodasi wisata di Lombok telah menggunakan model wisata ini pada layanannya. Lombok pun pernah dinobatkan sebagai the world Best Tourism Destination dalam ajang Word Halal Travel Awards 2015 di Abu Dhabi, UEA. GMTI bahkan memberikan nilai 76 untuk kualitas layanan komunikasi di Lombok pada 2019 (www.adira.co.id, 16/8/2022). Tidak hanya di Lombok namun ternyata di Indonesia tempat wisata halal juga bisa ditemukan di Aceh, Kepulauan Riau, Sumatra Barat. Jakarta, DI Yogyakarata, dan Sulawesi Selatan.

Sebagai Negara mayoritas muslim, sektor wisata halal memang menjanjikan sebagai salah satu sumber pemasukan Negara. Sayangnya, negeri ini tersandera oleh sistem kapitalisme. Kekayaan alam yang seharusnya untuk kepentingan umat justru dikuasai oleh swasta asing. Akhirnya rakyat semakin terjerat kemiskinan secara sistemik, sedangkan Negara mengais-ngais rupiah dari sekor non starategis seperti wisata. Karena Negara kehilangan sumber pemasukan Negara yang begitu strategis yang berasal dari sumber daya alam itu sendiri. Hal ini sangat berbeda jika  mengingat posisi wisata dalam khilafah bukanlah menjadi sumber pemasukan Negara melainkan sarana (uslub) dalam dakwah dan di’ayah (propaganda). Objek wisata menjadi sarana dakwah karena manusia entah itu muslim atau non-muslim tunduk tatkala melihat dan menikmati akan indahnya alam, sehingga pada saat inilah dapat memancing potensi naluri beragama (gharizah tadyyun) pada manusia akan bisa dimunculkan sehingga bagi yang sudah beriman semakin kokoh keimananya sedangkan bagi non-muslim akan ada proses dakwah ketika memamfaatkan objek wisata tersebut.

Perlu diketahui, objek wisata adalah sarana di’ayah (propaganda). Siapapun yang masih memiliki keraguan akan peradaban islam, ketika mereka melihat langsung peradaban bersejarahnya  maka dalam diri mereka akan muncul keyakinan akan keagungan dan kemulian islam. Begitu juga bagi siapapun yang sudah yakin akan kemuliaan islam namun belum menyaksikan bukti-bukti keagungan islam maka ketika melihat secara langsung mereka akan semakin yakin. Oleh karena itu objek wisata yang akan dipertahankan oleh khilafah berupa keindahan alam seperti pantai, alam pegunungan, air terjun dan lain sebagainya atau bisa juga berupa peninggalan bersejarah dalam islam. Sementara kebijakan khilafah saat itu terhadap objek wisata yang merupakan peninggalan bersejarah dari peradaban lain ialah pertama, jika objek adalah tempat peribadatan kaum non-muslim dan masih digunakan maka objek tersebut dibiarkan dengan syarat tidak  boleh direnovasi jika mengalami kerusakan. Namun apabila objek tersebut sebagai tempat peribadatan maka obyek-obyek tersebut akan ditutup, dan bahkan bisa dihancurkan. Kedua, jika objek bukan tempat peribadatan maka khilafah akan menutup, menghancurkan, atau mengubahnya agar tidak bertentangan dengan peradaban islam.

Salah satu khilafah yang sangat terkenal sebagai sang penakluk konstantinopel  yaitu Muhammad al-Fatih pernah mencontohkan terkait hal tersebut. Pada waktu itu penaklukan bertepatan pada hari Jum’at. Muhammad al-Fatih membeli gereja Aya Shopia dan mewakafkanya kepada kaum muslimin, al-hasil gereja tersebut disulap menjadi Masjid. Gambar-gambar serta ornamen khas Kristen ditutup dan dicat, sehingga bisa digunakan sebagai tempat beribadah kaum muslimin. Jadi, di dalam khilafah tidak akan ada yang namanya wisata halal atau non halal. Kita juga harus mengetahui meski wisata bisa menjadi salah satu sumber devisa dengan kriteria atau ketentuan yang sudah disebutkan namun sektor wisata tidak akan dijadikan sumber prekonomian Negara khilafah. Syari’at Islam telah mentapkan  bahwa pemasukan Negara berasal dari tiga sektor yaitu pos kepemilikan Negara, pos kepemilikan umum, dan pos zakat di Baitul Maal.

Setiap pos memiliki sumber pemasukan dan pengeluaran masing-masing. Pos kepemilikan Negara berasal dari pengelolaan harta Negara seperti harta fa’I, kharaj, jizyah, ghanimah, ghulul, dan dhoribah. Harta ini akan dikeluarkan untuk keperluan Negara seperti biaya jihad, pembangunan infrastruktur, menggaji pegawai Negara dan sebagainya. Pos kepelikan umum berasal dari pengelolaan harta kepemilikan umum yaitu sumber daya alam. Harta ini akan dikeluarkan untuk keperluan kebutuhan warga khilafah seperti untuk membiayai keperluan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sedangkan pos zakat berasal dari harta zakat fitrah, zakat maal, wakaf, shadaqah, dan infaq. Harta ini akan dikeluarkan sesuai dengan peruntukanya. Beginilah khilafah menempatkan sektor wisata bukan sebagai sumber prekonomian Negara namun sebagai ladang dakwah dan propaganda karena khilafah telah memiliki sumber pemasukan Negara yang kokoh dan stabil, sebagaimana yang ditentukan oleh syari’at. Wallahu alam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Ghazwul Fikri lainnya:

• Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport Wujud Penjajahan Kapitalisme
• Ketika Saya Diadili Banser dan NU
• Sekularisme Dipelihara, Islam Terus Dinista
• Penolakan Timnas Israel U-20 ke Indonesia, Kepentingan Bela Palestina?
• Menolak Penjajah, Menghentikan Penjajahan Atas Nama Sepakbola
• “Food Estate” IKN, Proyek Demi Pencitraan?
• Kenaikan ONH, Bukti Kapitalisasi Ibadah Haji
• Menyoal Proyek KCJB yang Tak Kunjung Kelar