GP Ansor Nilai Ajakan Dirikan Khilafah Tindakan Makar

JAKARTA (voa-islam.com) - Gerakan Pemuda Ansor menegaskan bahwa tindakan organisasi kemasyarakatan tertentu yang mempropagandakan dan mengajak masyarakat bergabung mendirikan khilafah merupakan tindakan makar karena jelas ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sebagai warga negara, kami wajib membela negara dengan mengerahkan seluruh kekuatan Gerakan Pemuda Ansor untuk melawan dan memberantas propaganda tersebut," kata Sekjen GP Ansor Adung Abdul Rahman di Jakarta, Selasa.

Adung menandaskan bahwa NKRI dengan Pancasila merupakan hasil konsensus yang disepakati para pendiri bangsa dan berbagai elemen negara dari bermacam agama, suku, pulau, dan budaya saat memerdekakan bangsa Indonesia.

"NKRI dan Pancasila harus dijaga dari gangguan-gangguan orang atau kelompok yang ingin mendirikan negara sendiri," tandas Adung seperti dilansir antara.

Adung mengatakan GP Ansor siap berada di barisan terdepan dalam mengamankan NKRI dan Pancasila. Ia berharap pemerintah juga bertindak cepat mengantisipasi hal-hal seperti ini, meski saat ini masih terkendala belum selesainya revisi undang-undang antiterorisme.

Kita harus bergerak cepat untuk melawan tindakan makar seperti ini. Kita mengajak TNI dan Polri sebagai abdi negara melakukan tindakan tegas seperti mencopot spanduk-spanduk khilafah

"Kita harus bergerak cepat untuk melawan tindakan makar seperti ini. Kita mengajak TNI dan Polri sebagai abdi negara melakukan tindakan tegas seperti mencopot spanduk-spanduk khilafah. Kita juga harus cegah berbagai kegiatan kelompok tersebut, terutama yang melibatkan banyak orang," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan minta TNI dan Polri mengecek masjid di markas-markas kelompok ormas yang mengusung khilafah juga di kantor-kantor pemerintah dan BUMN. Langkah itu dinilai efektif untuk mengantisipasi propaganda khilafah yang bertujuan memecah belah dan membubarkan NKRI.

Adung menilai kalau ajakan khilafah itu sekadar wacana dan diskusi masih bisa ditoleransi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan ilmiah. Tapi, kalau sudah mengajak masyarakat mendirikan negara di luar NKRI dan Pancasila, jelas harus dilarang.

Ia mengungkapkan bahwa kelompok yang ingin mendirikan khilafah itu tidak tahu sejarah. Mereka tidak tahu bahwa NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara dibuat oleh para pendiri bangsa dengan melibatkan para kiai berdasarkan rumusan agama.

"Jadi, NKRI hakikatnya adalah negara yang sah secara syariat," tandas Adung.

Anggota Kaukus Pancasila KH Maman Imanulhaq mengimbau pemerintah bertindak tegas menghentikan berbagai bentuk propaganda kebencian dan intoleransi dengan kedok agama atau khilafah, agar potensi konflik antarmasyarakat dapat dihindari.

Ia menyatakan Kaukus Pancasila mendukung langkah GP Ansor menurunkan paksa spanduk-spanduk khilafah.

GP Ansor menyatakan hal itu mengomentari banyaknya spanduk ajakan mendirikan khilafah yang dipasang oleh sebuah organisasi kemasyarakatan belum lama ini. 

HTI: Menolak Khilafah Sama Saja Menolak Islam 

Sementara itu, melalui juru bicara Ismail Yusanto, HTI mempertanyakan instruksi GP Ansor untuk mencopot spanduk-spanduk kampanye khilafah.

“Iya ini menunujukan tidak rahmatan lil ‘alamin kalau itu dicopot. Apa yg salah coba? Mana yang salah?” kata Ismail kepada wartawan saat konferensi pres di Balai Sudirman Jakarta Selatan, Sabtu (23/4/2016).

Apalagi menurut Ismail, syari’ah dan khilafah adalah ajaran Islam dan terkandung dalam al-Qur`an. Jika itu ditolak sama saja menolak ajaran Islam.

...syari’ah dan khilafah adalah ajaran Islam dan terkandung dalam al-Qur`an. Jika itu ditolak sama saja menolak ajaran Islam

“Syariah dan khilafah itu berasal dari Islam. Ada di al-Qur`an. Sungguh kami tidak mengerti. Kami berharap itu tidak terjadi. Sungguh sangat disayangkan,” tegas Ismail.

Menurutnya, banyak poster atau spanduk iklan bergambar seronok yang mestinya dicopot di tempat umum.

“Banyak sepanduk di jalan yang lebih pantas diturunkan. Iklan-iklan yang seronok. Kenapa tidak diturunkan?” ujar Ismail.

Sementara, Ismail mengaku jika hal tersebut terjadi pihaknya tidak akan membalas. Namun dia akan melaporkan hal tersebut kepada polisi. Dan ini menjawab tantangan Ketua GP Ansor yang mengaku siap dipenjara karena berani melakukan penolakan kepada kampanye Khilafah oleh HTI.

“Kami akan melaporkan saja ke aparat keamanan. Karena merebut hak orang lain. HTI tidak balas,” kata Ismail dengan nada santai. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• sebut pemimpin kafir lebih baik, Pengamat Pergerakan: usulkan saja pimpin ormasnya orang kafir
• Memilih pemimpin muslim adalah perkara yang penting dan dhoruri
• Reklamasi Berjalan, Pertanda DKI Dicaplok Cina?
• Indonesia, Negara Besar yang Didikte Cina Soal Kebijakan
• FIS Minta MUI Jabar untuk Mengurus Fatwa tentang Bupati Purwakarta
• Warisan Trustworthy yang Dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Berwirausaha Harus Terus Dihidupkan
• Tidak Lantangnya Soal Reklamasi, Jokowi Diduga Membela Ahok Soal Izin
• Bantah Said Aqil Siradj, HTI: Ahok Itu Kafir, Haram Memilih Pemimpin Kafir!