Dituduh Bungkam Soal Muslim Uighur, Abdul Mu'ti: Muhammadiyah Tidak Bisa Dibeli

JAKARTA (voa-islam.com)--Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, menanggapi soal ‘Suap Uighur’. Disampaikan pada pembukaan Pengajiam Bulanan PP Muhammadiyah, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jum’at (13/9).

“Muhammadiyah tidak boleh melakukan hanyak karena ada dananya. Dan tidak boleh juga lidahnya kelu karena didanai. Saya perlu menyampaikan ini menutup pengantar saya karena dua hari terakhir ini banyak sekali beredar di media, khususnya media online berita dari Wall Street Journal dan CNN yang judulnya provokatif loh. Judulnya menyebutkan karena diplomasi Tiongkok, dibiayai Tiongkok, maka NU dan Muhammadiyah itu lidahnya kelu tidak mengkritik perlakuan pemerintah Tiongkok kepada muslim Uighur,” tutur Mu’ti.

Mu’ti menjawab dengan tegas tidak ada ceritanya Muhammadiyah itu bisa dibeli.

“Muhammadiyah itu senantiasa independen dalam setiap pernyataan dan kegiatan-kegiatannya. Maka kalau ada yang mengatakan kalau Muhammadiyah itu karena dibiayai ke sana kemudian kehilangan hati nuraninya,” imbuhnya.

Jadi WSJ, kata mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah itu, telah menerbitkan berita yang ecek-ecek, berita murahan dan tidak memiliki dasar. “Maka menurut saya memang sangat tendensius ditunggangi kepentingan Amerika,” katanya.

“Waktu dubes Amerika Serikat ke PP Muhanmadiyah, sang duta besar meminta Muhammadiyah membuat pernyataan soal Uighur. tapi kita katakan bahwa Muhammadiyah punya penilaian tersendiri dan kalo menyampaikan sesuatu harus didukung oleh data,” tandasnya.

Menurut Mu’ti sikap politik Amerika yang seperti itu, dalam beberapa hal itu, sebenarnya merepresentasikan persaingan politik Amerika dengan Tiogkok dan kemudian isu Uighur itu dijadikan salah satu bagian dari senjata politik Amerika.

Mu’ti mengungkapkan sikap Muhammadiyah terhadap pelanggaran hak asasi manusia jelas. “Siapapun, di manapun, dan kapanpun yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia tentu Muhammadiyah akan memberikan kritik yang keras terhadap itu. Sehingga sama sekali Muhammadiyah tidak mendapatkan bantuan, tidak pula dibeli, dan tidak pula dibayar hanya karena kepentingan politik tertentu. Apalagi yanh membiayai negara asing,” ungkapnya lagi.

Karen itulah maka dalam kaitannya dengan berbagai isu yang beredar itu, Muhammadiyah menegaskan bahwa Muhammadiyah akan senantiasa jernih menyampaikan pandangan-pandangannya sesuai dengan prinsip dakwah amar maruf nahi munkar dan Muhammadiyah tidak hendak mencampuri urusan politik negara lain.

“Karena itulah maka terkait berita WSJ saya mengatakan berita itu salah, keliru, dan sesat serta menyesatkan. Muhammadiyah insyaallah akan senantiasa istiqomah menyuarakan kebenaran kepada siapapun dan dalam menyuarakan kebenaran itu, Muhammadiyah sekali lagi berprinsip kepda sikap dan posisi yang independen,” pungkasnya.*

Sumber: Muhammadiyah.or.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Sambangi Arena Mukernas, Senator dan Wakil Gubernur Kaltim Puji Perkembangan Wahdah Islamiyah
• Politikus PKS Siap Jadi Penjamin Lutfi Demonstran Pembawa Bendera
• Wahdah Islamiyah Menuju Go Green, Arena Mukernas XII Bebas Sampah Plastik
• Politikus PKS Raih Penghargaan Tokoh Pelopor Gerakan Anti-Korupsi
• Menag Sebut Kerukunan Umat Beragama di Aceh Masih Kategori Tinggi
• Ketua Tim Survei KUB: Semua Daerah Toleran, Hanya Skornya yang Berbeda
• Gelar Mukernas XII di Makassar, Wahdah Islamiyah Komitmen Jaga Kebersamaan Umat
• Ribuan Umat Islam Solo Raya Ikuti Konvoi Simpatik Indonesia Damai Tanpa Penista Agama