DPR RI mengambil keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kini Perppu Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang.

Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/03). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Dasco, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel. Terlihat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato turut hadir di ruang sidang paripurna.

Pimpinan DPR RI kemudian meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang.

"Apakah dapat disetujui?" kata Puan Maharani.

"Setuju," ujar peserta rapat.

Sebelumnya, agenda pengesahan Perppu Cipta Kerja telah dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan Perppu Ciptaker sepakat dibawa dalam rapat paripurna.

"Hasil Bamus bahwa RUU Ciptaker dan akan dibawa dalam rapat paripurna," kata Baidowi kepada wartawan, Rabu (15/03/2023).

PKS walk out dan Demokrat minta naik mimbar

Anggota Baleg DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menginterupsi rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja. Hinca meminta naik panggung saat menyampaikan interupsinya.

Pantauan detikcom di ruang paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/03/2023), Hinca meminta pimpinan DPR memberikan waktu aspirasi. Hinca kemudian naik ke podium untuk menyampaikan pendapat ketidaksetujuan Perppu Cipta Kerja jadi undang-undang.

"Boleh kami di atas panggung pidato? Kalau di bawah kan pakai timer," kata Hinca sebelum menyampaikan interupsinya. Panggung yang dimaksud yakni mimbar paripurna

Puan mengingatkan waktu penyampaian interupsi, baik di meja ataupun di mimbar, hanya 5 menit. Puan kemudian mempersilakan Hinca naik ke panggung pidato. "Di atas di bawah tetap 5 menit, Pak," kata Puan.

Dalam interupsinya, Hinca menilai penerbitan Perppu Ciptaker itu tidak ada kegentingan memaksa, juga menyalahi hak-hak para buruh.