Peduli Trauma Korban Penggeledahan, Wamenhaj Hadiahkan Umrah untuk Korban Penggeledahan Ponpes HQ

SUKOHARJO (voa-islam.com) – Kepedulian terhadap korban tindakan aparat kepolisian di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an (HQ), Sukoharjo, ditunjukkan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia berencana memberangkatkan satu ustazah dan tiga santriwati untuk menunaikan ibadah umrah sebagai bagian dari upaya pemulihan trauma akibat penggeledahan aparat kepolisian di pesantren tersebut.

Rencana pemberian hadiah umrah itu disampaikan Dahnil saat mengunjungi Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (5/11/2026).

Keempat penerima hadiah tersebut adalah Sekretaris Ponpes HQ, Diyana Indah Sari, dan tiga orang santriwati. Dahnil berharap kesempatan beribadah di Tanah Suci dapat memberikan ketenangan batin sekaligus membantu memulihkan kondisi psikologis mereka setelah mengalami peristiwa yang menimbulkan ketakutan dan tekanan mental.

"Harapannya, dengan mereka berangkat umrah ke Tanah Suci, bisa menjadi salah satu upaya untuk menyembuhkan trauma yang mereka alami. Ini bagian dari proses pemulihan," ujar Dahnil kepada awak media.

Menurut Dahnil, trauma yang dialami para ustazah dan santriwati bukan persoalan ringan. Karena itu, perhatian terhadap kondisi psikologis mereka perlu dilakukan agar dampak peristiwa tersebut tidak berkepanjangan.

Akui Ada Kesalahan Prosedural

Dalam kunjungan tersebut, Dahnil juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan jajaran Mabes Polri terkait insiden penggeledahan di Ponpes Hamalatul Qur’an.

Ia menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah mengakui adanya kesalahan prosedural dalam pencarian pelaku tindak pidana, termasuk tindakan yang dinilai tidak sesuai etika.

"Memang ada kesalahan prosedural dalam pencarian pelaku kriminal, termasuk etika yang tidak pantas. Dan itu diakui oleh Pak Kapolri," ungkap Dahnil sebagaimana diberitakan Jurnal Islam.

Dahnil juga menyebut kepolisian telah memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Ia mengapresiasi pengakuan dan langkah evaluasi internal Polri sebagai bagian dari upaya memperbaiki profesionalitas penegakan hukum.

Sebelumnya, Wakapolres Sukoharjo Kompol Parwanto juga telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas peristiwa penggeledahan tersebut di hadapan massa umat Islam yang menggelar aksi solidaritas di Mapolres Sukoharjo, Rabu (4/11/2026). Ia menyatakan kejadian itu menjadi bahan evaluasi bagi institusinya agar tidak terulang.

Penggeledahan Dini Hari Sisakan Trauma

Sebagaimana diketahui, penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur’an berlangsung pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB. Aparat gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob mendatangi pesantren tersebut dalam rangka pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Sukoharjo.

Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), penggeledahan itu menyasar lingkungan pesantren putri yang dihuni 12 santriwati berusia 10–16 tahun dan empat ustazah.

Surat edaran Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin menyebutkan aparat bersenjata laras panjang mendobrak pintu pondok ketika para santriwati dan ustazah sedang tidur. Dalam laporan tersebut juga terdapat dugaan intimidasi dan tindakan yang membuat para penghuni pesantren ketakutan.

Sebanyak 15 penghuni pesantren, termasuk dua balita, dilaporkan sempat dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Mereka kemudian dipulangkan setelah pemeriksaan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara pidana yang disangkakan.

Komnas HAM menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian dalam setiap tindakan penegakan hukum. Lembaga tersebut juga meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang terdampak, serta evaluasi standar operasional prosedur (SOP) penggeledahan di lingkungan pesantren putri.

Pemulihan Harus Diiringi Penegakan Keadilan

Sekretaris Ponpes Hamalatul Qur’an, Diyana Indah Sari, menyambut baik perhatian dan dukungan yang diberikan Wamenhaj. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi dukungan moral bagi pihak pesantren, khususnya para santriwati dan ustazah yang masih mengalami trauma.

Namun, pihak pesantren juga berharap dugaan pelanggaran dalam penggeledahan tersebut tetap diusut secara objektif dan transparan. Diyana meminta agar aparat yang terbukti melanggar prosedur mendapatkan sanksi tegas sehingga peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Sementara itu, proses pendalaman dugaan pelanggaran prosedur oleh personel kepolisian telah melibatkan Divisi Propam Mabes Polri dan Bidpropam Polda Jawa Tengah. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan terkait pelaksanaan penggeledahan yang dinilai tidak sesuai SOP.

Perhatian dan hadiah umrah dari Wamenhaj tentu menjadi bentuk kepedulian yang patut diapresiasi. Namun, pemulihan para korban tidak cukup hanya dengan memberikan dukungan moral. Kejelasan proses hukum, pertanggungjawaban aparat yang terbukti melakukan pelanggaran, serta jaminan agar kejadian serupa tidak terulang juga menjadi bagian penting dari upaya memulihkan rasa aman para santri dan pengasuh pesantren.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan
• DSKS Tegaskan Tak Terlibat Aksi 411 Soloraya di Polres Sukoharjo, Imbau Umat Cermat Menyikapi Ajakan
• Ponpes Al-Mukmin Ngruki Minta Penggeledahan Asrama Santriwati Hamalatul Qur’an Diusut Transparan
• Dr. Nashruddin Syarief Menguraikan Kekeliruan Hermeneutika
• Belajar dari Ashabul Kahfi: Pemuda Muslim Pilih Iman daripada Kenyamanan
• Konsisten Mencetak Kader Intelektual, SPI Raih Penghargaaan di Muslim Youth Forum 2026
• Muslim Youth Forum 2026: Membangun Kesadaran Pemuda sebagai Arsitek Peradaban
• Dokter Dikdik Kodarusman Soroti Dampak Asap Karhutla: Gangguan Pernapasan Tak Selalu Berarti Infeksi