Kuliah Gratis: Negara Harus Menjamin Pendidikan, Bukan Sekadar Membayar Tagihan

Oleh: Ummu Firly | Aktivis Muslimah

Bagi sebagian orang tua, biaya kuliah bukan lagi sekadar angka di lembar tagihan. Ia adalah uang belanja yang harus disisihkan, tabungan yang terpaksa dicairkan, atau bahkan utang yang harus dipikirkan bagaimana cara melunasinya. Ketika anak diterima di perguruan tinggi, kebahagiaan bercampur dengan kecemasan: sanggupkah keluarga membiayai kuliahnya sampai selesai?

Karena itu, wacana kuliah gratis tentu membawa harapan. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri disiapkan secepatnya. Pemerintah pun tengah menghitung berbagai skema pembiayaan dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara.

Bagi mahasiswa dan orang tua, tentu kabar ini patut disambut baik. Berkurangnya beban biaya pendidikan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, di balik kabar yang menggembirakan itu ada persoalan yang lebih besar: apakah menggratiskan kuliah otomatis membuat pendidikan terbebas dari komersialisasi?

…Sebab pendidikan tidak hanya soal siapa yang membayar uang kuliah…

Sebab pendidikan tidak hanya soal siapa yang membayar uang kuliah. Pendidikan juga menyangkut bagaimana perguruan tinggi dikelola, dari mana pembiayaannya berasal, apa yang menjadi orientasinya, dan sejauh mana negara benar-benar mengambil tanggung jawab atas pendidikan rakyat.

Gratis kuliahnya, bagaimana dengan sistemnya?

Selama ini, perguruan tinggi negeri tidak sepenuhnya berada dalam pola pembiayaan yang ditanggung negara. Terlebih pada perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), kampus memiliki otonomi pengelolaan yang lebih luas dan ruang untuk mengembangkan berbagai sumber pendapatan. Dalam kondisi ketika dukungan negara tidak sepenuhnya menanggung kebutuhan kampus, mekanisme mencari pendapatan mandiri menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

Di sinilah wacana kuliah gratis perlu dilihat lebih kritis. Jika mahasiswa tidak lagi membayar uang kuliah tunggal (UKT), tetapi perguruan tinggi tetap berjalan dalam kerangka otonomi yang membuka ruang pencarian pendapatan, maka yang berubah bisa jadi hanya siapa yang membayar, bukan sistem yang membuat pendidikan semakin dekat dengan logika pasar.

Pemerintah sendiri masih berada pada tahap menghitung skema pembiayaan. Komponen seperti UKT, iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, dan sumber pendapatan lain PTN sedang dipetakan untuk mengetahui kebutuhan anggaran yang sebenarnya. Pemerintah juga menegaskan bahwa penerapannya akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan ruang fiskal APBN.

Artinya, kuliah gratis belum otomatis berarti pendidikan benar-benar dijamin. Selama keberlangsungannya sangat bergantung pada kemampuan fiskal dan kebijakan anggaran pemerintah, tetap ada pertanyaan tentang bagaimana nasib program tersebut ketika kondisi keuangan negara berubah.

Padahal pendidikan bukan kebutuhan yang muncul sesekali. Setiap tahun ada anak-anak yang masuk sekolah, setiap tahun ada lulusan SMA yang ingin kuliah, dan setiap tahun keluarga membutuhkan kepastian bahwa pendidikan anak-anak mereka tidak berhenti hanya karena persoalan biaya.

Jangan sampai gratis hari ini, mahal kembali esok hari

Presiden juga pernah menyebut dana hasil korupsi yang berhasil dikembalikan kepada negara sebagai salah satu sumber yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan. Gagasan ini terdengar menarik. Uang rakyat yang dirampas memang semestinya dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

Namun, pengembalian aset hasil korupsi tidak dapat menjadi fondasi utama pembiayaan pendidikan jangka panjang. Jumlah dan waktunya tidak dapat dipastikan setiap tahun karena bergantung pada proses penegakan hukum, penyitaan, putusan pengadilan, dan keberhasilan pengembalian aset.

Pendidikan membutuhkan kepastian yang jauh lebih kukuh. Ia tidak bisa bergantung pada berapa banyak uang korupsi yang berhasil dikembalikan tahun ini. Negara membutuhkan sumber pembiayaan yang terencana dan berkelanjutan agar hak masyarakat atas pendidikan tidak naik turun mengikuti kondisi anggaran.

…Pendidikan membutuhkan kepastian yang jauh lebih kukuh…

Maka persoalannya bukan sekadar apakah negara mampu membayar kuliah mahasiswa hari ini. Yang lebih penting adalah apakah negara memiliki sistem yang menjamin pendidikan tetap menjadi hak rakyat dalam jangka panjang.

Pendidikan bukan komoditas

Islam memandang persoalan ini dengan paradigma yang berbeda. Pendidikan bukan sekadar komoditas yang diberikan kepada mereka yang mampu membayar, melainkan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus diurus negara.

Rasulullah SAW bersabda, “Imam adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dalam konteks pendidikan, tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada membuat program bantuan ketika masyarakat kesulitan membayar. Negara berkewajiban memastikan terselenggaranya pendidikan yang dapat diakses masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka.

Karena itu, dalam sistem Islam, pendidikan tidak dibangun dengan menjadikan mahasiswa sebagai sumber pendapatan utama lembaga pendidikan. Negara mengambil peran sebagai pengurus urusan rakyat, termasuk menyediakan sarana pendidikan dan memastikan tersedianya pembiayaan.

…Negara mengambil peran sebagai pengurus urusan rakyat, termasuk menyediakan sarana pendidikan dan memastikan tersedianya pembiayaan…

Pembiayaannya pun tidak dibangun dengan logika anggaran tahunan semata. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat Baitul Mal yang memiliki sumber-sumber pemasukan sesuai ketentuan syariah, termasuk pengelolaan kepemilikan umum yang hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat. Dengan sumber yang dikelola berdasarkan hukum syariah, pembiayaan kebutuhan publik, termasuk pendidikan, tidak semestinya bergantung pada kemampuan masyarakat untuk membayar atau pada ada tidaknya pemasukan tidak rutin seperti hasil pengembalian korupsi.

Di sinilah letak perbedaan mendasarnya. Dalam paradigma kapitalistik, pendidikan sangat mudah ditempatkan sebagai sektor yang harus dihitung dengan logika biaya, pendapatan, efisiensi, dan pasar. Sementara dalam paradigma Islam, pendidikan merupakan bagian dari pengurusan rakyat yang menjadi tanggung jawab negara.

Yang dibutuhkan bukan sekadar kuliah gratis

Karena itu, wacana kuliah gratis seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan: berapa rupiah yang harus dibayar mahasiswa? Pertanyaan yang lebih penting adalah: sistem seperti apa yang membuat pendidikan benar-benar terjamin?

Kuliah gratis tentu dapat meringankan beban keluarga. Namun masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pembebasan UKT. Mereka membutuhkan pendidikan yang berkualitas, akses yang luas, fasilitas yang memadai, guru dan dosen yang sejahtera, riset yang berkembang, serta sistem pembiayaan yang tidak sewaktu-waktu berubah ketika kondisi fiskal negara berubah. Dengan kata lain, yang dibutuhkan bukan sekadar pendidikan gratis, tetapi jaminan pendidikan.

…Yang dibutuhkan bukan sekadar pendidikan gratis, tetapi jaminan pendidikan…

Jaminan itu menuntut negara mengambil posisi yang jelas: pendidikan bukan bisnis, mahasiswa bukan pelanggan, dan kampus bukan sekadar lembaga yang harus terus mencari pemasukan agar dapat bertahan.

Mungkin karena itu, pertanyaan terbesar dari wacana kuliah gratis bukanlah apakah mahasiswa akhirnya membayar atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah negara benar-benar hadir sebagai pengurus pendidikan rakyat, atau sekadar mengambil alih tagihan yang sebelumnya dibayar mahasiswa?

Islam menawarkan konstruksi yang lebih menyeluruh. Negara sebagai raa’in bertanggung jawab mengurus rakyat, Baitul Mal menyediakan mekanisme pengelolaan keuangan negara sesuai syariah, dan sumber daya yang menjadi kepemilikan umum dikelola untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam konstruksi Khilafah sebagai thariqah, seluruh mekanisme tersebut berjalan dalam satu sistem yang menjadikan syariah sebagai dasar pengaturan kehidupan, bukan bergantung pada pergantian kebijakan setiap siklus elektoral.

Pada akhirnya, kegembiraan orang tua ketika mendengar kata “kuliah gratis” sangatlah manusiawi. Mereka hanya ingin satu hal sederhana: anaknya bisa belajar tanpa harus membuat keluarganya jatuh dalam kesulitan.

Harapan itu semestinya tidak berhenti pada gratisnya uang kuliah. Sebab pendidikan yang benar-benar berpihak kepada rakyat bukan hanya pendidikan yang tidak dipungut biaya, tetapi pendidikan yang dijamin negara, dibiayai dengan sistem yang berkelanjutan, dan tidak diperlakukan sebagai komoditas.

Maka mungkin pertanyaan kita perlu digeser. Bukan sekadar, “Kapan kuliah gratis?” Tetapi: “Kapan pendidikan benar-benar dipandang sebagai amanah negara, bukan sebagai pasar yang harus menghasilkan?”

Di situlah persoalan pendidikan sesungguhnya bermula. [voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Opini Zone lainnya:

• Ketika “Omon-omon” Pendidikan Gratis Terbentur Anggaran, Apa Jawaban Islam?
• Free Palestine ala Prabowo: Beranikah Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace?
• Bullying di Sekolah dan Rapuhnya Benteng Moral Generasi
• Fa Idza ‘Azamta: Menjaga Keputusan Jam’iyyah
• Keracunan MBG Terus Berulang, Negara Harus Membenahi Sistem yang Timpang
• Menolak Normalisasi LGBT, Pertahankan Kedaulatan Moral Bangsa
• Paradoks Desil: Ketika Statistik Kesejahteraan Mengkhianati Kenyataan
• Tyo Ardiyanto, Adyaksa Dault, Pengkritik & Penjilat Prabowo