Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
57.556 views

Sunny Akui Jadi Penghubung Suap Ahok. Andai Sunny dari Partai Islam, Langsung Bully!

JAKARTA (voa-islam.com) - Sah sudah, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja mengakui menjadi perantara pertemuan antara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan para pengembang reklamasi Teluk Jakarta.

"Intinya saya menerima informasi dari pengembang dan saya menyampaikannya kepada Pak Gubernur dan eksekutif. Bukan cuma pengembang, kan biasanya Pak Ahok bisa ketemu mereka sendiri, kadang minta bantu saya jadwalkan," kata Sunny seusai diperiksa selama sekitar delapan jam di gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/4).

Sunny diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta. Ia juga sudah dicegah bepergian selama enam bulan sejak 7 April 2016.

"(Bertemu) dengan Pak Ahok kadang-kadang, tidak selalu, dengan semua pengembang dan semua warga sering ketemu kok," ungkap Sunny. Dalam pemeriksaan itu Sunny mengaku ditanya mengenai relasinya dengan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta yang menjadi tersangka dalam kasus ini Mohamad Sanusi.

"Ditanya yang simple-simple saja, soal tugas dan fungsi saya di kantor gubernur, peranan saya dalam pembahasan raperda, kemudian juga soal hubungan saya dengan tersangka, Pak Sanusi. Itu saja," tambah Sunny.

Sunny mengaku tidak ditanya mengenai bagi-bagi hadiah atas perannya menghubungkan Ahok dengan para pengembang tersebut.

"Enggak, enggak ditanya (pemberian uang). Hanya seputar usulan-usulan raperda," ungkap Sunny.

Sunny juga mengaku tidak ditanya mengenai kewajiban pengembang reklamasi untuk membayar kontribusi 15 persen dalam raperda tata ruang pantai utara Jakarta agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi 5 persen. "Oh enggak (ditanya tentang pembayaran kontribusi), itu tidak perlu saya, gak termasuk pertanyaan," tambah Sunny singkat.

Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan bahwa pemeriksaan Sunny dan bos PT Agung Sedayu Group Sugiyanto Kusuma alias Aguan untuk mendalami peran keduanya dalam pemberian uang kepada Sanusi. "Kami meminta keterangan mengenai peran masing-masing terkait kasus ini dan juga menanyakan dugaan-dugaan terkait suap dalam Raperda. karena dari hasil OTT kita sudah mengetahui uang dari APL (Agung Podomoro Land) seperti itu, nah dugaan selanjutnya apakah memang ada dilakukan perusahan-perusahaan lain," kata Yuyuk.

Namun Yuyuk tidak menjelaskan apakah KPK akan segera menetapkan tersangka baru dalam kasus ini baik dari sisi penerima maupun pemberi. "Kalau anggota DPRD itu (diperiksa karena) banyak keterkaitannya termasuk juga bagaimana tata cara membuat Raperda itu, rapatnya apa saja tahapannya, seperti itu," ungkap Yuyuk.

Sunny Calo Ahok?

Sunny Tanuwidjaja diduga pernah berkomunikasi dengan Aguan untuk membicarakan kewajiban pengembang reklamasi untuk membayar kontribusi 15 persen dalam raperda tata ruang pantai utara Jakarta agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi 5 persen.

Sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta, hanya diatur kewajiban pembuatan fasilitas sosial dan umum serta kontribusi pengembang seluas 5 persen lahan. Namun, saat Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia menambahkan kontribusi 15 persen lahan sehingga pemerintah DKI Jakarta mendapat uang Rp48,8 triliun.

Sedangkan Aguan adalah pimpinan PT Agung Sedayu yang merupakan induk dari PT Kapuk Naga Indah, salah satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta.

Perusahaan lain adalah PT Muara Wisesa Samudera yaitu anak perusahaan Agung Podomoro.

PT Kapuk Naga Indah mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B, C, D, E) dengan luas 1.329 hektare, sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah rekalamasi pulau G dengan luas 161 hektare.

Izin pelaksanaan untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era Gubernur Fauzi Bowo, sedangkan izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinnsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (31/3), KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp1,14 miliar dari total Rp2 miliar yang sudah diberikan kepada Ariesman meski belum diketahui total "commitment fee" yang diterimma Sanusi. Suap kepada Sanusi diberikan melalui Trinanda Prihantoro. KPK pun telah mengirimkan surat cegah terhadap lima orang yaitu sekretaris direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Berlian, karyawan PT APL Gerry Prasetya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Sugianto juga ikut menyuap Sanusi atau anggota badan legislasi DPRD lain karena KPK belum menetapkan tersangka lain.

Menimbang kasus Lutfhi Hasan Ishaq Vs Sunny Tanuwijaya

Center for Indonesian Reform (CIR) mencurigai adanya kalangan luar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sengaja ingin menghancurkan citra partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu, untuk menurunkan suaranya di Pemilu 2014 mendatang.

"PKS ada skenario dari kalangan eksternal yang ingin menjatuhkan PKS. Skenario untuk menjatuhkan PKS terlihat justru dari kejanggalan pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Direktur Eksekutif CIR, Sapto Waluyo dalam rilisnya yang diterima Sindonews, Sabtu (2/2/2013).

Menurutnya, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tidak tertangkap tangan menerima suap, tapi datang sendiri ke kantor KPK dengan sukarela. Sebenarnya, Luthfi bisa bilang akan datang besok paginya, karena malam itu memang tak ada pemeriksaan, hanya ditanya identitas dan kondisi kesehatan.

"LHI diduga terkait suap hanya karena pengakuan seorang tersangka, sampai sekarang KPK belum membuka apa itu dua alat bukti yang dinilai cukup. Jangan sampai nanti terjadi perubahan atau penambahan alat bukti karena dakwaan suap, misalnya, dinilai lemah. Di situlah, profesionalitas KPK diuji," tandasnya.

Selain itu dia mengungkapkan kejanggalan lain, adanya kunjungan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) ke gedung lembaga antikorupsi tersebut.

Dibalik kunjungan itu, dia mencurigai adanya kepentingan. "Di tengah kejanggalan itu, kita lihat ada keanehan lain, misal kunjungan Dubes AS ke kantor KPK pada saat bersamaan dengan penangkapan tersangka suap daging impor. Jelas AS berkepentingan dengan isu daging impor karena Pemerintah RI (Kementan) sedang membatasi importasi pangan demi meningkatkan kesejahteraan peternak domestik. Apalagi, impor daging dari AS (dan negara lain) diduga ada yang bercampur daging sapi dan babi," paparnya.

Maka itu dia mengatakan, sikap Fraksi PKS jelas dan tegas mendukung pembatasan impor demi swasembada daging. Itu yang membuat marah para importir dan tentu pengusaha daging luar negeri.

"Pimpinan KPK jangan berpura-pura naif atau tak tahu terhadap lingkungan makro itu. Tepat pada hari penangkapan, juga ada berita mengagetkan tentang penyimpangan pajak keluarga istana. Mengapa KPK tak mengusut laporan yang berdasarkan temuan resmi Dirjen Pajak itu?" keluhnya.

Dia menyatakan, tugas KPK memeriksa kekayaan pejabat publik, apalagi ini top figures. Laporan media massa lebih kuat dari pada sekadar laporan 'anggota masyarakat' tentang kasus suap. "Anggota masyarakat itu siapa sih, apa KPK tidak curiga dia juga terlibat suap? Misalnya, pelapor itu sesama importir yang merasa tersisihkan, atau dia pejabat di Kementan yang pernah disingkirkan? KPK kan harus menguji kredibilitas pelapor dan itu semua wajib diberkas (BAP), meski mungkin nanti tidak berani ditampilkan di pengadilan," tandasnya.

 

Roy Suryo: Kalau Ahok, ya wajib a’in hukumnya itu 

Kader Partai Demokrat, Roy Suryo KPK wajib memeriksa Ahok karena ia selain pimpinan, juga merupakan penanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukan oleh anak buahnya (Sunny). “Kalau Ahok, ya wajib a’in hukumnya itu. Jelas-jelas yang bersangkutan selaku penanggung jawab wilayah (Gubernur) harus bertanggungjawab bahkan terhadap (kalau ada) kesalahan dari staffnya,” katanya, melalui pesan singkat ke voa-islam.com, kemarin (13/04/2016). Pakar telematika ini juga mengatakan bahwa apapun yang dilakukan Sunny tidak mungkin tanpa arahan dari Ahok, termasuk soal reklamasi. “Sunny tidak akan bekerja, apalagi bertindak tanpa ‘perintah atasannya’. Jadi sudah clear kan siapa yang penanggung jawab yang harus bertanggungjawab,” lanjutnya.

Ah seandainya saja Sunny dari Partai Islam, habis semua karir Ahok dan masuk bui dengan vonis 16 tahun penjara. [berbagai sumber/adivammar]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Opini Redaksi lainnya:

+Pasang iklan

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Pusat Jam Tangan Impor Murah

Tampil cantik dan keren dengan jam tangan impor pilihan. Tersedia koleksi ribuan jam tangan untuk pria dan wanita, harga dijamin murah.
http://timitime.asia

Infaq Dakwah Center

Bayi Anak Ustadz Pesantren Qur'an ini Kritis Menderita Toxoplasmosis. Ayo Bantu.!!!

Bayi Anak Ustadz Pesantren Qur'an ini Kritis Menderita Toxoplasmosis. Ayo Bantu.!!!

Sudah 9 hari bayi Tazkia kritis terinfeksi toxoplasma. Sang ayah, Ustadz Yusron pengasuh pesantren Tahfizh Al-Qur'an Sukoharjo terbentur biaya yang sudah mencapai 31 juta rupiah...

Dihantam Truk Tronton, Ustadz Hibatullah Tak Sadarkan Diri 7 Hari. Ayo Bantu.!!!

Dihantam Truk Tronton, Ustadz Hibatullah Tak Sadarkan Diri 7 Hari. Ayo Bantu.!!!

Mujahid Dakwah ini mengalami kecelakaan hebat: rahangnya bergeser harus dioperasi; bibir atas sobek hingga hidung; tulang pinggul retak. Ayo bantu supaya bisa beraktivitas dakwah lagi....

Keluarga Yatim Muallaf Hidup Serba Kekurangan. Ayo Bantu Beasiswa dan Modal Usaha.!!

Keluarga Yatim Muallaf Hidup Serba Kekurangan. Ayo Bantu Beasiswa dan Modal Usaha.!!

Tak berselang lama setelah berikrar masuk Islam bersama seluruh keluarganya, Ganda Korwa wafat meninggalkan istri dan 6 anak yatim. Kondisi mereka sangat mengenaskan....

Bertarung Nyawa Melawan Tumor Ganas, Faizal Drop Out dari Pesantren. Ayo Bantu.!!!

Bertarung Nyawa Melawan Tumor Ganas, Faizal Drop Out dari Pesantren. Ayo Bantu.!!!

Tanpa didampingi ayah-bunda, ia menahan perihnya tumor ganas. Daging tumor dengan luka menganga menutupi separo wajahnya. Studi di Pesantren pun tidak sanggup ditempuhnya sampai tamat....

Lahir Keracunan Ketuban, Bayi Anak Aktivis Islam Kritis di Rumah Sakit. Ayo Bantu!!!

Lahir Keracunan Ketuban, Bayi Anak Aktivis Islam Kritis di Rumah Sakit. Ayo Bantu!!!

Usai persalinan, bayi Ummu Azmi kritis di NICU karena keracunan ketuban saat persalinan. Biaya perawatan cukup mahal, hari pertama saja mencapai 8 juta rupiah. Butuh uluran tangan kaum muslimin....

Latest News
Rusia Kembali Veto Resolusi Senjata Kimia Suriah

Rusia Kembali Veto Resolusi Senjata Kimia Suriah

Sabtu, 18 Nov 2017 16:39

Al-Azhar dan Darul Iftaah Batasi Ulama yang Bisa Berfatwa di Televisi

Al-Azhar dan Darul Iftaah Batasi Ulama yang Bisa Berfatwa di Televisi

Sabtu, 18 Nov 2017 16:28

Kanada Desak Myanmar Laksanakan Resolusi PBB untuk Rakhine

Kanada Desak Myanmar Laksanakan Resolusi PBB untuk Rakhine

Sabtu, 18 Nov 2017 16:25

(Video) Jawaban Dubes Saudi Terkait Fatwa Mufti Saudi Hamas Teroris

(Video) Jawaban Dubes Saudi Terkait Fatwa Mufti Saudi Hamas Teroris

Sabtu, 18 Nov 2017 16:12

Diduga Jurnalis MetroTV Terlibat Rekayasa Kecelakaan Setya Novanto, Benarkah?

Diduga Jurnalis MetroTV Terlibat Rekayasa Kecelakaan Setya Novanto, Benarkah?

Sabtu, 18 Nov 2017 10:42

Perjuangan Mahasiswa Tidak Akan Pernah Mati

Perjuangan Mahasiswa Tidak Akan Pernah Mati

Sabtu, 18 Nov 2017 10:41

Apa Hubungannya Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan Meikarta?

Apa Hubungannya Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan Meikarta?

Sabtu, 18 Nov 2017 10:11

Menyoal Penyederhanaan Listrik

Menyoal Penyederhanaan Listrik

Sabtu, 18 Nov 2017 09:33

Keadilan yang Hilang

Keadilan yang Hilang

Sabtu, 18 Nov 2017 08:14

Gejala Adanya Motif Lain dari Infrastruktur, Politisi: Saya Tak Curiga Nasionalismenya Jokowi, tapi

Gejala Adanya Motif Lain dari Infrastruktur, Politisi: Saya Tak Curiga Nasionalismenya Jokowi, tapi

Sabtu, 18 Nov 2017 08:11

Ada Dugaan Motif Lain sehingga Pekerja Asing justru Bekerja di Proyek Infrastruktur

Ada Dugaan Motif Lain sehingga Pekerja Asing justru Bekerja di Proyek Infrastruktur

Jum'at, 17 Nov 2017 22:13

Pengadilan Jerman Izinkan Maskapai Kuwait Airways Tolak Angkut Warga Israel

Pengadilan Jerman Izinkan Maskapai Kuwait Airways Tolak Angkut Warga Israel

Jum'at, 17 Nov 2017 21:00

Menimbang Dua Putusan Pengadilan Buni Yani dengan Ahok

Menimbang Dua Putusan Pengadilan Buni Yani dengan Ahok

Jum'at, 17 Nov 2017 20:30

Israel Luncurkan Aplikasi Smartphone Penghancuran Masjid Al-Aqsa, Menggantinya dengan Kuil Suci

Israel Luncurkan Aplikasi Smartphone Penghancuran Masjid Al-Aqsa, Menggantinya dengan Kuil Suci

Jum'at, 17 Nov 2017 20:17

Biaya Dipertanyakan, Proyek Ini Akhirnya Berpotensi Kuat Terganggu

Biaya Dipertanyakan, Proyek Ini Akhirnya Berpotensi Kuat Terganggu

Jum'at, 17 Nov 2017 20:13

MUI Tolak Aliran Kepercayaan Dicantumkan pada Kolom Agama KTP

MUI Tolak Aliran Kepercayaan Dicantumkan pada Kolom Agama KTP

Jum'at, 17 Nov 2017 19:24

Di Solo Ada Sekitar 11 Ribu Penghayat Aliran Kepercayaan, Pemkot Lakukan Pendataan Ulang

Di Solo Ada Sekitar 11 Ribu Penghayat Aliran Kepercayaan, Pemkot Lakukan Pendataan Ulang

Jum'at, 17 Nov 2017 18:54

Dipaksakan, Pemerintahan Jokowi Diprediksi akan Kehabisan Nafas menjelang Pemilu

Dipaksakan, Pemerintahan Jokowi Diprediksi akan Kehabisan Nafas menjelang Pemilu

Jum'at, 17 Nov 2017 18:13

Sebut Takbir Bukti Teroris, Wakil Ketua MPR: Pakailah Akal Sehat, Tarik Ucapan dan Minta Maaflah

Sebut Takbir Bukti Teroris, Wakil Ketua MPR: Pakailah Akal Sehat, Tarik Ucapan dan Minta Maaflah

Jum'at, 17 Nov 2017 16:13

Ini Kejanggalan Kecelakaan Lalin Setnov Menurut Tokoh Muda Golkar

Ini Kejanggalan Kecelakaan Lalin Setnov Menurut Tokoh Muda Golkar

Jum'at, 17 Nov 2017 15:00


Mukena bordir mewar harga murah

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X