Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
60.772 views

Sunny Akui Jadi Penghubung Suap Ahok. Andai Sunny dari Partai Islam, Langsung Bully!

JAKARTA (voa-islam.com) - Sah sudah, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja mengakui menjadi perantara pertemuan antara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan para pengembang reklamasi Teluk Jakarta.

"Intinya saya menerima informasi dari pengembang dan saya menyampaikannya kepada Pak Gubernur dan eksekutif. Bukan cuma pengembang, kan biasanya Pak Ahok bisa ketemu mereka sendiri, kadang minta bantu saya jadwalkan," kata Sunny seusai diperiksa selama sekitar delapan jam di gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/4).

Sunny diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta. Ia juga sudah dicegah bepergian selama enam bulan sejak 7 April 2016.

"(Bertemu) dengan Pak Ahok kadang-kadang, tidak selalu, dengan semua pengembang dan semua warga sering ketemu kok," ungkap Sunny. Dalam pemeriksaan itu Sunny mengaku ditanya mengenai relasinya dengan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta yang menjadi tersangka dalam kasus ini Mohamad Sanusi.

"Ditanya yang simple-simple saja, soal tugas dan fungsi saya di kantor gubernur, peranan saya dalam pembahasan raperda, kemudian juga soal hubungan saya dengan tersangka, Pak Sanusi. Itu saja," tambah Sunny.

Sunny mengaku tidak ditanya mengenai bagi-bagi hadiah atas perannya menghubungkan Ahok dengan para pengembang tersebut.

"Enggak, enggak ditanya (pemberian uang). Hanya seputar usulan-usulan raperda," ungkap Sunny.

Sunny juga mengaku tidak ditanya mengenai kewajiban pengembang reklamasi untuk membayar kontribusi 15 persen dalam raperda tata ruang pantai utara Jakarta agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi 5 persen. "Oh enggak (ditanya tentang pembayaran kontribusi), itu tidak perlu saya, gak termasuk pertanyaan," tambah Sunny singkat.

Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan bahwa pemeriksaan Sunny dan bos PT Agung Sedayu Group Sugiyanto Kusuma alias Aguan untuk mendalami peran keduanya dalam pemberian uang kepada Sanusi. "Kami meminta keterangan mengenai peran masing-masing terkait kasus ini dan juga menanyakan dugaan-dugaan terkait suap dalam Raperda. karena dari hasil OTT kita sudah mengetahui uang dari APL (Agung Podomoro Land) seperti itu, nah dugaan selanjutnya apakah memang ada dilakukan perusahan-perusahaan lain," kata Yuyuk.

Namun Yuyuk tidak menjelaskan apakah KPK akan segera menetapkan tersangka baru dalam kasus ini baik dari sisi penerima maupun pemberi. "Kalau anggota DPRD itu (diperiksa karena) banyak keterkaitannya termasuk juga bagaimana tata cara membuat Raperda itu, rapatnya apa saja tahapannya, seperti itu," ungkap Yuyuk.

Sunny Calo Ahok?

Sunny Tanuwidjaja diduga pernah berkomunikasi dengan Aguan untuk membicarakan kewajiban pengembang reklamasi untuk membayar kontribusi 15 persen dalam raperda tata ruang pantai utara Jakarta agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi 5 persen.

Sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta, hanya diatur kewajiban pembuatan fasilitas sosial dan umum serta kontribusi pengembang seluas 5 persen lahan. Namun, saat Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia menambahkan kontribusi 15 persen lahan sehingga pemerintah DKI Jakarta mendapat uang Rp48,8 triliun.

Sedangkan Aguan adalah pimpinan PT Agung Sedayu yang merupakan induk dari PT Kapuk Naga Indah, salah satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta.

Perusahaan lain adalah PT Muara Wisesa Samudera yaitu anak perusahaan Agung Podomoro.

PT Kapuk Naga Indah mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B, C, D, E) dengan luas 1.329 hektare, sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah rekalamasi pulau G dengan luas 161 hektare.

Izin pelaksanaan untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era Gubernur Fauzi Bowo, sedangkan izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinnsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (31/3), KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp1,14 miliar dari total Rp2 miliar yang sudah diberikan kepada Ariesman meski belum diketahui total "commitment fee" yang diterimma Sanusi. Suap kepada Sanusi diberikan melalui Trinanda Prihantoro. KPK pun telah mengirimkan surat cegah terhadap lima orang yaitu sekretaris direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Berlian, karyawan PT APL Gerry Prasetya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Sugianto juga ikut menyuap Sanusi atau anggota badan legislasi DPRD lain karena KPK belum menetapkan tersangka lain.

Menimbang kasus Lutfhi Hasan Ishaq Vs Sunny Tanuwijaya

Center for Indonesian Reform (CIR) mencurigai adanya kalangan luar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sengaja ingin menghancurkan citra partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu, untuk menurunkan suaranya di Pemilu 2014 mendatang.

"PKS ada skenario dari kalangan eksternal yang ingin menjatuhkan PKS. Skenario untuk menjatuhkan PKS terlihat justru dari kejanggalan pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Direktur Eksekutif CIR, Sapto Waluyo dalam rilisnya yang diterima Sindonews, Sabtu (2/2/2013).

Menurutnya, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tidak tertangkap tangan menerima suap, tapi datang sendiri ke kantor KPK dengan sukarela. Sebenarnya, Luthfi bisa bilang akan datang besok paginya, karena malam itu memang tak ada pemeriksaan, hanya ditanya identitas dan kondisi kesehatan.

"LHI diduga terkait suap hanya karena pengakuan seorang tersangka, sampai sekarang KPK belum membuka apa itu dua alat bukti yang dinilai cukup. Jangan sampai nanti terjadi perubahan atau penambahan alat bukti karena dakwaan suap, misalnya, dinilai lemah. Di situlah, profesionalitas KPK diuji," tandasnya.

Selain itu dia mengungkapkan kejanggalan lain, adanya kunjungan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) ke gedung lembaga antikorupsi tersebut.

Dibalik kunjungan itu, dia mencurigai adanya kepentingan. "Di tengah kejanggalan itu, kita lihat ada keanehan lain, misal kunjungan Dubes AS ke kantor KPK pada saat bersamaan dengan penangkapan tersangka suap daging impor. Jelas AS berkepentingan dengan isu daging impor karena Pemerintah RI (Kementan) sedang membatasi importasi pangan demi meningkatkan kesejahteraan peternak domestik. Apalagi, impor daging dari AS (dan negara lain) diduga ada yang bercampur daging sapi dan babi," paparnya.

Maka itu dia mengatakan, sikap Fraksi PKS jelas dan tegas mendukung pembatasan impor demi swasembada daging. Itu yang membuat marah para importir dan tentu pengusaha daging luar negeri.

"Pimpinan KPK jangan berpura-pura naif atau tak tahu terhadap lingkungan makro itu. Tepat pada hari penangkapan, juga ada berita mengagetkan tentang penyimpangan pajak keluarga istana. Mengapa KPK tak mengusut laporan yang berdasarkan temuan resmi Dirjen Pajak itu?" keluhnya.

Dia menyatakan, tugas KPK memeriksa kekayaan pejabat publik, apalagi ini top figures. Laporan media massa lebih kuat dari pada sekadar laporan 'anggota masyarakat' tentang kasus suap. "Anggota masyarakat itu siapa sih, apa KPK tidak curiga dia juga terlibat suap? Misalnya, pelapor itu sesama importir yang merasa tersisihkan, atau dia pejabat di Kementan yang pernah disingkirkan? KPK kan harus menguji kredibilitas pelapor dan itu semua wajib diberkas (BAP), meski mungkin nanti tidak berani ditampilkan di pengadilan," tandasnya.

 

Roy Suryo: Kalau Ahok, ya wajib a’in hukumnya itu 

Kader Partai Demokrat, Roy Suryo KPK wajib memeriksa Ahok karena ia selain pimpinan, juga merupakan penanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukan oleh anak buahnya (Sunny). “Kalau Ahok, ya wajib a’in hukumnya itu. Jelas-jelas yang bersangkutan selaku penanggung jawab wilayah (Gubernur) harus bertanggungjawab bahkan terhadap (kalau ada) kesalahan dari staffnya,” katanya, melalui pesan singkat ke voa-islam.com, kemarin (13/04/2016). Pakar telematika ini juga mengatakan bahwa apapun yang dilakukan Sunny tidak mungkin tanpa arahan dari Ahok, termasuk soal reklamasi. “Sunny tidak akan bekerja, apalagi bertindak tanpa ‘perintah atasannya’. Jadi sudah clear kan siapa yang penanggung jawab yang harus bertanggungjawab,” lanjutnya.

Ah seandainya saja Sunny dari Partai Islam, habis semua karir Ahok dan masuk bui dengan vonis 16 tahun penjara. [berbagai sumber/adivammar]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Opini Redaksi lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Insya Allah besok Jum’at IDC berbagi Sedekah Jum’at dan Wakaf Mushaf Al-Qur'an kepada para Santri TPQ Masjid Al-Iman Garut. Mari berburu keberkahan sedekah Jumat dan wakaf Al-Qur'an....

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah  Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah di Tangerang Banten ini terhenti karena terkendala biaya. Diperlukan biaya 30 juta rupiah untuk merampungkan agar ibadah dan syiar Islam makin semarak....

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Ustadz Karita dan Ustadzah Nurjanah totalitas berdakwah memajukan pendidikan agama di Leuwigede Indramayu. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tinggal di gubuk dari karung bekas. Ayo Bantu..!!!...

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah, ibadah dan pengajian warga Kampung Warung Gantung Talegong Garut, Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum memiliki tempat wudhu. Ayo Wakaf..!!!...

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Menggabung keutamaan Jum’at dan Cinta Yatim, IDC akan berbagi ke Pesantren Tahfizhul Qur’an Darul Hijrah Cikarang. ...

Latest News
Polisi Israel Tangkap 18 Orang Selama Penghancuran Rumah Warga Palestina Di Sheikh Jarrah

Polisi Israel Tangkap 18 Orang Selama Penghancuran Rumah Warga Palestina Di Sheikh Jarrah

Rabu, 19 Jan 2022 21:15

4 Tentara Prancis Terluka Dalam Ledakan Bom Rakitan Di Burkina Faso Utara

4 Tentara Prancis Terluka Dalam Ledakan Bom Rakitan Di Burkina Faso Utara

Rabu, 19 Jan 2022 18:30

Turki Akan Kirim 3.250 Personel Keamanan Ke Qatar Untuk Amankan Piala Dunia 2022

Turki Akan Kirim 3.250 Personel Keamanan Ke Qatar Untuk Amankan Piala Dunia 2022

Rabu, 19 Jan 2022 17:27

Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara

Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara

Rabu, 19 Jan 2022 07:17

DPR Sahkan RUU IKN dan RUU TPKS, PP KAMMI: Jangan Arogan

DPR Sahkan RUU IKN dan RUU TPKS, PP KAMMI: Jangan Arogan

Rabu, 19 Jan 2022 06:57

Calon Presiden Prancis Didenda € 10.000 Karena Sebut Migran Anak 'Pencuri' dan 'Pemerkosa'

Calon Presiden Prancis Didenda € 10.000 Karena Sebut Migran Anak 'Pencuri' dan 'Pemerkosa'

Selasa, 18 Jan 2022 21:20

Mantan Ajudan Tuduh Boris Johnson Bohong Terkait Pesta Di Downing Street Selama Penguncian COVID-19

Mantan Ajudan Tuduh Boris Johnson Bohong Terkait Pesta Di Downing Street Selama Penguncian COVID-19

Selasa, 18 Jan 2022 20:44

KH. Aceng Zakaria: Umat Islam Harus Tahu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Non-Syariah

KH. Aceng Zakaria: Umat Islam Harus Tahu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Non-Syariah

Selasa, 18 Jan 2022 14:50

Sekum Persis: Umat Ini Harus Baik Ekonominya

Sekum Persis: Umat Ini Harus Baik Ekonominya

Selasa, 18 Jan 2022 12:45

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Selasa, 18 Jan 2022 12:19

Terkait Khalid Basalamah, Tokoh Muda Alkhairaat Kritik HPA dan Pemkot Palu

Terkait Khalid Basalamah, Tokoh Muda Alkhairaat Kritik HPA dan Pemkot Palu

Selasa, 18 Jan 2022 10:20

Muslimat Dewan Da’wah Lampung Gelar Tablig Akbar Peradaban Qur’an

Muslimat Dewan Da’wah Lampung Gelar Tablig Akbar Peradaban Qur’an

Selasa, 18 Jan 2022 10:14

Bea Cukai Saudi Gagalkan Penyeludupan 8.3 Juta Pil Narkoba Jenis Captagon

Bea Cukai Saudi Gagalkan Penyeludupan 8.3 Juta Pil Narkoba Jenis Captagon

Senin, 17 Jan 2022 23:00

Kuwait Tunda Rencana Untuk Mulai Latih Tentara Wanita Menyusul Penolakan Dari Otoritas Agama

Kuwait Tunda Rencana Untuk Mulai Latih Tentara Wanita Menyusul Penolakan Dari Otoritas Agama

Senin, 17 Jan 2022 22:45

Marak Klithih, Butuh Penguatan Beragama

Marak Klithih, Butuh Penguatan Beragama

Senin, 17 Jan 2022 22:31

Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman Klaim Serang UEA

Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman Klaim Serang UEA

Senin, 17 Jan 2022 22:15

Perpres Bank Tanah Penuh Pelanggaran

Perpres Bank Tanah Penuh Pelanggaran

Senin, 17 Jan 2022 14:47

Ghozali, Mendulang Milyaran Rupiah dari Foto Selfi

Ghozali, Mendulang Milyaran Rupiah dari Foto Selfi

Senin, 17 Jan 2022 14:31

Korupsi, Kado Pahit dari Manifestasi Kapitalisme

Korupsi, Kado Pahit dari Manifestasi Kapitalisme

Senin, 17 Jan 2022 13:57

Hebat! Dua Tahun, Cendekiawan Muslim Adian Husaini Hasilkan 1000 Artikel Ilmiah

Hebat! Dua Tahun, Cendekiawan Muslim Adian Husaini Hasilkan 1000 Artikel Ilmiah

Senin, 17 Jan 2022 11:38


MUI

Must Read!
X