Bintang Untuk Istri Tersayang

Istri Presiden beroleh penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana. Kepekaan itu telah hilang sempurna?
 
Mencintai isteri itu harus. Menghargai istri itu musti. Sayang istri itu kudu. Tapi jika seorang presiden dengan royal menganugerahkan bintang tertinggi di negeri ini kepada isteri yang sangat disayanginya, kontroversi dan kecaman pun ramai dituai. Hal itu pula yang terjadi ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana, kepada istrinya, Kristiani “Ani” Herrawati, Jum’at (12/8) lalu.
 
Memang, seperti biasa, setiap menjelang 17 Agustus, negara memberikan bintang dan tanda jasa kepada tokoh yang dinilai telah berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara. Kali ini ada 30 orang yang menerima bintang-bintang tertinggi di republik ini. “Pemberian penghargaan ini adalah rangkaian acara peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan ke-66 Republik Indonesia,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, pekan lalu.
 
Nah, di antara para penerima bintang dan tanda jasa itu, ternyata ada seorang isteri Presiden—Ani Yudhoyono--, seorang isteri bekas Presiden –Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid--, dua orang isteri bekas Wakil Presiden –Asmaniyah  Hamzah Haz dan Mufidah Jusuf Kalla— serta seorang suami bekas Presiden, yakni Taufiq Kiemas. Jika Bintang Republik Indonesia Adipradana diberikan kepada Ani, Shinta dan Tufiq, Bintang Mahaputra Adipradana diberikan kepada Asmaniyah dan Mufidah.
 
Usai menerima bintang, Ani mengaku sangat bahagia. Apalagi yang menyematkan di dadanya adalah SBY, suaminya sendiri. “Tentu saja bahagia, bersyukur, campur aduk jadi satu,” ujarnya. Seolah bermaksud menjelaskan mengapa ia beroleh bintang, Ani mengaku konsisten dengan program bersama. Program ini adalah program solidaritas istri kabinet Indonesia bersatu (SIKIB), dalam rangka menuju Indonesia sejahtera melalui program Indonesia Pintar, Indonesia Peduli, Indonesia Hijau, Indonesia Sehat dan Indonesia Kreatif.
 
Dengan penuh percaya diri, pemerintah juga memberikan bintang untuk beberapa tokoh kontroversial. Misalnya, bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang tergusur dari Kabinet gara-gara dipersalahkan DPR karena terlibat dalam bail-out gila-gilaan sebesar 6,7 trilyun kasus Bank Century. Aburizal Bakrie (Pemilik utama PT Lapindo Brantas) dan Mayjen TNI Purn. Sunarso (Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) juga beroleh bintang. Padahal Kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur belum juga selesai. Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang penuh kontroversi saat terpilihnya pun beroleh bintang.
 
Tentu saja para politisi dan pengamat mengecam keroyalan Presiden membagi-bagi bintang dan tanda jasa ini. Kentalnya nuansa nepotisme dan ketidakjelasan parameter penilaian penerima bintang dan tanda jasa dikecam politisi PKS Fahri Hamzah. Menurut dia, pemberian penghargaan itu tak lebih dari pelestarian tradisi oportunis birokrasi yang sudah tak layak dilakukan. “Ini kan sudah menjadi kultur kronisme birokrasi. Ini namanya bagi-bagi kesenangan. Watak birokrasi itu kan menjilat, mereka itu oportunis,” ujarnya di Gedung DPR, Jumat (12/8).
 
Pemberian bintang kepada suami bekas Presiden, isteri bekas presiden dan istri bekas wakil presiden ini menurut Fachri sangat berlebihan. “Nuansanya lebih kental ke arah membahagiakan semua orang,” ujarnya. Padahal, seharusnya hanya tokoh-tokoh yang telah teruji jasa dan pengabdiannya yang mendapatkan penghargaan setinggi itu. Misalnya, dulu Bintang Republik Indonesia Adipradana hanya diberikan kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani, Jenderal TNI (Pur) M. Yusuf. Selain itu juga ada Sutan Sjahrir, Sjafruddin Prawiranegara, Fatmawati Soekarno, Adam Malik dan BJ Habibie.
 
Kriteria pemberian Bintang Republik Indonesia Adipradana sebenarnya telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU No. 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan. Kriterianya pertama, berjasa sangat luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi keutuhan, kelangsungan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Kedua, pengabdian dan pengorbanan yang sangat berguna bagi bangsa dan negara dan atau darma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. “Masak mendampingi  presiden selama tujuh  tahun diberi tanda jasa,” kata aktifis Sosialis Fadjroel Rachman.
 
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Adrinov Chaniago, pemberian bintang kepada Ani Yudhoyono adalah cara menaikan popularitas dia sebagai calon presiden pada 2014. Namun, menurut Andrinof, pemberian penghargaan itu malah membuat rasa simpatik mayarakat terhadap Ani turun. “Kalaupun ada nilai politis, nilainya rendah, tidak bisa jadi modal, malah kontra produktif dan terkesan dipaksakan,” ujarnya.
 
Karena ketidakjelasan criteria itu, politikus PKB Abdul Malik Haramain menyarankan agar sebelum pemberian gelar, seharusnya dilakukan uji publik dulu. Uji publik menjadi ukuran untuk mengetahui respon masyarakat terhadap para calon yang dipilih tim seleksi.  “Jika masyarakat memberi respon negatif terhadap para calon yang diusulkan, maka selayaknya tim seleksi meninjau kembali,” ujarnya. Tim seleksi berwenang meninjau ulang bahkan mengganti dengan calon yang lebih baik.
 
Tapi bukan penguasa kalau tidak mencoba meyakinkan khalayak. Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto sebagai Ketua Dewan Bintang Tanda Jasa, Kehormatan, dan Gelar, penghargaan kepada 30 tokoh dalam dan luar negeri itu tidak ada yang perlu dipertanyakan. “Mereka dinilai telah berjasa luar biasa bagi keutuhan dan kejayaan bangsa dan negara,” ujarnya dalam konperensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/8)
 
Adapun penghargaan kepada suami atau istri para pemimpin negara, menurut Djoko, juga masih sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2009. “Suami atau istri presiden pasti sangat banyak kegiatan sosialnya, sama halnya dengan para suami atau istri mantan wakil presiden," kata bekas Kepala Staf Angkatan Udara itu. Soal pemberian Bintang Republik Indonesia Adipradana kepada Ani Yudhoyono, Djoko menegaskan bahwa hal itu usulan MPR. “Tentunya sebelum mengusulkan MPR pasti sudah membaca undang-undang,” ujarnya.
 
Boleh saja pemberian penghargaan itu atas usul MPR, namun sebagai Kepala Negara sesungguhnya Presiden SBY masih bisa mempertimbangkan kembali hal itu. Jika arif dan peka terhadap situasi, seharusnya SBY masih bisa menunda dulu pemberian penghargaan kepada isterinya maupun para isteri/suami bekas presiden dan wakil presiden. “Sayang, sekarang sudah tidak ada yang berani mengingatkan dia, Mas…,” kata seorang sumber Istana.
 
Jika menilik kembali file Wikileaks yang dibongkar Koran Australia The Ages dan The Sydney Morning Herald, Maret lalu, pemberian Bintang Republik Indonesia untuk Ani Yudhoyono dapat dibaca dengan jelas. Sebab, berdasarkan laporan itu, The Age mengungkap bahwa Kristiani Herrawati dan keluarga besarnya sangat mempengaruhi SBY. TSMH bahkan menulis, karena pengaruh sang first lady di belakang layar, Kedubes AS menggambarkan Kristiani sebagai “salah satu anggota kabinet” dan “penasehat utama Presiden yang tak terbantahkan.”

Sementara, menurut Philip Dorling di TSMH, Yahya Asagaf (seorang agen) dari BIN, mengatakan bahwa pendapat sang Ibu Negara adalah acuan satu-satunya di berbagai masalah. “Dengan tegas, beberapa kontak Kedubes AS mengidentifikasi Kristiani sebagai orang yang paling berpengaruh di belakang kebijakan SBY untuk mencoret Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai sekondannya dalam pemilu presiden 2009 lalu,” tulisnya.
 
Kalau sudah begini, ya, mau apa lagi….
 
Abu Nadia

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Suara Islam Online lainnya:

• Pembangunan Masjid di Ground Zero Akhirnya Disetujui
• Faisal Ali: Ruhut Harus Pelajari UU!!!
• Gagal Meramalkan Kiamat, Harold Camping Terserag Stroke
• Dipaksa Masak Daging Babi, TKI Laporkan Majikan Ke Polisi
• Polisi Moskow Tangkap Aktivis Homoseksual
• Umat Islam Indonesia Bangkitlah
• Negara Gagal Buah Reformasi Mei 1998
• Usamah Berani Deklarasikan Perang Melawan AS