Selasa, 17 Syawwal 1445 H / 30 Oktober 2012 13:59 wib
11.361 views
Adakah Dahlan Iskan Manusia Suci?
Jakarta (voa-islam.com) Ada manusia dadakan yang sekarang mendapatkan covered media yang begitu luas, dan dianggap akan mempunyai peluang menjadi salah satu kandidat capres, yaitu Dahlan Iskan.
Mantan wartawan dan pengelola Jawa Pos, seakan-akan manusia yang paling "super dan bersih", dan selalu tampil beda, di dalam berbagai peristiwa, terkait dengan jabatannya yang baru sebagai Meneg BUMN.
Rakyat tak begitu jelas, apa alasan sejatinya Presiden SBY, mengangkat Dahlan Iskan menjadi Meneg BUMN?
Dilihat dengan latar belakangnya, yang sangat minim, kemudian harus mengelola asset BUMN, yang ribuan triliun itu? Sebelumnya, Dahlan hanya menjadi Dirut PLN, dan itupun belum ada prestasi yang sangat menonjol sebagai Dirut PLN, tiba-tiba ketika berlangsung reshuffle kabinet, muncul nama Dahlan Iskan, menyadi Meneg BUMN.
Apakah ini hasil lobi kalangan pengusaha Cina kepada Presiden SBY? Tentu, ketika itu, Dahlan mendatangkan ribuan genset buatan Cina, yang alasannya digunakan menutupi kebutuhan listrik, dan kebijakannya itu, tak melalui prosedur tender, tetapi hanya penunjukkan.
Sekarang, manusia yang dianggap "ajaib" yaitu Meneg BUMN Dahlan Iskan,harus menghadapi DPR, yang bersikeras meminta mempertanggung-jawabnya terkait hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas pemeriksaan sektor hilir listik.
Selanjutnya, selaku Meneg BUMN Dahlan Iskan dua kali tidak menghadiri undangan Komisi VII DPR terkait klarifikasi atas temuan BPK. Alasannya, Dahlan sibuk acara kunjungan kerja yang telah dijadwalkan sebelumnya. Bukan itu pokok soalnya, ujung masalah berasal dari hasil pemeriksaan BPK No.30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011. Di sinilah angka Rp 37 triliun muncul.
Dalam kesimpulan pemeriksaan BPK yang diperoleh INILAH,COM disebutkan "PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Hal tersebut terjadi antara lain pada 8 unit pembangkit yang berbasis dual firing sehingga harus dioperasikan high speed diesel atau solar yang lebih mahal dari gas" demikian ditulis dalam laporan BPK yang diteken Penanggung Jawab Pemeriksaan Ilya Avianti itu.
Dalam pengoperasioan high speed diesel itulah, BPK menemukan PLN kehilangan kesempatan melakukan penghematan. "Hal tersebut mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp17.900.681,34 juta pada 2009 dan Rp19.698.224,77 juta pada 2010"
Hasil pemeriksaan BPK inilah yang memantik Komisi VII DPR untuk memanggil Dahlan Iskan dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama PLN. Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan pihaknya memanggil Dahlan Iskan untuk melakukan klarifikasi atas temuan BPK. "Kenapa terdapat kerugian negara, kami juga gak mau gegabah, kami klafikasi dulu dan (bisa) dinaikan ke panja terus ke rapat komisi, biar clear," kata Effendi awal pekan lalu.
Namun, Dahlan Iskan memiliki alibi. Menurut dia, dalam temuan BPK tersebut tidak disebutkan terdapat kerugiaan negara, namun BPK menyebut PLN tidak bisa menghemat. "Kalimat di BPK itu karena PLN tidak mendapatkan gas, di dalam temuan BPK tidak ada kalimat yang menyalahkan PLN," kelit Dahlan di Istana Kepresidenan, Kamis 25 Oktober 2012 lalu.
Sejatinya persoalan tidak hanya sekadar potensi kerugian negara sebesar Rp37 triliun tersebut. Karena di saat bersamaan, akibat penggunaan BBM tersebut, PLN di era Dahlan Iskan juga menyewa ribuan genset yang didatangkan dari China. Rumor mencuat, sewa genset tersebut dilakukan penunjukan langsung.
"Kami juga mendengar rumor tersebut, Pak Dahlan melakukan penunjukan langsung dalam menyewa genset. Itulah yang mau kita klarifikasi," ujar Sutan kepada berbagai media di Jakarta, Minggu (28/10/2012).
Pemanggilan Dahlan Iskan, kata Ketua DPP Partai Demokrat ini, untuk membreakdown temuan pemerikaaan BPK. Menurut dia, rapat Komisi VII dengan bekas Direktur Utama PLN tersebut penting agar tidak ada fitnah di antara DPR dan Dahlan Iskan. "Biar tidak ada fitnah. Nanti habis reses Pak Dahlan kita panggil lagi," tambah Sutan.
Soal genset ini, dua bulan setelah dilantik sebagai Direktur Utama PLN, pada Februari 2010 PLN menganggarkan penyewaan genset untuk enam provinsi sebesar Rp2 triliun dengan kapastias 700 Megawatt. Penyewaan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi krisis listrik di Jawa-Bali.
Bahkan, pada semester pertama saat memimpin PLN, Dahlan berambisi tidak ada lagi listrik mati di Indonesia pada 30 Juni 2010. Untuk mewujudkan ambisinya tersebut, pihaknya melakukan penyewaan genset dari China.
Dahlan mengklaim, menyewa genset dari China jauh lebih hemat dibanding menggunakan genset dari dalam negeri. Harga sewa genset dari China sebesar Rp1.700 per kwh sedangkan genset dari dalam negeri membutuhkan biaya sebesar Rp2.200 per kwh.
Pengamat Keuangan Negara dari Universitas Indonesia (UI) Dian Puji N Simatupang menilai temuan BPK terkait PLN belum masuk kategori kerugian negara. Menurut dia, pengertian keuangan negara itu harus pasti dan nyata. "Kalau menurut hukum itu pasti pasti dan nyata. Jadi itu masih potensi," kata Dian, Minggu (28/10/2012).
Jika merasa tidak bersalah mengapa Dahlan Iskan menolak hadir di DPR, memberikan klarifikasi atas temuan audit investigasi yang dilakukan BPK. Dan sebentar lagi nasib rakyat miskin dan jelata, megap-megap akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan sekarang Dahlan membela diri dan cuci tangan? af/ilh.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
