Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.537 views

Pendapat Hukum Tentang Pengunduran Diri Calon Legislatif PBB

Oleh:

DR. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH, MH

Ahli Hukum Pidana

 

PERIHAL pengunduran diri calon anggota DPR maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang sudah masuk Daftar Calon Tetap (DCT), bukanlah termasuk perbuatan melawan hukum dan oleh karenannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.Tidak ada norma hukum larangan yang mengandung ancaman pidana kurungan dan/atau denda dalam Undang-Undang UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maupun peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, adanya informasi yang beredar pasca banyaknya Caleg PBB yang menyatakan pengunduran diri yang menginformasikan bahwa pengunduran diri para Caleg tersebut  terancam pidana kurungan dan/atau denda adalah tidak berdasar hukum dan tentunya tidak benar.

Undang-Undang Pemilu hanya mengatur tentang perihal pencalonan, dapat dilihat pada Bagian Kedua Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Paragraf f Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal 240 (1) salah satunya disebutkan pada huruf n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Ketentuan yang sama juga disebutkan dalam Pasal 7 (1) PKPU.

Menurut Pasal 23 (1) PKPU dapat dilakukan perubahan Daffar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal Bakal Calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan Bakal Calon; meninggal dunia; atau mengundurkan diri. Adapun perubahan setelah DCT diatur dalam Pasal 35 (1), yang memungkinkan terjadinya perubahan Caleg, dalam hal Calegmeninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu, dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya, dilakukan pencoretan nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa calon anggota DPR maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota,yang sudah masuk DCT tidaklah dapat diganti, terkecuali dalam kondisi tertentu sebaimana disebutkan di atas.

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah menyatakan pengunduran dirinya sebagai anggota Partai, pernyataan tidak aktif (vacuum) dalam Pemilu Legislatif dan lain sebagainya baik secara individu maupun kolektif, baik secara resmi melalui Surat Pernyataan yang disampaikan ke Partai Politik (in casu BB), maupun pernyataan (deklarasi) yang disampaikan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, termasuk media sosial seperti WA, IG, FB, adalah sah adanya, tidak ada ancaman hukum berupa sanksi pidana kurungan dan denda.

Deklarasi pengunduran diri dalam media sosial oleh yang bersangkutan maupun yang ditransmisikan/didistribusikan oleh orang lain bukanlah termasuk perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tegasnya, tidak ada hubungan atau kaitan sama-sekali antara pernyataan aquo melalui sistem informasi elektronik dimaksud dengan UU ITE. Konten illegal yang diatur dalam UU ITE hanya terbatas pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan tertentu, seperti memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; memiliki muatan perjudian; memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman; menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik; menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); memiliki muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, atau mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain, intersepsi dan lain sebagainya yang terkait dengan itu.

Memang ada ketentuan pidana kurungan dan denda dalam UU Pemilu, yakni Pasal 491, namun norma hukum tersebut hanya berlaku bagi pelaksanaan Kampanye Pemilu,selengkapnya disebutkan : “Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta. rupiah).” Jadi, sifat melawan hukum pada pasal aquo bersifat terbatas dan terkait dengan jalannya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Partai Politik atau Tim Kampanye Capres-Cawapres. Frasa “jalannya Kampanye Pemilu” tidak ada kaitan dengan pengunduran diri seseorang dari keanggotaan dari Partai Politik maupun deklarasi pencabutan dukungan atas dirinya sebagai Caleg.

Pengunduran diri dari pencalonan meski telah masuk DCT merupakan sebuah hak personal dan konstitusional. KPU tidak bisa melarang, sebab tidak ada larangan dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU. Sesuai dengan prinsip hukum  “sesuatu yang tidak dilarang berlaku asas kebolehan.” 

Penulis, adalah juga termasuk dari sekian banyak Caleg PBB yang telah menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai termasuk menyatakan vacuum dari Pileg Tahun 2019. Terlebih lagi penulis sebagai Sekjend Caleg PBB Poros Makkah yang telah menyampaikan sikap dan kebulatan tekad sebelum DPP PBB menyatakan keputusan secara resmi dalam Rakornas dukungan politiknya kepada Jokowi-Mar’ruf. Atas keputusan DPP PBB tersebut, sangatlah wajar apabila banyak Caleg PBB menyatakan kekecewaannya dan itu merupakan hak politik masing-masing Caleg yang nota bene juga sebagai pemilih pada Pemilu nanti. Demikian pendapat hukum ini disampaikan untuk menjadi dalil hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus sebagai edukasi ke masyarakat luas.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Sopir Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Magelang Digerogoti Tumor Usus. Ayo Bantu..!!

Sopir Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Magelang Digerogoti Tumor Usus. Ayo Bantu..!!

Mantan preman yang jadi sopir pesantren ini tak bisa lagi mengantar jemput santri, para guru dan ustadz pesantren. Menderita tumor usus stadium 4, ia butuh biaya transport dan obat-obatan kemoterapi....

Terancam Roboh, Mushalla Al-Fatihah Butuh Renovasi Total. Ayo Bantu Sedekah Jariyah.!!!

Terancam Roboh, Mushalla Al-Fatihah Butuh Renovasi Total. Ayo Bantu Sedekah Jariyah.!!!

Kondisi mushalla di pelosok Tasikmalaya ini sangat memprihatinkan, reyot dan tidak layak. Dihantam longsor, rusakanya semakin parah dan terancam roboh. Dibutuhkan dana 55 juta rupiah untuk renovasi...

Kecelakaan Parah, Yatim Santri Tahfizh Qur’an ini Patah Kaki. Ayo Bantu..!!

Kecelakaan Parah, Yatim Santri Tahfizh Qur’an ini Patah Kaki. Ayo Bantu..!!

Sudah 10 hari Maymunah terbaring menahan perihnya patah tulang paha akibat kecelakaan. Ia harus menjalani pencangkokan dan pengobatan tulang selama 60 hari dengan biaya 9,6 juta. Ayo bantu.!!...

Farhan Syafero: Aktivis Dakwah Gugur Salah Tembak dalam Tragedi Berdarah Jakarta, Ayo Bantu.!!

Farhan Syafero: Aktivis Dakwah Gugur Salah Tembak dalam Tragedi Berdarah Jakarta, Ayo Bantu.!!

Aktivis dakwah ini gugur di bulan suci Ramadhan saat siaga menjaga markas FPI dan rumah Habib Rizieq. Jasadnya terkapar bersimbah darah dengan lubang peluru menembus dada hingga punggung....

Ditimpa Musibah Bertubi-tubi, Keluarga Muallaf Hidup Memprihatinkan, Ayo Bantu...!!!

Ditimpa Musibah Bertubi-tubi, Keluarga Muallaf Hidup Memprihatinkan, Ayo Bantu...!!!

Muallaf Evelyn harus berjuang keras menafkahi kelima anaknya, meski fisiknya rapuh mengidap kanker tiroid. Betapapun pahitnya hidup, ia tetap tegar mewujudkan mimpi anaknya yang hafal Al-Quran...

Latest News
Kemenag: Pengibaran Bendera Tauhid di MAN 1 Sukabumi Tidak Terkait HTI

Kemenag: Pengibaran Bendera Tauhid di MAN 1 Sukabumi Tidak Terkait HTI

Senin, 22 Jul 2019 08:45

Liberalisme Seks Berbungkus Film Dua Garis Biru

Liberalisme Seks Berbungkus Film Dua Garis Biru

Senin, 22 Jul 2019 07:36

Kekeringan Bukan Sekadar Fenomena Alam

Kekeringan Bukan Sekadar Fenomena Alam

Senin, 22 Jul 2019 06:31

SMK Bubar

SMK Bubar

Senin, 22 Jul 2019 05:57

Munas Golkar untuk Memastikan Porsi Kabinet dan Ketua MPR

Munas Golkar untuk Memastikan Porsi Kabinet dan Ketua MPR

Senin, 22 Jul 2019 04:50

Penegak Hukum atau Karyawan Hukum?

Penegak Hukum atau Karyawan Hukum?

Senin, 22 Jul 2019 03:51

12 Mahasiswa ADI Aceh Lulus ke STID Mohammad Natsir

12 Mahasiswa ADI Aceh Lulus ke STID Mohammad Natsir

Senin, 22 Jul 2019 02:21

"Warning" Aplikasi FaceApp Mengalihkan Duniamu

Senin, 22 Jul 2019 01:10

Dinilai Bertentangan dengan Norma, Aksi Tolak RUU PKS Membesar

Dinilai Bertentangan dengan Norma, Aksi Tolak RUU PKS Membesar

Senin, 22 Jul 2019 00:26

Resmikan Pondok Tahfizh, KH. Aceng Zakaria: Jadikan Al-Quran sebagai Kurikulum Kehidupan

Resmikan Pondok Tahfizh, KH. Aceng Zakaria: Jadikan Al-Quran sebagai Kurikulum Kehidupan

Ahad, 21 Jul 2019 23:57

Kapitalisme, Pajak Diperas SDA Dilepas

Kapitalisme, Pajak Diperas SDA Dilepas

Ahad, 21 Jul 2019 23:40

MIUMI Aceh: Game PUBG dan Sejenisnya Haram

MIUMI Aceh: Game PUBG dan Sejenisnya Haram

Ahad, 21 Jul 2019 23:34

Visi pada Investasi, Mengokohkan Imperialisme Asing?

Visi pada Investasi, Mengokohkan Imperialisme Asing?

Ahad, 21 Jul 2019 23:22

SMA Ar-Rohmah Putri Malang Raih Akreditasi A

SMA Ar-Rohmah Putri Malang Raih Akreditasi A

Ahad, 21 Jul 2019 22:48

CIIA: Pemerintah Tidak Perlu Khawatir Pulangkan Eks Pendukung ISIS ke Indonesia

CIIA: Pemerintah Tidak Perlu Khawatir Pulangkan Eks Pendukung ISIS ke Indonesia

Ahad, 21 Jul 2019 22:00

Jabar Juara Tingkat Pengangguran

Jabar Juara Tingkat Pengangguran

Ahad, 21 Jul 2019 21:55

2 Anggota IRGC Tewas dalam Serangan Orang Bersenjata di Dekat Perbatasan Pakistan

2 Anggota IRGC Tewas dalam Serangan Orang Bersenjata di Dekat Perbatasan Pakistan

Ahad, 21 Jul 2019 21:30

Oman Serukan Iran Bebaskan Kapal Tanker Berbendera Inggris yang Mereka Tawan

Oman Serukan Iran Bebaskan Kapal Tanker Berbendera Inggris yang Mereka Tawan

Ahad, 21 Jul 2019 19:48

Pendukung Dapat Kursi, Gerindra Tetap Bisa Oposisi

Pendukung Dapat Kursi, Gerindra Tetap Bisa Oposisi

Ahad, 21 Jul 2019 17:09

Ketika Penyebutan Tiongkok Dianggap SARA Hanya karena Soal Bambu

Ketika Penyebutan Tiongkok Dianggap SARA Hanya karena Soal Bambu

Ahad, 21 Jul 2019 16:09


Gamis Syari Cantik Murah Terbaru

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X

Ahad, 21/07/2019 21:55

Jabar Juara Tingkat Pengangguran