Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.442 views

Bunuh Diri Massal Anggota DPR RI

 

Oleh:

Hersubeno Arief, Wartawan Senior

 

DPR RI baru saja mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2020. Di media sosial (Medsos) bergema tagar #dprbunuhdiri, #dprkartumati, #dprbudakistana.

Seruan netizen itu tidak salah. Dengan mengesahkan Perppu Covid —begitu media menyebutnya— DPR mengamputasi dirinya sendiri secara sukarela.

Tiga fungsi utama DPR sebagai lembaga negara dibabat habis. Fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Secara formal DPR tetap ada. Tapi tanpa tiga fungsi tersebut, secara kelembagaan DPR sesungguhnya antara ada dan tiada. Sepertinya hidup, tapi sesungguhnya sudah mati.

Mereka melakukan harakiri. Bunuh diri dengan sukarela dan gembira ria.

Langkah distruktif DPR tidak hanya sampai disitu. Mereka juga mengesahkan dan memberi legitimasi langkah pemerintah menabrak berbagai peraturan, terutama yang sangat fundamental, melanggar konstitusi negara.

Fungsi berbagai lembaga negara lainnya ikut diamputasi. Fungsi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fungsi lembaga penegak hukum, dan kekuasaan kehakiman yang dimiliki Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) juga ikut dipangkas.

Melalui pengesahan Perppu Covid, bencana kesehatan Corona diubah menjadi berkah bagi pemerintahan Jokowi.

Para pejabat negara, bebas menentukan anggaran dan menggunakannya sesuka hati, tanpa persetujuan dan pengawasan.

Mereka juga tidak perlu khawatir terhadap konskuensi hukum secara pidana, perdata, maupun tata negara.

Semua bebas merdeka!

Tidak berlebihan bila ada penilaian, pengesahan itu juga menunjukkan fungsi DPR sebagai budak kekuasaan. #budakistana.

Sebuah stigma yang jauh lebih keras ketimbang anggapan yang selama ini berkembang, DPR tak lebih hanya stempel penguasa.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli sampai kehabisan kata. “Mohon maaf teman-teman DPR, Anda memalukan!” ujarnya menahan geram.

Langkah DPR ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Sudah bisa diduga.

Konstelasi politik pasca pemilu dan pilpres membuat pemerintahan Jokowi sangat perkasa. Tanpa kontrol.

Baik partai pendukung, maupun lawan politik dalam pilpres berbondong-bondong masuk dalam kubu pemerintah.

Tidak perlu kaget bila kemudian dari 9 fraksi DPR, hanya PKS yang konsisten menolak Perppu.

Fraksi Demokrat yang tidak ikut kebagian kursi di pemerintahan, secara mengherankan juga ikut-ikutan mendukung. Tampaknya mereka tersandera masa lalu, ketika masih menjadi penguasa.

Melampaui UUD 45

Ada beberapa UU yang ditabrak oleh Perppu yang sudah disahkan tersebut.

Dalam pasal 23 UUD ayat 1, 2 dan 3 dinyatakan APBN dibahas setiap tahun dan harus mendapat persetujuan DPR dan pertimbangan DPD. Apabila tidak disetujui maka Presiden menggunakan anggaran tahun sebelumnya.

Dengan UU Covid (Pasal 12 ayat 2) APBN cukup diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Pemerintah juga sudah langsung menyusunnya selama 3 tahun ke depan. Hal itu juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 dan 3 UU No 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

Selain mereduksi kewenangan DPR, UU Covid berpotensi melanggar konstitusi terkait pengawasan dan imunitas pengambil kebijakan.

Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Dengan pasal tersebut fungsi dan peran BPK sebagai badan pengawas keuangan negara ditiadakan.

Pada Pasal 27 ayat 2, mengatur anggota KSSK tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 27 ayat 3 juga menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal ini bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan prinsip negara hukum.

UUD 1945 melalui perubahan pertama tahun 1999 sampai perubahan keempat tahun 2002, telah menjamin tegaknya prinsip-prinsip supremasi hukum.

Pasal 1 ayat 3 UUD dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan adanya pengakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D.

Bisa dibayangkan betapa luar biasanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dengan pengesahan UU Covid.

Mereka bebas mengatur keuangan negara tanpa kontrol lembaga lain seperti DPR dan BPK.

Mereka juga tidak akan terjamah oleh hukum, karena diberi kewenangan UU mengesampingkan peran lembaga kekuasaan lembaga penegak hukum dan kekuasaan kehakiman.

Bila UU Covid diundangkan dan dibiarkan tanpa perlawanan publik, yang terjadi bukan hanya anggota DPR bunuh diri massal. Eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi juga terancam mati. End.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Demo Sejuta Umat Menolak Rencana Paroki Bunda Theresia Bekasi

Demo Sejuta Umat Menolak Rencana Paroki Bunda Theresia Bekasi

Ahad, 27 Sep 2020 09:39

Kalau Bukan PKI Nyatakan PKI Jahat dan Penghianat

Kalau Bukan PKI Nyatakan PKI Jahat dan Penghianat

Sabtu, 26 Sep 2020 23:36

Kanada Tangkap 'Mantan' Anggota IS Karena Diduga Berbohong Tentang Membunuh Orang di Podcast NYT

Kanada Tangkap 'Mantan' Anggota IS Karena Diduga Berbohong Tentang Membunuh Orang di Podcast NYT

Sabtu, 26 Sep 2020 21:45

7 Orang Ditahan di Prancis Setelah Penikaman Terkait Surat Kabar Satir Charlie Hebdo

7 Orang Ditahan di Prancis Setelah Penikaman Terkait Surat Kabar Satir Charlie Hebdo

Sabtu, 26 Sep 2020 21:05

AS Lipat Gandakan Hadiah Untuk Penangkapan Pemimpin Tertinggi Islamic State

AS Lipat Gandakan Hadiah Untuk Penangkapan Pemimpin Tertinggi Islamic State

Sabtu, 26 Sep 2020 20:35

Dokter: Saat Ini yang Terbaik Tetap Belajar dari Rumah

Dokter: Saat Ini yang Terbaik Tetap Belajar dari Rumah

Sabtu, 26 Sep 2020 20:35

Tragedi 21-22 Mei Jangan Dilupakan

Tragedi 21-22 Mei Jangan Dilupakan

Sabtu, 26 Sep 2020 20:20

Laporan: Oman dan Sudan Akan Umumkan Kesepakatan Normalisasi dengan Israel Pekan Depan

Laporan: Oman dan Sudan Akan Umumkan Kesepakatan Normalisasi dengan Israel Pekan Depan

Sabtu, 26 Sep 2020 19:30

Menkeu Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Jiwasraya, Anis: Pencederaan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menkeu Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Jiwasraya, Anis: Pencederaan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sabtu, 26 Sep 2020 11:43

Korean Wave Inspirasi Halu

Korean Wave Inspirasi Halu

Sabtu, 26 Sep 2020 09:37

Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

Sabtu, 26 Sep 2020 08:49

Covid-19: Antara Bunuh Diri dan Membunuh

Covid-19: Antara Bunuh Diri dan Membunuh

Sabtu, 26 Sep 2020 05:37

Rezim Nekad dan Tuli

Rezim Nekad dan Tuli

Jum'at, 25 Sep 2020 23:34

WhatsApp Akan Bisa Digunakan di 4 Perangkat

WhatsApp Akan Bisa Digunakan di 4 Perangkat

Jum'at, 25 Sep 2020 22:33

Inggris Dan Prancis Catat Jumlah Kasus Harian COVID-19 Tertinggi

Inggris Dan Prancis Catat Jumlah Kasus Harian COVID-19 Tertinggi

Jum'at, 25 Sep 2020 22:00

Jejak Perempuan dalam Membangun Peradaban

Jejak Perempuan dalam Membangun Peradaban

Jum'at, 25 Sep 2020 21:54

GERAK Jabar Sampaikan Ikrar Siap Berjuang Membela Agama, Bangsa dan Negara

GERAK Jabar Sampaikan Ikrar Siap Berjuang Membela Agama, Bangsa dan Negara

Jum'at, 25 Sep 2020 21:43

Korean Wave, Layakkah Jadi Panutan?

Korean Wave, Layakkah Jadi Panutan?

Jum'at, 25 Sep 2020 21:18

Palestina Akan Adakan Pemilu Pertama Dalam 15 Tahun Menyusul Kesepakatan Antara Hamas dan Fatah

Palestina Akan Adakan Pemilu Pertama Dalam 15 Tahun Menyusul Kesepakatan Antara Hamas dan Fatah

Jum'at, 25 Sep 2020 21:15

Rezim Mesir Rencanakan Demo Tandingan Untuk Melawan Protes Anti-Sisi

Rezim Mesir Rencanakan Demo Tandingan Untuk Melawan Protes Anti-Sisi

Jum'at, 25 Sep 2020 20:55


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X