Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.093 views

Cacat Hukum Tersembunyi Perkara RS Ummi, HRS dkk Harus Dibebaskan

 

Oleh:

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. || Direktur HRS Center & Ahli Hukum Pidana

 

PERKARA RS UMMI yang melelahkan itu telah memasuki babak akhir upaya hukum biasa yakni kasasi Mahkamah Agung. Pada awalnya duduk perkara RS UMMI semata-mata adalah pelanggaran Prokes. Kemudian berkembang dengan masuknya delik berita bohong. Perkara RS UMMI tidak menerapkan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Ternyata tidak digunakan vorgezette handeling mengandung skenario klasterisasi perkara. Dimaksudkan agar klaster perkara RS UMMI terpisah dari klaster perkara sebelumnya, yakni Prokes Megamendung dan Petamburan. Klasterisasi memang menjadikan masing-masingnya berdiri sendiri. Pada akhirnya tuntutan perkara RS UMMI sebagai residu dari perkara Petamburan dan Megamendung.

Jika seandainya ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP digunakan, maka delik hoaks tidak memiliki persintuhan dengan perkara awal yakni Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 216 KUHP. Kedua pasal tersebut telah pula digunakan dalam dua klaster perkara sebelumnya. Demikian itu tentu terkait dengan asas ‘nebis in idem’, sehingga tidak mungkin lagi diterapkan pada perkara RS UMMI. Menjadi jelas rekayasa klasterisasi menunjuk pada penggunaan delik berita bohong pada tahap (klaster) akhir.

Munculnya perkara RS UMMI bermula dari adanya Laporan Polisi oleh Bima Arya. Dirinya menganggap ada pelanggaran Prokes (swab test).  Kemudian terhadap pelaporan pelanggaran Prokes tersebut, ditempelkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana inilah yang kemudian menjadi dasar tuntutan Penuntut Umum dan dengan itu Majelis Hakim menjatuhkan vonisnya. Dengan demikian terlihat perkara yang dimajukan ke persidangan semenjak awal sudah terkandung maksud terhadap HRS dkk harus diproses pidana. Menurut informasi Bima Arya sempat ingin mencabut laporannya, namun tidak jadi dilakukan. Hal ini menjadi dalil bahwa laporan Bima Arya tersebut sebagai entry point delik hoaks dalam proses hukum selanjutnya.

Dari uraian di atas, terlihat susunan perkara secara bertingkat. Bermula dari perkara “swab test” berkembang menjadi delik “menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah” dan kemudian delik “berita bohong yang menerbitkan keonaran”.

Dalam proses selanjutnya, terdapat fakta menarik yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Fakta dimaksud menunjuk adanya media-media online dan you tube channel yang menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) kepada HRS. Terhadap perbuatan tersebut diklarifikasi oleh AT, HHA dan termasuk HRS sendiri. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, klarifikasi dilakukan guna membuat suasana kondusif, agar ummat tidak cemas dan terprovokasi. Disini tidak ada penggunaan pikiran secara salah yang mengarahkan pada tindakan yang dilarang. Tidak ada sifat ketercelaan dalam pemberitahuan tentang keadaan sehat atau dikatakan “baik-baik saja” oleh yang bersangkutan. Sungguh di luar dugaan, AT, HHA, dan HRS yang pada akhirnya di proses pidana. Seharusnya dengan mengacu pada ajaran sebab akibat (kausalitas), pemilik atau pengguna media-media online dan you tube channel itulah yang harus diproses hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dilihat dari kronologis dan kontennya, keberadaan buzzer-buzer tersebut patut diduga sengaja dibentuk untuk menimbulkan kegaduhan (pro-kontra) di media sosial. Seiring dengan itu, muncul aksi demontrasi dan karangan bunga memadati RS UMMI. Aksi demonstrasi dan karangan bunga menjadi dalil Penuntut Umum bahwa telah terjadi “keonaran di kalangan rakyat”. Sejalan dengan itu, terjadinya demontrasi juga didalilkan oleh Majelis Hakim sebagai bentuk dari keonaran. Logika mengatakan susunan perkara yang bertingkat dengan dalil tersebut mengandung makna adanya skenario pemenuhan unsur “keonaran”. Pada akhirnya yang diputuskan oleh Judex Factie memang demikian. Judex Factie telah memperluas norma “keonaran atau kekacauan di kalangan rakyat”. Dengan demikian, menurutnya termasuk dalam pengertian itu adalah juga “kegaduhan di media sosial”. Dua alam yang berbeda (fisikal dan digital) telah dipersamakan.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kegaduhan di media sosial ditimpakan kepada HRS dkk. Disini berlaku pembalikan beban tanggungjawab. Untuk mengakomodasi unsur delik berita bohong, maka pernyataan kesehatan yang disampaikan didalilkan sebagai perbuatan pidana. Dari unsur ini sudah jelas maksudnya guna mempertemukan dengan unsur berikut yakni “keonaran”. Seolah-olah pada keduanya terdapat hubungan kausalitas.

Perluasan norma tersebut bukan sebagai interpretasi ekstensif melainkan analogi. Memperluas makna melalui penafsiran ekstensif memang dapat dibenarkan sepanjang ada keterpautan hukum dan tentunya tidak bertentangan dengan hukum asalnya (baca: Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana). Majelis Hakim mendalilkan bahwa keberlakuan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Disini terlihat adanya motivasi menjadikan sesuatu perbuatan yang sebenarnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Dalil Majelis Hakim dengan penggunaan analoginya tidak berpegang kepada aturan yang ada alias menyimpang. Argumen timbulnya “kegaduhan nonfisik” sebangun dengan “kekacauan fisik” di kalangan rakat tidak dapat diterima. Dalil demikian bukan termasuk petunjuk (isyarah) adanya keterpautan hukum dengan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. Terlebih lagi undang-undang a quo telah dihapuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2019. Hal itu disebutkan dalam Pasal 626 Ayat 1 huruf a Rancangan KUHP Tahun 2019. Penghapusan tersebut menandakan bahwa sudah tidak ada lagi sebab atau sifat (illat) yang menjadikannya sebagai norma larangan.

Penjelasan di atas semakin memperjelas adanya kondisi cacat hukum dalam penerapan delik berita bohong yang dikenakan pada HRS dkk. Sebelumnya demikian itu nyaris tidak terlihat. Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi hendaknya memutuskan pembebasan HRS dkk.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Insya Allah besok Jum’at IDC berbagi Sedekah Jum’at dan Wakaf Mushaf Al-Qur'an kepada para Santri TPQ Masjid Al-Iman Garut. Mari berburu keberkahan sedekah Jumat dan wakaf Al-Qur'an....

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah  Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah di Tangerang Banten ini terhenti karena terkendala biaya. Diperlukan biaya 30 juta rupiah untuk merampungkan agar ibadah dan syiar Islam makin semarak....

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Ustadz Karita dan Ustadzah Nurjanah totalitas berdakwah memajukan pendidikan agama di Leuwigede Indramayu. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tinggal di gubuk dari karung bekas. Ayo Bantu..!!!...

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah, ibadah dan pengajian warga Kampung Warung Gantung Talegong Garut, Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum memiliki tempat wudhu. Ayo Wakaf..!!!...

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Menggabung keutamaan Jum’at dan Cinta Yatim, IDC akan berbagi ke Pesantren Tahfizhul Qur’an Darul Hijrah Cikarang. ...

Latest News
Mengulik Kehidupan Selebriti, untuk Apa?

Mengulik Kehidupan Selebriti, untuk Apa?

Senin, 29 Nov 2021 12:51

Jebakan Busuk Itu Bernama Terorisme

Jebakan Busuk Itu Bernama Terorisme

Senin, 29 Nov 2021 11:38

Pasca Putusan MK, Legislator Minta Proyek Food Estate di Lahan Hutan Dihentikan

Pasca Putusan MK, Legislator Minta Proyek Food Estate di Lahan Hutan Dihentikan

Senin, 29 Nov 2021 08:58

Urgen, Mari Support Dakwah Media Voa Islam

Urgen, Mari Support Dakwah Media Voa Islam

Senin, 29 Nov 2021 04:06

Masjid Dinasti Umayyah Berusia 1.300 Tahun Ditemukan di Irak

Masjid Dinasti Umayyah Berusia 1.300 Tahun Ditemukan di Irak

Ahad, 28 Nov 2021 22:04

Partai Gelora Mulai Gerakan Tanam 10 Juta Pohon

Partai Gelora Mulai Gerakan Tanam 10 Juta Pohon

Ahad, 28 Nov 2021 16:52

MK Putuskan UU Ciptaker Inkonsitusional, PKS: Bukti Pemerintah Gegabah

MK Putuskan UU Ciptaker Inkonsitusional, PKS: Bukti Pemerintah Gegabah

Ahad, 28 Nov 2021 16:28

Family Festival 3 Persembahan Adara Resmi Digelar

Family Festival 3 Persembahan Adara Resmi Digelar

Ahad, 28 Nov 2021 16:06

Ustaz Zaitun Rasmin: Manhaj Wasathiyah Menolak Terorisme

Ustaz Zaitun Rasmin: Manhaj Wasathiyah Menolak Terorisme

Ahad, 28 Nov 2021 15:07

Mengapa Sebutan Teror Inggris Untuk Hamas Kontraproduktif

Mengapa Sebutan Teror Inggris Untuk Hamas Kontraproduktif

Sabtu, 27 Nov 2021 21:33

Inggris Resmi Larang Hamas, Sebut Sebagai 'Kelompok Teroris Islam'

Inggris Resmi Larang Hamas, Sebut Sebagai 'Kelompok Teroris Islam'

Sabtu, 27 Nov 2021 20:22

Muhyidin Junaidi: Moderasi Islam dan Moderasi Beragama itu Tidak Sama

Muhyidin Junaidi: Moderasi Islam dan Moderasi Beragama itu Tidak Sama

Sabtu, 27 Nov 2021 19:54

Terkait Putusan MK soal UU Ciptaker, HNW: Sejak RUU, PKS Mengkritisi dan Menolaknya

Terkait Putusan MK soal UU Ciptaker, HNW: Sejak RUU, PKS Mengkritisi dan Menolaknya

Sabtu, 27 Nov 2021 12:42

Aksi Umat Islam di Solo Minta Pembebasan Tiga Ulama

Aksi Umat Islam di Solo Minta Pembebasan Tiga Ulama

Sabtu, 27 Nov 2021 11:32

MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki, Fahira Idris: Buka Partisipasi Publik Seluas-luasnya dan Kedepan

MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki, Fahira Idris: Buka Partisipasi Publik Seluas-luasnya dan Kedepan

Sabtu, 27 Nov 2021 11:27

MK Sebut Pembentukan UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Netty: Kenapa Tetap Berlaku?

MK Sebut Pembentukan UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Netty: Kenapa Tetap Berlaku?

Sabtu, 27 Nov 2021 10:19

Kader Muda MUI Kalimantan Deklarasi Siap Jadi Mujahid Digital

Kader Muda MUI Kalimantan Deklarasi Siap Jadi Mujahid Digital

Jum'at, 26 Nov 2021 22:28

Weleh, Prabowo Bertemu Itay Tagner

Weleh, Prabowo Bertemu Itay Tagner

Jum'at, 26 Nov 2021 21:25

Soal Permendikbud, Politisi: Tujuan Pendidikan Bukan untuk Merusak Moral

Soal Permendikbud, Politisi: Tujuan Pendidikan Bukan untuk Merusak Moral

Jum'at, 26 Nov 2021 17:20

Polisi Uzbekistan Paksa Pria Muslim Untuk Mencukur Jenggot

Polisi Uzbekistan Paksa Pria Muslim Untuk Mencukur Jenggot

Jum'at, 26 Nov 2021 17:15


MUI

Must Read!
X