Taliban Tolak Tawaran Ashraf Ghani untuk Buka Kantor Politik di Afghanistan

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Taliban telah "dengan cepat menolak" tawaran Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk membuka kantor politik di Afghanistan, mengatakan tawaran presiden itu bertujuan "merusak upaya perdamaian."

Pekan lalu di Moskow, para pejabat Taliban telah menekankan pentingnya sebuah kantor resmi di antara serangkaian tuntutan yang mencakup penghapusan sanksi Barat dan larangan bepergian bagi para anggota Taliban, pembebasan tahanan dan diakhirinya "propaganda" terhadap kelompok itu.

Menanggapi pernyataan itu, Presiden Ghani mengatakan hari Ahad (10/2/2019) "Jika Taliban menginginkan kantor, saya akan memberikannya kepada mereka di Kabul, Nangarhar atau Kandahar besok."

Dia membuat tawaran tersebut saat mengunjungi provinsi Nangarhar, sarang kekerasan pemberontakan di perbatasan dengan Pakistan.

Namun, juru bicara Taliban Sohail Shahin kemudian mengatakan kepada Reuters bahwa fokusnya adalah pengakuan internasional atas kantor mereka yang ada di Doha, Qatar, dan bukan kantor baru di Afghanistan.

"Tuntutan kami tentang memiliki kantor politik resmi sudah jelas, kami ingin agar kantor kami di Doha diakui oleh masyarakat internasional dan PBB," kata Shahin.

"Dengan ini, Ghani berusaha mengubah topik pembicaraan dan merusak upaya perdamaian yang sedang berlangsung," kata juru bicara Taliban.

Komentar itu muncul beberapa hari setelah pertemuan puncak dua hari kelompok itu mengenai proses perdamaian Afghanistan di Moskow, yang digambarkan oleh mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai sebagai "sangat, sangat memuaskan."

“Kami memahami bahwa pemerintah perlu menjadi bagian dari negosiasi ini. Kami berharap mereka bisa berada di sini hari ini, "katanya kepada wartawan di Moskow.

Sebelumnya pada Desember 2018, kelompok itu telah menolak seruan oleh pemerintah Afghanistan untuk pembicaraan damai formal di Arab Saudi.

"Kami akan bertemu para pejabat AS di Arab Saudi pada Januari tahun depan dan kami akan memulai pembicaraan kami yang tetap tidak lengkap di Abu Dhabi," kata pemimpin Taliban saat itu. "Namun, kami telah menjelaskan kepada semua pemangku kepentingan bahwa kami tidak akan berbicara dengan pemerintah Afghanistan."

Para perunding Taliban akan bertemu dengan para pejabat AS untuk perundingan putaran lain di Qatar pada 25 Februari, pada saat Presiden Ghani telah berulang kali memperingatkan bahwa perundingan damai Afghanistan harus "dipimpin oleh Afghanistan dan dimiliki oleh Afghanistan." (st/ptv)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Islamic World News lainnya:

• Serangan Udara Militer Afghanistan Tewaskan 21 Warga Sipil Termasuk Wanita dan Anak-anak
• Turki Kecam Perlakuan Cina pada Muslim Uighur, Desak Beijing Tutup Kamp-kamp Konsentrasi
• YPG: Hampir 50 Pejuang Islamic State Asal Inggris di Deir Al-Zor Menolak untuk Menyerah
• AS Pertimbangkan Penjara Guantanamo Sebagai Penampungan Tahanan Islamic State
• Jenderal AS: Serangan Udara Militer AS Tidak Akan Mengalahkan Al-Shabaab
• Wartawan Israel: Israel Berencana Jadikan Gaza Sebuah Kamp Konsentrasi
• Pengadilan Kanada Vonis Penjara Seumur Hidup Penembak Mati 6 Jamaah Masjid di Quebec
• Palestina Tolak Ambil Bagian dalam Konferensi yang Disponsori AS di Polandia