Kamis, 13 Juli 2017 12:01 wib
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tertanggal 10 Juli 2017 untuk mengatur organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia. Penerbitan Perppu ini juga merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
more →
Kamis, 13 Juli 2017 11:29 wib
Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 soal organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh Joko Widodo menuai kontroversi di kalangan
more →
Kamis, 13 Juli 2017 11:15 wib
Analis Sosial Budaya The Community of Ideological Islamic Analys (CIIA), DR. Rida Hesti R menilai Perppu No. 2 Tahun 2017 dapat menumbuhkan apriori terhadap perjuangan penegakkan agama apabila penerapan tidak diiringi dengan langkah pembinaan.
more →
Kamis, 13 Juli 2017 11:12 wib
Wacana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah nyata melahirkan kontraksi di beragam kalangan. Tidak hanya HTI, tapi kabarnya semua kelompok ormas yang dianggap kontra Pancasila dan UUD45 juga hendak dibubarkan
more →
Kamis, 13 Juli 2017 10:45 wib
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat bahwa paham radikalisme bukan hanya pada agama, tapi ada juga paham radikalisme sekuler.
Paham radikalisme sekuler itu, kata Kyai Ma'ruf, ingin menggeser atau menghilangkan peran agama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
more →
Kamis, 13 Juli 2017 10:41 wib
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan bahwa lembaganya dapat memahami urgensi diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan.
Karena, UU yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai. Sementara mekanisne perubahan UU melalui DPR membutuhkan waktu yang cukup lama.
more →
Kamis, 13 Juli 2017 10:29 wib
Sejarawan JJ Rizal menyayangkan sikap Pemprov DKI yang tetap terlihat tidak manusiawi kepada warga Bukit Duri. Padahal Pemprov DKI sudah kalah di pengadilan soal penggusuran
more →
Rabu, 12 Juli 2017 17:54 wib
Ketika hukum dianggap sebagai penghalang dan bukannya sebagai rambu-rambu dalam bertindak dan kemudian dihapuskan lewat Perpu, ini lampu merah hadirnya kesewenang-wenangan
more →
Rabu, 12 Juli 2017 16:20 wib
Perppu ini jangan sampai kemudian menyasar kemana-mana. Dan jangan sampai kemudian dalam tanda kutip ada kepentingan-kepentingan tertentu tapi berlindung di balik perppu
more →
Rabu, 12 Juli 2017 15:12 wib
Yasonna enggan menjelaskan detail isi perppu tersebut. Menurutnya, detail perppu dapat ditanyakan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto
more →
