Jum'at, 30 Oktober 2015 06:31 wib
Anggota DPD RI, Fahira Idris mendukung adanya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak. Fahira juga menyatakan hal ini sebagaimana yang terdapat di Negara lain di dalam menghukum praktik.
more →
Jum'at, 30 Oktober 2015 05:31 wib
Empat Nagari kembali mendesak Bupati Solok, Sumatra Barat segera mencabut izin dan menutup tambang galian C yang merusak di Paninggahan. Desakan ini disampaikan dalam pertemuan empat perwakilan nagari di kawasan Kuningan, Jakarta, beberapa
more →
Kamis, 29 Oktober 2015 22:11 wib
Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar menekankan bahwa pesantren harus bisa mempersiapkan anak didiknya untuk menjadi pemimpin negara.
more →
Kamis, 29 Oktober 2015 17:58 wib
Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar menegaskan bahwa konsep hak asasi manusia (HAM) yang dianut Indonesia berbeda dengan konsep HAM yang dianut negara sekuler.
more →
Kamis, 29 Oktober 2015 15:27 wib
Ia mengingatkan kepada para pejabat agar tidak lupa ingatan dan keluar dari konteks hukum dimana terkait ajaran syiah, MA telah memutuskan bahwa ajaran syiah menyimpang
more →
Kamis, 29 Oktober 2015 12:00 wib
Ketua organisasi Syiah, Organization of Ahlulbayt for Social Support and Education (OASE) Emilia Renita Az menuntut agar pemerintah bisa melindungi pemeluk Syi?ah di Indonesia. Alasannya karena pemeluk Syi?ah memiliki hak yang sama dengan warga Indonesia lainnya soal perlindungan dari pemerintah.
more →
Kamis, 29 Oktober 2015 11:47 wib
Saat ini kelompok Kristen kembali lakukan demo tolak pembangunan masjid di Manokwari, Papua
more →
Kamis, 29 Oktober 2015 09:01 wib
Aksi massa ribuan buruh di depan istana Negera tadi siang (28/10/2015) dinilai luput dari media mainstream dalam mempublikasikannya ke khalayak umum. Menurut salah satu orator yang cukup panjang berorasi, fenomena ini dinilainya telah
more →
Kamis, 29 Oktober 2015 07:56 wib
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai surat edaran Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto tentang pelarangan kegiatan Assyura Syiah tidak memiliki landasan hukum.
more →
Kamis, 29 Oktober 2015 06:15 wib
Jadi antara Jokowi dan Jusuf Kalla beda "mulut" soal dukungan Indonesia tentang TPP (Trans Pacipc Partnersihip) yang menjadi kebijakan Barack Obama sebelum meninggalkan Gedung Putih. Jokowi di depan Obama sudah "berbai'at" mendukung kebijakan Obama yang akan melakukan liberalisasi perdagangan di kawasan Pasipic.
more →
