Penghapusan Doa Bagi Siswa SD Dibahas di Mukernas PPP

Jakarta (voa-islam) - Persoalan umat Islam menyangkut isu-isu yang mengundang kontroversi bagi kaum muslim ikut dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan DPP (PPP)yang berlangsung di Hotel JS Luwansa di Kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (11/12).

Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan Faridz, Fernita Darwis mengatakan, isu-isu yang dibahas dalam Mukernas antara lain, soal penghapusan kolom agama di KTP, wacana penghapusan doa belajar bagi siswa sekolah dasar di SD negeri, dan pembatasan materi khutbah menjadi isu yang dibahas dalam Mukernas partainya.

"Dalam Mukernas ini kita akan membahas persoalan dan isu terkini yang tengah dihadapi umat Islam. Hasil pembahasan itu akan menjadi menjadi sikap resmi partai," kata Fernita ketika ditemui di sela Mukernas.

Menurutnya, pokok isu utama yang dibahas dalam komisi-komisi terutama menyikapi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. "Isu utama yang akan kita bahas (kenaikan) BBM, penghapusan kolom agama, termasuk wacana penghapusan doa bagi pelajar SD oleh Mendiknas," sambung Fernita.

Ia menambahkan, untuk membahas persoalan-persoalan itu, peserta Mukernas membentuk beberapa komisi. Namun sayangnya, pembahasan komisi itu berlangsung tertutup bagi kalangan media.

Selain diikuti oleh pengurus harian, Mukernas PPP versi Muktamar di Jakarta ini juga diikuti oleh 28 pengurus DPW, majelis syariah, dan majelis pertimbangan partai, serta ketua dan sekretaris badan yang ada dibawah partai berlambang Ka'bah tersebut.

Selanjutnya keputusan hasil Mukernas ini akan dibawa untuk ditindak lanjuti pada Muswil dan Muscab ditingkat bawah. Fernita mengatakan, hajat nasional ini juga sebagai ajang konsolidasi para pengurus partai. [robiawan/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Kebijakan Ahok Soal Pembatasan Sepeda Motor Dikritik
• Ketua Aliansi Gereja se-Papua: Tidak Ada Artinya Jokowi Merayakan Natal di Tanah Papua
• Bejat... Aparat Myanmar Memperkosa Empat Muslimah Rohingya
• Pimpinan Gereja Papua Tolak Kedatangan Jokowi di Papua
• Wakil Ketua DPRD DKI Triwicaksana : Legalkan Miras, Ahok Langgar Perpres 74 Tahun 2013
• Untuk Menarik Dukungan, Jokowi Pakai Cara Lebih Buruk dari Rezim Orba
• Pemerintah AS Biadab Terlibat Kejahatan Luar Biasa
• Ahok : Kota Jakarta Membutuhkan Minuman Bir, dan Bir Bukan Minuman Keras