Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
19.880 views

Pembabatan Perda Syariah Ide Lama Rezim Jokowi, Hati-hati Test The Water

BEKASI (voa-islam.com)--Baru-baru ini, pemerintah telah menyampaikan pembatalan 3143 Perda di berbagai daerah. Keputusan pembatalan Perda-Perda dikeluarkan beberapa saat setelah mencuatnya kasus razia warung makan milik Saeni oleh Satpol PP di Serang, Banten.

Namun, sampai berita ini diturunkan, Mendagri belum merilis rincian Perda yang dibatalkan tersebut. Berbagai pihak mendesak agar Mendagri segera merilis Perda-Perda yang dibatalkan.

Karena ketidakjelasan rincian ini, terjadi spekulasi di tengah masyarakat. Selain Perda yang terkait iklim usaha dan investasi, ada pihak yang memperkirakan Perda yang memuat anjuran moralitas atau bernuansa syariah pun terkena sasaran pembatalan.

Meski dibantah oleh Mendagri bahwa Perda-perda yang dibatalkan bukan Perda bernuansa syariah, tetapi umat Islam tentu harus waspada. Karena dalam kasus pengosongan kolom agama di KTP misalnya. Saat santer isu akan dibolehkannya pengosongan kolom agama di KTP, umat Islam bersuara keras menolaknya. Pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo pun membantah hal tersebut.

Dalam satu kesempatan Tjahjo memamparkan bahwa dalam Undang-undang sudah ada ketentuan bahwa wajib hukumnya mencantumkan agama yang jumlahnya ada enam yang sah dan diperingati secara nasional. Hal ini yang wajib diisi.

"Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 Ayat (1), disebutkan bahwa KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasfoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan e-KTP, dan tanda tangan pemilik e-KTP," papar dia seperti dikutip Okezone edisi Jumat, 7 Nopember 2014.

Namun, Mendagri inkonsistensi. Saat menyikapi kasus Sunda Wiwitan dan umat Islam kembali tenang, Mendagri membolehkan pengosongan kolom agama di KTP. "e-KTP prinsipnya yang memiliki agama sesuai dengan enam agama hukumnya wajib dicantumkan. Namun ada kelompok masyarakat yang memiliki aliran kepercayaan seperti Sunda Wiwitan di Jawa Barat dan suku Samin di Jawa Tengah ini mereka butuh KTP tetapi tidak mungkin memaksakan satu agama yang tidak mereka yakini," ujar Tjahjo seperti dikutip Republika Online edisi Selasa, 23 Februari 2016.

Kembali ke soal pembatalan Perda syariah, tentunya perlu diingatkan agar umat Islam mewaspadai sikap inkonsistensi dari rezim yang berkuasa saat ini. Bisa jadi hari ini pemerintah bicara A, besok lain lagi.

Ide Lama

Kelihatannya pada kasus pembatalan Perda yang rinciannya belum jelas ini, pemerintah tengah melakukan test the water atau uji reaksi umat Islam. Menurut literatur, test the water,  testing the water, alias "ngetes air" adalah memancing reaksi publik sebelum mengeluarkan kebijakan/keputusan. Jika publik tidak bereaksi atau merespons positif, maka "the show must go on", kebijakan itu akan ditetapkan.

Semestinya ketika pemerintah sudah berani mengeluarkan keputusan pembatalan ribuan Perda, maka pemerintah harus siap pula merilis rinciannya. Dianalisa, pemerintah tengah melihat respon umat Islam. Jika umat Islam diam saja, tidak melawan, tidak kritis, maka Perda-Perda yang bernuansa syariah pun akan dibabat pula.

Perlu diketahui, ide pembabatan Perda bernuansa syariah bukanlah hal baru di Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada massa kampanye dua tahun silam, Ketua Tim Hukum dan Advokasi Joko Widodo-Jusuf Kalla Trimedya Pandjaitan mengatakan jika kelak tokoh jagoannya menang dalam Pilpres tidak akan mendukung pemberlakukan perda yang beraroma syariat Islam. Bagi dia, Perda Syariat Islam bertentangan dengan Pancasila.

"Ke depan kami berharap Perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat," terang Trimedya pada suatu kesempatan di tahun 2014.

Dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan, pada bab X Pasal 53 disebutkan, “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.”

Nah, sekarang, saat ini, Jokowi-JK menjadi penguasa negeri ini. Jika Perda-Perda bernuasa syariah termasuk yang dibatalkan, maka akan timbul kesan bahwa Pemerintah Jokowi-JK tidak demokratis. Bagaimana pun juga keluarnya produk UU di daerah berupa Perda adalah bagian dari aspirasi masyarakat daerah bersangkutan.

Kearifan Lokal

Dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan, pada bab X Pasal 53 disebutkan, “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.” Sejauh ini proses pembentukan suatu Perda pun tidak bisa lepas dari masukan, aspirasi, maupun kearifan lokal masyarakat di daerah.

Dalam penelitiannya ada 52 kota dan kabupaten di Indonesia yang menerapkan Perda Syariah. Dan ditemui fakta bahwa Perda-Perda syariah itu diterapkan di daerah yang dikuasai oleh partai nasionalis. Atau Perda di Serang soal peraturan jam buka warung makan selama Ramadhan yang diketahui digagas oleh partai nasionalis."

Juga perlu diketahui, sebagian besar penggagas Perda-Perda bernuansa syariah di berbagai daerah adalah partai-partai politik nasionalis. Anis Baswedan yang saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pernah melakukan penelitian di tahun 2013.

Dalam penelitiannya ada 52 kota dan kabupaten di Indonesia yang menerapkan Perda Syariah. Dan ditemui fakta bahwa Perda-Perda syariah itu diterapkan di daerah yang dikuasai oleh partai nasionalis. Atau Perda di Serang soal peraturan jam buka warung makan selama Ramadhan yang diketahui digagas oleh partai nasionalis.

Untuk itu, ada baiknya pemerintah bijak dalam menyikapi Perda bernuansa syariah ini. Karena memang Perda-Perda ini lahir dari aspirasi berbagai golongan agama dan kelompok. Dan tentunya diterbitkannya Perda-Perda bernuansa syariah ini memiliki tujuan mulia. Pelu diingat pula, bahwa di tanah Papua pun banyak peraturan-peraturan yang mengatur soal kehidupan agama tertentu. Misalnya di Jayawijaya ada larangan berjualan setiap Ahad pagi bagi siapa pun. Aturan ini dikeluarkan untuk menjaga ketenangan umat Kristen dalam menjalankan kebaktian di gereja-gereja.* [Syaf]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Opini Redaksi lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Insya Allah besok Jum’at IDC berbagi Sedekah Jum’at dan Wakaf Mushaf Al-Qur'an kepada para Santri TPQ Masjid Al-Iman Garut. Mari berburu keberkahan sedekah Jumat dan wakaf Al-Qur'an....

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah  Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah di Tangerang Banten ini terhenti karena terkendala biaya. Diperlukan biaya 30 juta rupiah untuk merampungkan agar ibadah dan syiar Islam makin semarak....

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Ustadz Karita dan Ustadzah Nurjanah totalitas berdakwah memajukan pendidikan agama di Leuwigede Indramayu. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tinggal di gubuk dari karung bekas. Ayo Bantu..!!!...

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah, ibadah dan pengajian warga Kampung Warung Gantung Talegong Garut, Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum memiliki tempat wudhu. Ayo Wakaf..!!!...

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Menggabung keutamaan Jum’at dan Cinta Yatim, IDC akan berbagi ke Pesantren Tahfizhul Qur’an Darul Hijrah Cikarang. ...

Latest News
Polisi Israel Tangkap 18 Orang Selama Penghancuran Rumah Warga Palestina Di Sheikh Jarrah

Polisi Israel Tangkap 18 Orang Selama Penghancuran Rumah Warga Palestina Di Sheikh Jarrah

Rabu, 19 Jan 2022 21:15

4 Tentara Prancis Terluka Dalam Ledakan Bom Rakitan Di Burkina Faso Utara

4 Tentara Prancis Terluka Dalam Ledakan Bom Rakitan Di Burkina Faso Utara

Rabu, 19 Jan 2022 18:30

Turki Akan Kirim 3.250 Personel Keamanan Ke Qatar Untuk Amankan Piala Dunia 2022

Turki Akan Kirim 3.250 Personel Keamanan Ke Qatar Untuk Amankan Piala Dunia 2022

Rabu, 19 Jan 2022 17:27

Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara

Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara

Rabu, 19 Jan 2022 07:17

DPR Sahkan RUU IKN dan RUU TPKS, PP KAMMI: Jangan Arogan

DPR Sahkan RUU IKN dan RUU TPKS, PP KAMMI: Jangan Arogan

Rabu, 19 Jan 2022 06:57

Calon Presiden Prancis Didenda € 10.000 Karena Sebut Migran Anak 'Pencuri' dan 'Pemerkosa'

Calon Presiden Prancis Didenda € 10.000 Karena Sebut Migran Anak 'Pencuri' dan 'Pemerkosa'

Selasa, 18 Jan 2022 21:20

Mantan Ajudan Tuduh Boris Johnson Bohong Terkait Pesta Di Downing Street Selama Penguncian COVID-19

Mantan Ajudan Tuduh Boris Johnson Bohong Terkait Pesta Di Downing Street Selama Penguncian COVID-19

Selasa, 18 Jan 2022 20:44

KH. Aceng Zakaria: Umat Islam Harus Tahu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Non-Syariah

KH. Aceng Zakaria: Umat Islam Harus Tahu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Non-Syariah

Selasa, 18 Jan 2022 14:50

Sekum Persis: Umat Ini Harus Baik Ekonominya

Sekum Persis: Umat Ini Harus Baik Ekonominya

Selasa, 18 Jan 2022 12:45

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Selasa, 18 Jan 2022 12:19

Terkait Khalid Basalamah, Tokoh Muda Alkhairaat Kritik HPA dan Pemkot Palu

Terkait Khalid Basalamah, Tokoh Muda Alkhairaat Kritik HPA dan Pemkot Palu

Selasa, 18 Jan 2022 10:20

Muslimat Dewan Da’wah Lampung Gelar Tablig Akbar Peradaban Qur’an

Muslimat Dewan Da’wah Lampung Gelar Tablig Akbar Peradaban Qur’an

Selasa, 18 Jan 2022 10:14

Bea Cukai Saudi Gagalkan Penyeludupan 8.3 Juta Pil Narkoba Jenis Captagon

Bea Cukai Saudi Gagalkan Penyeludupan 8.3 Juta Pil Narkoba Jenis Captagon

Senin, 17 Jan 2022 23:00

Kuwait Tunda Rencana Untuk Mulai Latih Tentara Wanita Menyusul Penolakan Dari Otoritas Agama

Kuwait Tunda Rencana Untuk Mulai Latih Tentara Wanita Menyusul Penolakan Dari Otoritas Agama

Senin, 17 Jan 2022 22:45

Marak Klithih, Butuh Penguatan Beragama

Marak Klithih, Butuh Penguatan Beragama

Senin, 17 Jan 2022 22:31

Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman Klaim Serang UEA

Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman Klaim Serang UEA

Senin, 17 Jan 2022 22:15

Perpres Bank Tanah Penuh Pelanggaran

Perpres Bank Tanah Penuh Pelanggaran

Senin, 17 Jan 2022 14:47

Ghozali, Mendulang Milyaran Rupiah dari Foto Selfi

Ghozali, Mendulang Milyaran Rupiah dari Foto Selfi

Senin, 17 Jan 2022 14:31

Korupsi, Kado Pahit dari Manifestasi Kapitalisme

Korupsi, Kado Pahit dari Manifestasi Kapitalisme

Senin, 17 Jan 2022 13:57

Hebat! Dua Tahun, Cendekiawan Muslim Adian Husaini Hasilkan 1000 Artikel Ilmiah

Hebat! Dua Tahun, Cendekiawan Muslim Adian Husaini Hasilkan 1000 Artikel Ilmiah

Senin, 17 Jan 2022 11:38


MUI

Must Read!
X