Empati ke Rohingya Amanat UUD 45, Jangan justru Dikompori untuk Jatuhkan Pemerintah Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)- Dengan simpati dan empati yang besar dari umat Islam atas kebiadaban Myanmar atas etnis Rohingya jangan dirusak atau dituding untuk menjatuhkan Pemerintahan Indonesia. Tidak elok dan jauh dari substansi, terlebih beberapa negara melakukan hal sama seperti umat Islam di Indonesia.

“Dan empati ini, dengan biaya yang digalang ini sebaiknya tidak dikompori untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada (Jokowi). Jangan, dong. Ini sebuah kreasi amal shalih dan amal sejarah yang disinggung di alinea empat UUD 45,” himbau Hidayat Nurwahid, Jum’at (8/09/2017), di PP Muhammadiyah, Jakarta.

Selain itu, sikap umat Islam atas kebiadaban Myanmar terhadap Rohingya menurutnya sama seperti melanjutkan perjuangan Sukarno. “Jadi kalau ada warga negara Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini, sesungguhnya hanya melaksanakan UUD 45, melanjutkan apa yang dilakukan oleh Bung Karno dalam menggunakan forum Asia Afrika, termasuk menolak penjajahan Israil. Dan beliau pun tidak undang Israil saat itu,” ia menambahkan.

Kalau melakukan ini, dan melakukan kritik kepada pemerintah, menurutnya itu dimaknai cintanya rakyat Indonesia terhadap pemerintah agar segera melakukan peran-peran maksimal dan memang seharusnya begitu. Negara yang dipercaya dari berbagai pihak.

“Segeralah dihentikan dicari solusi untuk Rohingya agar tidak melebar kemana-mana. Wajar rakyat Indonesia memberikan rasa kepeduliannya. Asal tidak terprovokasi dengan pihak-pihak tertentu yang tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara besar,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Indonesia Bisa Contoh Gaya Kepemimpinan Sukarno untuk Menyentil OKI
• Berubahnya UUD Myanmar Tahun 1982 Sebabkan Etnis Rohingya Tidak Diakui dan Terusir
• Dahulu Etnis Rohingya Dijamin Kehidupanya oleh Ayah Aung San Suu Kyi
• Ada Peran Komisi I dalam Pemberangkatan Menlu ke Myanmar
• Pansus Hak Angket Cemburu, "KPK" Hongkong lebih Transparan daripada KPK Indonesia
• Pansus Hak Angket: Selama Ini DPR dan KPK Dibenturkan
• Kesepakatan antara Freeport dan Pemerintah Berpotensi Untungkan Jokowi untuk Pilpres Mendatang
• Pemerintah Klaim Berhasil Tekan Freeport, Pengamat: Hoax Besar, Perhatikan Hal Ini