Mawas Politik Generasi Milineal

Oleh: Oktavia Nurul Hikmah, S.E.

(Alumni Unair, Anggota Komunitas Revowriter Gresik)

Dunia perpolitikan memanas jelang Pilpres 2019. Publik disuguhi berbagai intrik politik, mulai dari drama pengumuman cawapres, perang tagar hingga kompetisi perebutan suara milenial.

Dua kubu berseteru dengan berbagai strategi untuk memenangkan hati masyarakat. Satu hal yang wajar dan niscaya ada dalam iklim demokrasi karena penguasa membutuhkan suara rakyat untuk duduk di singgasana. Adu profil dan citra calon penguasa pun dilakukan demi merebut suara rakyat.

Kubu petahana telah mengumumkan ketua tim suksesnya, seorang pengusaha muda kekinian. Sementara kubu oposisi pun memiliki cawapres yang juga pengusaha muda. Ramai pembahasan, strategi ini diperlukan untuk memenangkan kubu milenial. Tak heran, karena generasi milenial mendominasi jumlah pemilih pada Pilpres mendatang. Sebanyak 40% pemilih adalah pemilih pemula.

Berbeda dengan pemilih di usia yang lebih tua, generasi milenial cenderung tidak loyal, tidak suka diatur dan lekat dengan media sosial. Hal-hal inilah yang akan dipertimbangkan para timses saat meramu jurus-jurus kampanye jitu demi memenangkan suara generasi milenial.

Sistem demokrasi meniscayakan metode pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Jargon dari, oleh dan untuk rakyat diwujudkan dengan keterlibatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan penguasa secara langsung. Namun, penting diingat, cukup sebatas inilah keterlibatan rakyat. Berikutnya, nasib mereka tergantung pada keamanahan para wakil rakyat dan penguasa.

Calon wakil rakyat dan penguasa menggencarkan kampanye untuk mendekatkan diri dengan calon pemilih. Iklan di televisi, media cetak dan sosial media membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Wakil Ketua MPR Mahyudin pun menyatakan, “Biaya politik di Indonesia sangat mahal itu harus diakui. Untuk mencalonkan diri menjadi gubernur saja seorang kandidat mesti mengeluarkan ongkos politik untuk berbagai pembiayaan bisa di atas puluhan miliar rupiah bahkan bisa 100 miliar rupiah” (rmol.co, 22/3/2018).

Tak heran, para pelaku kampanye membutuhkan kolaborasi dengan pengusaha untuk membiayai kampanyenya. Dan tak sedikit pula pengusaha yang terjun secara langsung ke dunia perpolitikan. Coba ditelisik saja, pemilik televisi dan grup media secara umum didominasi oleh orang-orang partai.

Besarnya biaya politik dalam sistem demokrasi inilah yang menyebabkan kedzaliman terhadap rakyat tumbuh subur. Para politisi terikat utang budi kepada para pengusaha yang membiayai kampanyenya. Maka meluncurlah berbagai kebijakan yang memihak pengusaha sekaligus mengabaikan rakyat yang telah memilihnya. Korupsi menjadi konsekuensi yang dianggap wajar.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menilai salah satu masalah pelik Indonesia sampai saat ini yakni korupsi yang masih merajalela. Masih banyaknya perilaku koruptif itu, berkaitan erat dengan sistem demokrasi yang berbiaya tinggi (detik.com, 2/11/2017).

Kasus 41 orang wakil rakyat yang menjadi tersangka korupsi di Malang menjadi bukti yang gamblang. Empat orang wakil rakyat yang tersisa memaksa pengangkatan wakil rakyat pengganti karena DPRD Malang lumpuh total. Satu dua orang masih bisa dikatakan kekhilafan. Tapi 41 orang tersangka dari 45 orang adalah indikasi kecacatan permanen sistem demokrasi. 

Sobat, pesta demokrasi pertamamu telah menjelang. Agar tidak menjadi pemuda buta politik, kita perlu tahu kajian politik sesuai keimanan kita. Tahukah sobat, Islam pun memiliki pengaturan politik. Politik atau siyasah dalam Bahasa Arab memiliki makna pengurusan umat. Penguasa dalam sistem Islam, menjalankan peran sebagai pelayan urusan umat. Setiap penguasa memahami, keamanahannya dalam melayani urusan umat akan dipertanggungjawabkan secara langsung di hadapan Allah.

Namun, pemimpin demikian tidak akan pernah muncul dalam sistem demokrasi yang berinduk pada sekulerisme. Jangankan mempertanggungjawabkan kepemimpinan di hadapan Allah, kepada rakyat yang mereka wakili pun mereka berkhianat. Tidak bisa dibantah, para politisi dalam sistem demokrasi adalah pejuang kepentingan pengusaha dan korporasi. Rakyat urusan mburi (terakhir).

Sobat, menolak demokrasi bukan sekedar menolak kedzaliman. Lebih dari itu, seorang muslim harus menolak demokrasi karena bertentangan dengan aqidah. Coba perhatikan, dalam demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat. Sekalipun implementasinya kedaulatan diwakilkan pada wakil rakyat, tetap saja manusia sebagai pemilik kedaulatan yang akan membuat aturan untuk diterapkan. Berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah adalah gambaran kedaulatan tersebut.

Sementara, Islam menempatkan pemilik kedaulatan hanya pada Allah SWT semata. Allah sebagai Sang Pencipta sekaligus Pemberi Aturan bagi manusia. Menempatkan kedaulatan di tangan rakyat meniscayakan pembangkangan manusia terhadap Rabbnya.

Karena itu Sobat, mawas politik bukan berarti terjun dan berpartisipasi dalam sistem politik demokrasi. Sebaliknya, generasi milenial harus turut dalam arus perubahan dengan memperjuangkan sistem politik Islam. Sistem politik Islam hanya akan terwujud dalam sebuah institusi negara khilafah yang berlandaskan syariat sebagaimana gambaran Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW.

Perjuangan politik generasi milenial haruslah diawali dengan mengkaji Islam secara menyeluruh. Mengkaji kesempurnaan syariat Islam dan menerapkannya dalam kehidupan. Berikutnya, terlibat secara aktif dalam dakwah pemikiran menyerukan penerapan syariat kaffah dalam naungan khilafah.

Generasi milineal harus berada di garda terdepan dalam membongkar kesalahan sekulerisme demokrasi yang menjadi penyebab utamanya dicampakkannya aturan Allah SWT. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Smart Teen lainnya:

• Mengubah Belenggu Menjadi Sayap
• Media Sosial: Selfi, Unjuk Diri, atau Eksistensi?
• Peran Politik Pemuda Ditengah Isu Radikalisme di Kampus
• Mengapa Menulis Butuh Otoritas?
• Drama Tragis Miras Oplosan
• Nyawa Anak Gaza Kembali Syahid (In syaa Allah)
• Pacaran ala Remaja, Keren atau Melenceng?
• Generasi Yang Hilang