Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.712 views

BPKH untuk Umat

Oleh: Ulya

Audit Manager Parker Randall International Public Accountants Ahmad sehu ibrahim -Ketua Departemen BATOM ICMI.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VIII telah melakukan Fit and proper test anggota Dewan Pengawas BPKH yang digelar pada tanggal 25 sampai 26 April.

Komisi VIII telah memilih lima nama dari 10 nama yang diajukan oleh tim pansel BPKH.

Tepatnya hari kamis tanggal 27 April 2017 melalui rapat paripurna DPR pun telah menetapkan ke lima nama anggota dewan pengawas yang terpilih. Adapun kelima nama tersebut adalah:

1. KH. Masryudi Syuhud (dipilih 10 fraksi)

2. Suhaji Lestiadi (dipilih 10 fraksi) 3. Yuslam Fauzi (dipilih 10 fraksi)

4. M. Akhyar Adnan (dipilih 6 fraksi)

5. Abd. Hamid Paddu (dipilih 5 fraksi)

Selanjutnya berdasarkan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji paragraf 10 pasal 32 Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota Dewan Pengawas terpilih kepada presiden paling lama 5 (lima) hari kerja. Dan selanjutnya presiden menetapakan anggota dewan pengawas terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.

Dari 5 anggota dewan pengawas terpilih ditambah 2 (dua) dari unsur pemerintah, 1 dari kementrian keuangan dan 1 (satu) lagi dari kementrian agama. Selanjutnya Presiden akan menetapkan salah seorang Dewan Pengawas sebagai ketua Dewan Pengawas. 

Dalam UU dewan pengawas memiliki fungsi dan kewenangan antara lain.

Fungsi :

1. Melaksanakan penilaian atas kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji.

2. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, dan

3. Menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.

Kewenangan :

1. Memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji.

2. Memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji.

3. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana.

4. Mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji.

5. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji; dan

6. Memberikan saran dan rekomendasi kepada presiden melalui menteri mengenai kinerja badan pelaksana.

Fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh dewan pengawas sangat penting dalam mewujudkan sistem dan tata kelola keuangan haji yang yang berlandaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Sehingga dapat tercapainya kualitas penyelenggaraan ibadah haji baik dari sisi layanan dan efisiensi dalam penggunaan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat Islam. 

Berdasarkan laporan Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Kementerian Agama Dana BPIH atau yang disebut Dana Haji per 31 Desember 2016 berjumlah sebesar Rp 90,6 Triliun. Yang terdiri dari Kas dan setara Kas Rp 111,81 milyar; investasi jangka pendek Rp 54,57 triliun; investasi jangka panjang 35,78 triliun dan hasil optimalisasi yang masih harus diterima Rp 137,91 milyar. Dan ditambah Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp2,99 triliun. Dan kedepan dana ini akan terus bertambah seiring dengan semakin bertambahnya calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu yang di sebabkan keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi.

Dan di prediksi sampai tahun 2020 dana haji ini akan mencapai 150 Triliun. Pengelolaan BPIH atau dana haji yang disetor melalui rekening Menteri Agama via bank penerima BPIH dikelola berdasarkan nilai manfaat yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No.13 Tahun 2008. Dan selanjutnya diatur dalam PMA (Peraturan Menteri Agama No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH. BPIH dikembangkan untuk mendapatkan nilai manfaat dan likuiditas pengembangan dengan cara menempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito. 

Sesuai UU Pengelolaan Keuangan Haji maka Kemenag menyerahkan kewenangan pengelolaan dan pengembangan dana haji dan Dana Abadi Umat kepada BPKH. Mengenai pola pengembangan dana haji selanjutnya menjadi domain BPKH yang mengacu kepada UU Pengelolaan Keuangan Haji serta peraturan pelaksanannya.   Kehadiran BPKH tentu diharapkan dapat terwujudnya sistem dan tatakelola keuangan dana haji yang dapat memberikan nilai manfaat bagi umat.

Baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi optimalisasi pencapai nilai manfaat yang dapat menekan BPIH.  Dalam suatu sesi penulis berkesempatan diskusi pagi dengan salah satu anggota dewan pengawas yang telah di tetapkan oleh sidang paripurna DPR RI dia adalah Ir. Suhaji Lestiadi, ME. 

Menurut Suhaji dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang undangan

Menurut Suhaji dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang undangan, Dewan Pengawas BPKH harus mampu mewujudkan visi dan misi sebagai lembaga yang mampu mendorong, menjaga dan mengawasi pengelolaan keuangan haji yang terpercaya, adil, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel yang berbasis syariah. 

Sedangkan upaya yang harus dicapai dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan  haji adalah:

1. Mendorong dan memastikan BPKH, mampu memberi manfaat efesiensi bagi penurunan BPIH.

2. Mendorong dan memastikan BPKH, mampu memberikan nilai manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan haji dengan melengkapai berbagai pembangunan infrastruktur haji seperti membangun Islamic Centre di mekah dan madinah dan tentunya ini harus mendapatkan persetujuan oleh pemerintah kedua Negara melalui G to G.

3. Mendorong dan memastikan BPKH, mampu memberikan maslahat berupa manfaat bagi jemaah haji dan meningkatkan perekonomian umat Islam Indonesia. 

BPKH hadir sebagai badan otonom yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan seiring yang disampaikan oleh Suhaji, Presiden berpesan BPKH harus mampu menjadi Badan yang independen yang mengelola dana haji secara profesional yang tentunya dapat memberikan keuntungan nilai manfaat untuk umat khususnya bagi jemah haji dan umat islam pada umumnya.

Selanjutnya menurut Suhaji keberadaan dan kehadiran BPKH selain memberikan keberkahan bagi jemaah haji, secara tidak langsung BPKH akan memberi manfaat bagi ekonomi umat, sejalan dengan apa yang menjadi agenda pemerintah Presiden Jokowi dalam upaya menggerakan sektor riil, yaitu mendorong ekonomi umat melalui UMKM, di mana BPKH dapat berperan menjadi katalisator bersinergi dgn instrumen perbankan syariah yang memberikan pembiayaan kepada UMKM. Selama ini UMKM merupakan sektor yang belum mendapatkan pembiayaan secara optimal.

Hal itu tercermin dari dari struktur pembiayaan UMKM yang diberikan oleh lembaga perbankan masih kurang dari 20%. Presiden juga dalam beberapa bulan yang lalu telah setuju dgn berdirinya bank wakaf yg diinisasi oleh ICMI, di mana Suhaji adalah Sekretaris Panitia Pendirian Bank Wakaf tersebut. Bank wakaf ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat sekaligus menggerakan ekonomi nasional khususnya sektor mikro yaitu kecil dan menengah.

Ke depan nya tiga lembaga umat seperti Baznas, Badan Wakaf dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), akan bekerjasama menjadi instrumen untuk menggerakan ekonomi umat, yang ke tiga lembaga ini akan menjadi pemegang saham pengendali pada Bank wakaf. Bank wakaf memiliki modal dasar Rp 1 (satu) triliun saat ini tinggal menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terakhir dengan hadirnya BPKH kita titipkan berbagai harapan yang pastinya memiliki orientasi untuk umat.

Antara lain: 1. Dengan BPKH diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan, perlindungan dan pembinaan terhadap jamaah haji Indonesia, terutama pelayanan atas sarana transportasi dan penginapan di mekah dan madinah. 

2. Dengan BPKH diharapkan terjadi penurunan BPIH yang harus dibayar oleh calon Jemaah haji. 

3. Dengan BPKH diharapkan terjadi penerapan keadilan atas distribusi nilai manfaat (bagi hasil) pengelolaan keuangan haji kepada masing-masing jemaah haji sesuai masa tunggunya.

4. Dengan BPKH diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan haji yang mabrur dan terhindar dari arah penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan haji yang lebih menonjolkan aspek bisnisnya. 

5. Dengan BPKH diharapkan pengelolaan keuangan haji dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan dan peningkatan ekonomi umat dan bangsa Indonesia. Jakarta, 7 Mei 2017

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Pusat Jam Tangan Impor Murah

Tampil cantik dan keren dengan jam tangan impor pilihan. Tersedia koleksi ribuan jam tangan untuk pria dan wanita, harga dijamin murah.
http://timitime.asia

Infaq Dakwah Center

Bayi Anak Ustadz Pesantren Qur'an ini Kritis Menderita Toxoplasmosis. Ayo Bantu.!!!

Bayi Anak Ustadz Pesantren Qur'an ini Kritis Menderita Toxoplasmosis. Ayo Bantu.!!!

Sudah 9 hari bayi Tazkia kritis terinfeksi toxoplasma. Sang ayah, Ustadz Yusron pengasuh pesantren Tahfizh Al-Qur'an Sukoharjo terbentur biaya yang sudah mencapai 31 juta rupiah...

Dihantam Truk Tronton, Ustadz Hibatullah Tak Sadarkan Diri 7 Hari. Ayo Bantu.!!!

Dihantam Truk Tronton, Ustadz Hibatullah Tak Sadarkan Diri 7 Hari. Ayo Bantu.!!!

Mujahid Dakwah ini mengalami kecelakaan hebat: rahangnya bergeser harus dioperasi; bibir atas sobek hingga hidung; tulang pinggul retak. Ayo bantu supaya bisa beraktivitas dakwah lagi....

Keluarga Yatim Muallaf Hidup Serba Kekurangan. Ayo Bantu Beasiswa dan Modal Usaha.!!

Keluarga Yatim Muallaf Hidup Serba Kekurangan. Ayo Bantu Beasiswa dan Modal Usaha.!!

Tak berselang lama setelah berikrar masuk Islam bersama seluruh keluarganya, Ganda Korwa wafat meninggalkan istri dan 6 anak yatim. Kondisi mereka sangat mengenaskan....

Bertarung Nyawa Melawan Tumor Ganas, Faizal Drop Out dari Pesantren. Ayo Bantu.!!!

Bertarung Nyawa Melawan Tumor Ganas, Faizal Drop Out dari Pesantren. Ayo Bantu.!!!

Tanpa didampingi ayah-bunda, ia menahan perihnya tumor ganas. Daging tumor dengan luka menganga menutupi separo wajahnya. Studi di Pesantren pun tidak sanggup ditempuhnya sampai tamat....

Lahir Keracunan Ketuban, Bayi Anak Aktivis Islam Kritis di Rumah Sakit. Ayo Bantu!!!

Lahir Keracunan Ketuban, Bayi Anak Aktivis Islam Kritis di Rumah Sakit. Ayo Bantu!!!

Usai persalinan, bayi Ummu Azmi kritis di NICU karena keracunan ketuban saat persalinan. Biaya perawatan cukup mahal, hari pertama saja mencapai 8 juta rupiah. Butuh uluran tangan kaum muslimin....

Latest News
Rusia Kembali Veto Resolusi Senjata Kimia Suriah

Rusia Kembali Veto Resolusi Senjata Kimia Suriah

Sabtu, 18 Nov 2017 16:39

Al-Azhar dan Darul Iftaah Batasi Ulama yang Bisa Berfatwa di Televisi

Al-Azhar dan Darul Iftaah Batasi Ulama yang Bisa Berfatwa di Televisi

Sabtu, 18 Nov 2017 16:28

Kanada Desak Myanmar Laksanakan Resolusi PBB untuk Rakhine

Kanada Desak Myanmar Laksanakan Resolusi PBB untuk Rakhine

Sabtu, 18 Nov 2017 16:25

(Video) Jawaban Dubes Saudi Terkait Fatwa Mufti Saudi Hamas Teroris

(Video) Jawaban Dubes Saudi Terkait Fatwa Mufti Saudi Hamas Teroris

Sabtu, 18 Nov 2017 16:12

Diduga Jurnalis MetroTV Terlibat Rekayasa Kecelakaan Setya Novanto, Benarkah?

Diduga Jurnalis MetroTV Terlibat Rekayasa Kecelakaan Setya Novanto, Benarkah?

Sabtu, 18 Nov 2017 10:42

Perjuangan Mahasiswa Tidak Akan Pernah Mati

Perjuangan Mahasiswa Tidak Akan Pernah Mati

Sabtu, 18 Nov 2017 10:41

Apa Hubungannya Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan Meikarta?

Apa Hubungannya Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan Meikarta?

Sabtu, 18 Nov 2017 10:11

Menyoal Penyederhanaan Listrik

Menyoal Penyederhanaan Listrik

Sabtu, 18 Nov 2017 09:33

Keadilan yang Hilang

Keadilan yang Hilang

Sabtu, 18 Nov 2017 08:14

Gejala Adanya Motif Lain dari Infrastruktur, Politisi: Saya Tak Curiga Nasionalismenya Jokowi, tapi

Gejala Adanya Motif Lain dari Infrastruktur, Politisi: Saya Tak Curiga Nasionalismenya Jokowi, tapi

Sabtu, 18 Nov 2017 08:11

Ada Dugaan Motif Lain sehingga Pekerja Asing justru Bekerja di Proyek Infrastruktur

Ada Dugaan Motif Lain sehingga Pekerja Asing justru Bekerja di Proyek Infrastruktur

Jum'at, 17 Nov 2017 22:13

Pengadilan Jerman Izinkan Maskapai Kuwait Airways Tolak Angkut Warga Israel

Pengadilan Jerman Izinkan Maskapai Kuwait Airways Tolak Angkut Warga Israel

Jum'at, 17 Nov 2017 21:00

Menimbang Dua Putusan Pengadilan Buni Yani dengan Ahok

Menimbang Dua Putusan Pengadilan Buni Yani dengan Ahok

Jum'at, 17 Nov 2017 20:30

Israel Luncurkan Aplikasi Smartphone Penghancuran Masjid Al-Aqsa, Menggantinya dengan Kuil Suci

Israel Luncurkan Aplikasi Smartphone Penghancuran Masjid Al-Aqsa, Menggantinya dengan Kuil Suci

Jum'at, 17 Nov 2017 20:17

Biaya Dipertanyakan, Proyek Ini Akhirnya Berpotensi Kuat Terganggu

Biaya Dipertanyakan, Proyek Ini Akhirnya Berpotensi Kuat Terganggu

Jum'at, 17 Nov 2017 20:13

MUI Tolak Aliran Kepercayaan Dicantumkan pada Kolom Agama KTP

MUI Tolak Aliran Kepercayaan Dicantumkan pada Kolom Agama KTP

Jum'at, 17 Nov 2017 19:24

Di Solo Ada Sekitar 11 Ribu Penghayat Aliran Kepercayaan, Pemkot Lakukan Pendataan Ulang

Di Solo Ada Sekitar 11 Ribu Penghayat Aliran Kepercayaan, Pemkot Lakukan Pendataan Ulang

Jum'at, 17 Nov 2017 18:54

Dipaksakan, Pemerintahan Jokowi Diprediksi akan Kehabisan Nafas menjelang Pemilu

Dipaksakan, Pemerintahan Jokowi Diprediksi akan Kehabisan Nafas menjelang Pemilu

Jum'at, 17 Nov 2017 18:13

Sebut Takbir Bukti Teroris, Wakil Ketua MPR: Pakailah Akal Sehat, Tarik Ucapan dan Minta Maaflah

Sebut Takbir Bukti Teroris, Wakil Ketua MPR: Pakailah Akal Sehat, Tarik Ucapan dan Minta Maaflah

Jum'at, 17 Nov 2017 16:13

Ini Kejanggalan Kecelakaan Lalin Setnov Menurut Tokoh Muda Golkar

Ini Kejanggalan Kecelakaan Lalin Setnov Menurut Tokoh Muda Golkar

Jum'at, 17 Nov 2017 15:00


Mukena bordir mewar harga murah

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X