Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.356 views

Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

 

Oleh:

Dr Abdul Chair Ramadhan || Direktur HRS Center

 

PEMBUKAAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Rumusan tersebut ditujukan terhadap terjaminnya keselamatan jiwa rakyat. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, “penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana”. Dengan demikian, keselamatan jiwa rakyat harus didahulukan, bukan yang lainnya.

Dalam penanggulangan pandemi Covid-19, pada awalnya pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi ketimbang keselamatan jiwa rakyat. Pada saat ini kepentingan politik (Pilkada) yang justru diutamakan. Pemerintah tidak berkehendak untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 sampai wabah Covid-19 turun signifikan. Terlihat adanya ‘kesesatan berpikir’ atau penggunaan pikiran secara salah dalam menentukan prioritas. Prinsip menghindar dari risiko yang lebih besar tidak menjadi acuan.

Patut dicatat, apabila Pilkada tetap diselenggarakan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Secara a contrario, pencabutannya juga harus mengacu kepada pendekatan tersebut, khususnya pertimbangan epidemiologis dan penurunan kurva kasus positif Covid-19. Dapat dikatakan, penyelenggaraan Pilkada merupakan pencabutan PSBB secara diam-diam. Padahal tidak ada klausul pengecualian terhadap penyelenggaraan Pilkada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, tidak ada dalil pembenar penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi ini.

Jika pemerintah tetap ingin menyelenggarakan Pilkada, maka menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Pusat harus menetapkan pencabutan status “Kedaruratan Kesehatan Kesehatan”. Dikatakan demikian, oleh karena Kedaruratan Kesehatan Masyarakat disebutkan satu kesatuan, “menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Mengacu kepada ketentuan ini, dipertanyakan penggunaan kelonggaran PSBB dalam penyelenggaraan Pilkada. Begitu pun status “Bencana Nasional” yang diterbitkan melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 juga harus dicabut. Secara yuridis, sifat “kedaruratan dan kebencanaan” sudah tidak ada lagi dengan diselenggarakannya Pilkada serentak.

Penyelenggaraan Pilkada akan menimbulkan semakin bertambahnya penyebaran Covid-19. ‘Probabilitas’ risiko kesehatan masyarakat demikian tinggi dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat secara berkelanjutan. Pilkada akan melemahkan penanggulangan Covid-19. Masyarakat justru akan terlibat aktif dalam penyebarannya. Pemerintah (in casu Presiden) dapat dikatakan tidak melakukan upaya penanggulangan yang salah satunya adalah pencegahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Disinilah letak adanya pembiaran secara sengaja. Dalam perspektif HAM pembiaran sebagai salah satu unsur utama pelanggaran HAM (human rights abused by omission).

Pembiaran menunjuk melemahnya fungsi pencegahan dan mengancam keselamatan jiwa rakyat. Pencegahan sebagai upaya dicegahnya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat keluar dari suatu wilayah tertentu. Adapun penangkalan ditujukan terhadap masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat ke dalam wilayah tertentu. Pencegahan dan penangkalan adalah satu paket. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada akan berdampak timbulnya risiko kesehatan masyarakat. Menurut hukum kausalitas, setiap akibat yang terjadi didahului oleh adanya sebab. Sebab merupakan faktor yang berpengaruh timbulnya akibat. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi, maka sebab berpengaruh terhadap ancaman keselamatan jiwa rakyat adalah kebijakan melanjutkan penyelenggaraan Pilkada. Presiden selaku pihak yang paling bertanggungjawab.

Kita ketahui, sebelumnya Jokowi telah menetapkan dua status yang berbeda terkait pandemi Covid-19, yakni status “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian status “Bencana Nasional” dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Menjadi pertanyaan serius, dimana daya berlaku kedua deklarasi tersebut, jika penyelenggaraan Pilkada tetap dilangsungkan. Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan penamaannya tentu penanggulangannya harus dengan cara-cara yang luar biasa, bukan malah mengabaikan faktor risiko kesehatan masyarakat.

Adapun alasan tetap menyelenggarakan Pilkada disebut demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih tidak sebanding dengan keselamatan jiwa rakyat yang seharusnya menjadi prioritas. Alasan tersebut memang selalu melekat dalam kondisi normal, bukan dalam masa pandemi Covid-19. Keselamatan jiwa rakyat adalah yang pertama olah karenanya harus diutamakan. Tidak dapat dinegasikan dengan alasan apa pun. Kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang cacat sejak awal dan mengandung kesesatan berpikir, ternyata masih terus berlangsung hingga kini.

Rakyat selalu dituntut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, pemerintah sendiri melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah hanya mengejar kepentingan pragmatis, namun menanggalkan keselamatan jiwa rakyat. Satu jiwa rakyat Indonesia jauh lebih berharga untuk dijamin keselamatannya ketimbang menjamin kepentingan para elite politik dalam proses Pilkada.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Terlahir dengan fisik tak sempurna, Ustadz Rohmat diuji istri dan kedua orang tuanya murtad jadi korban kristenisasi. Kini ia gigih berdakwah di pelosok Lembah Ciranca Garut....

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Insya Allah besok Jum’at IDC berbagi Sedekah Jum’at dan Wakaf Mushaf Al-Qur'an kepada para Santri TPQ Masjid Al-Iman Garut. Mari berburu keberkahan sedekah Jumat dan wakaf Al-Qur'an....

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah  Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah di Tangerang Banten ini terhenti karena terkendala biaya. Diperlukan biaya 30 juta rupiah untuk merampungkan agar ibadah dan syiar Islam makin semarak....

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Ustadz Karita dan Ustadzah Nurjanah totalitas berdakwah memajukan pendidikan agama di Leuwigede Indramayu. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tinggal di gubuk dari karung bekas. Ayo Bantu..!!!...

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah, ibadah dan pengajian warga Kampung Warung Gantung Talegong Garut, Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum memiliki tempat wudhu. Ayo Wakaf..!!!...

Latest News
Bapack-Bapack Lyfe

Bapack-Bapack Lyfe

Jum'at, 28 Jan 2022 14:53

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Jum'at, 28 Jan 2022 09:58

Indonesia Akan Dikepung Relawan Anies

Indonesia Akan Dikepung Relawan Anies

Kamis, 27 Jan 2022 20:29

Pasukan Pemerintah Yaman Tewaskan Lusinan Pemberontak Syi'ah Houtsi Di Distrik Abedia Marib Tengah

Pasukan Pemerintah Yaman Tewaskan Lusinan Pemberontak Syi'ah Houtsi Di Distrik Abedia Marib Tengah

Kamis, 27 Jan 2022 19:45

1 Tentara Filipina Tewas 2 Terluka Dalam Serangan Abu Sayyaf Di Sulu

1 Tentara Filipina Tewas 2 Terluka Dalam Serangan Abu Sayyaf Di Sulu

Kamis, 27 Jan 2022 19:00

Publikasi Daftar Pesantren Terafiliasi Kelompok Teroris oleh BNPT Timbulkan Kecemasan Masyarakat

Publikasi Daftar Pesantren Terafiliasi Kelompok Teroris oleh BNPT Timbulkan Kecemasan Masyarakat

Kamis, 27 Jan 2022 18:15

Prancis Akan Tutup Situs Web Islam Karena Bertentangan Dengan 'Nilai-nilai Nasional'

Prancis Akan Tutup Situs Web Islam Karena Bertentangan Dengan 'Nilai-nilai Nasional'

Kamis, 27 Jan 2022 18:15

Sesajen dan Seribu Dupa Mengiringi Doa, Layakkah Dilakukan?

Sesajen dan Seribu Dupa Mengiringi Doa, Layakkah Dilakukan?

Kamis, 27 Jan 2022 10:29

Peluang 2022: Kemitraan Padang Pariaman Raih Omset Puluhan Juta

Peluang 2022: Kemitraan Padang Pariaman Raih Omset Puluhan Juta

Kamis, 27 Jan 2022 07:23

Lantik Dewan Pakar, PKS Siap Bersinergi Bangun Indonesia

Lantik Dewan Pakar, PKS Siap Bersinergi Bangun Indonesia

Kamis, 27 Jan 2022 04:20

Api Bandung Menghangatkan Purnawirawan

Api Bandung Menghangatkan Purnawirawan

Rabu, 26 Jan 2022 23:14

Pernyataan Kepala BNPT Soal Pesantren Terafilisasi Jaringan Teroris Perlu Diluruskan

Pernyataan Kepala BNPT Soal Pesantren Terafilisasi Jaringan Teroris Perlu Diluruskan

Rabu, 26 Jan 2022 23:12

Legislator: Sejahterakan Rakyat, Penerimaan Pajak Akan Meningkat

Legislator: Sejahterakan Rakyat, Penerimaan Pajak Akan Meningkat

Rabu, 26 Jan 2022 23:10

Ketua MIUMI Aceh Isi Pengajian 'Urgensi dan Keutamaan Belajar Ilmu Syari' di Dayah Arun Lhokseumawe

Ketua MIUMI Aceh Isi Pengajian 'Urgensi dan Keutamaan Belajar Ilmu Syari' di Dayah Arun Lhokseumawe

Rabu, 26 Jan 2022 22:46

Israel Bersiap Untuk Evakuasi Ribuan Warga Yahudi Ukraina Di Tengah Ancaman Invasi Rusia

Israel Bersiap Untuk Evakuasi Ribuan Warga Yahudi Ukraina Di Tengah Ancaman Invasi Rusia

Rabu, 26 Jan 2022 21:45

5 Tentara Mesir Tewas Dalam Serangan Islamic State Di Semenanjung Sinai

5 Tentara Mesir Tewas Dalam Serangan Islamic State Di Semenanjung Sinai

Rabu, 26 Jan 2022 21:20

Kewajiban Suami dan Bapak terhadap Keluarganya

Kewajiban Suami dan Bapak terhadap Keluarganya

Rabu, 26 Jan 2022 21:00

Mahasiswa Peternakan Universitas PERSIS Berinovasi dalam Pupuk Organik

Mahasiswa Peternakan Universitas PERSIS Berinovasi dalam Pupuk Organik

Rabu, 26 Jan 2022 17:13

Ketua Kadin: PERSIS Miliki Potensi Kembangkan Ekonomi Syariah

Ketua Kadin: PERSIS Miliki Potensi Kembangkan Ekonomi Syariah

Rabu, 26 Jan 2022 17:06

Yair Lapid: Israel Ingin Bangun Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia Dan Saudi, Tapi Butuh Waktu

Yair Lapid: Israel Ingin Bangun Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia Dan Saudi, Tapi Butuh Waktu

Rabu, 26 Jan 2022 16:00


MUI

Must Read!
X