Ahad, 17 April 2016 21:33 wib

Ajaran atau gerakan komunisme telah terang benderang dilarang di NKRI. Misalnya melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS Tahun 1966, tentang Larangan Partai Komunis Indonesia dan Underbouw-nya
more →
Ahad, 17 April 2016 18:33 wib

Front Pancasila menolak dengan tegas "Simposium Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di hotel Aryaduta, Jakarta. Acara yang digelar ini menurut informasi akan
more →
Ahad, 17 April 2016 16:47 wib

Komunitas Masjidku Makmur (KMM) membedah buku doktrin Syiah Imamiyah, Sabtu (16/4/2016) malam di Masjid Istiqlal, Sumber, Krajan, Solo, Jawa Tengah.
more →
Ahad, 17 April 2016 16:33 wib

Sejarawan, JJ Rizal menyayangkan kondisi yang tengah dialami oleh Ibukota Jakarta saat ini. Sebagai Ibukota Negara, DKI yang saat ini dimpinpin oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
more →
Ahad, 17 April 2016 14:58 wib

Kota Bekasi, Jawa Barat disebut oleh LSM Setara Institut sebagai kota intoleran nomor dua setelah Bogor.
more →
Ahad, 17 April 2016 13:50 wib

LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) mengundang Hakim Mahkamah Konstitusi utuk memberikan kuliah umum di depan ratusan Mahasiswa LIPIA. Dalam kuliah umumnya, Patrialis menaruh harapan kepada Mahasiswa LIPIA untuk bisa melanjutkan pembangunan Negara Indonesia.
more →
Jum'at, 15 April 2016 20:31 wib

Pakar Hukum Tata Negara memberikan saran agar daerah yang melakukan pelanggaran agar diberikan sanksi denda saja daripada sanksi atau hukum lainnya. Adapun penerapan sanksi denda itu,
more →
Jum'at, 15 April 2016 17:31 wib

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan bahwa adanya kasus reklamasi yang sedang hangat terjadi harus dijadikan momentum untuk seluruh warga DKI Jakarta. Warga diminta
more →
Jum'at, 15 April 2016 14:31 wib

Sudah cukup banyak Gubernur DKI Jakarta melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Misalnya saja soal penggusuran yang tidak adil dan menggusur tanpa memberikan info kepada
more →
Jum'at, 15 April 2016 11:31 wib

Dalam kasus reklamasi, dan tertangkap tangannya anggota DPRD DKI Jakarta dirasa kurang adil. Pasalnya, bukan hanya melibatkan DPRD saja, melainkan juga perusahaan Agung Podomoro
more →