Senin, 7 Desember 2015 22:59 wib
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berpesan kepada Pemerintah dan DPR untuk bertindak cepat dalam mengurus kisruh Freeport yang tengah terjadi. Kamis juga mengingatkan
more →
Senin, 7 Desember 2015 21:59 wib
Keadaan Freeport saat ini sebetulnya dapat dibaca dan dihitung dengan ringan. Dan jika dilihat, ini pertanda bahwa sebetulnya pemerintah dan pihak lain memang ingin memperpanjang kontrak
more →
Senin, 7 Desember 2015 20:59 wib
Penanganan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden perihal perusahaan Freeport tidak mengena ke substansi sesungguhnya. Apa yang dibahas pun tidak menyentuh apa yang seharusnya
more →
Senin, 7 Desember 2015 19:59 wib
Kisruhnya pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh beberapa kalangan atas perusahaan Freeport hingga saat ini masih diselidiki oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD)
more →
Senin, 7 Desember 2015 18:59 wib
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon menyebut bahwa kasus Freeport yang tengah terjadi penuh dengan kepalsuan antar sesama elit. Dan hal ini ia bisa dilihat sebagai salah
more →
Senin, 7 Desember 2015 12:56 wib
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur soal kesesatan Syiah dianggap oleh pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) sebagai pintu masuk tindakan hate speech.
more →
Senin, 7 Desember 2015 11:12 wib
Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) yang diwakili Dedi Warman melancarkan somasi kepada Muhamamd Riza Chalid atas pernyataanmya yang menyebutkan Sumatera Barat sebagai provinsi Dajjal.
more →
Senin, 7 Desember 2015 09:21 wib
Broker minyak Muhammad Riza Chalid menyebut Papua dan Sumatera Barat sebagai provinsi Dajjal. Pasalnya, kedua provinsi itu dianggap Riza tidak memberikan kemudahan dalam penggunaan lahan untuk industri.
more →
Senin, 7 Desember 2015 08:07 wib
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Benny Pramula menyebut, selain pemerintahan saat ini multi pilot, ia juga menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo seperti
more →
Senin, 7 Desember 2015 07:07 wib
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menegaskan kepada pemerintah agar mampu mengatur perusahaan Asing sesuai hukum dan konstitusi yang ada. Walau Frreport itu sah di mata
more →
