Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.739 views

Sri dan Luhut Jadi Menteri Lagi, Bagus Itu!

 

Oleh

Edy Mulyadi, wartawan senior

 

 

PRESIDEN Joko Widodo pagi tadi sudah mengumumkan dan melantik para menteri yang jadi pembantunya. Komentar dan respon pun berhamburan. Ada yang pro, juga kontra. Biasa.

Seperti telah diduga sebelumnya, masuknya Prabowo Subianto dalam jajaran pembantu Joko menyita porsi lumayan dominan dalam parade komentar. Yang pro bilang, Prabowo masuk untuk memperbaiki dari dalam, untuk meningkatkan kualitas pertahanan dan kedaulatan NKRI dari rongrongan musuh eksternal, dan seterusnya, dan sebagainya.

Sedangkan buat yang kontra, aneka respon tersebut bermuara pada tamsil macan yang sudah benar-benar menjadi kucing. Meong, meoong, meoooong....

Tulisan kali ini sama sekali tak hendak menyinggung perkara Prabowo. Saya sama sekali tidak tertarik. Komposisi tim ekonomi Kabinet Joko jilid dua justru lebih menarik. Posisi Menteri Keuangan yang kembali  dijabat Sri Mulyani Indrawati, misalnya. Tak kurang menariknya adalah, Luhut Binsar Panjaitan, yang ternyata bukan saja tetap di posisinya sebagai Menko Kemaritiman. Dia bahkan dapat job (baca: wewenang) tambahan, yakni investasi. Nomenklatur resminya, Menko Maritim dan Investasi. Gaya sekaligus powerful!

Banyak pihak, khususnya ekonom garis lurus yang jauh-jauh hari sudah mengingatkan Joko, agar tidak memakai dua orang ini. Sebagai Menkeu, Sri Mulyani terbukti tidak mampu membuat ekonomi Indonesia meninggalkan angka ‘kutukan’ 5%.

Selain itu, pejuang neolib di garda depan ini, juga selalu menerapkan prinsip investor first dalam penyusunan APBN dan kebijkan fiskalnya. Buat investor, khususnya asing, dia rajin mengobral berbagai keringanan bahkan pembebasan pajak. Sebaliknya, untuk UMKM, Sri justru hobi menggebuk mereka dengan berbagai pungutan.

Prinsip mengutamakan  investor yang diterapkan Sri bukanlah hal ganjil. Memang begitu karakteristik mazhab neolib. Siapa pun penganutnya, pasti akan mematuhinya. Apalagi bila yang bersangkutan punya posisi superpenting semisal menteri keuangan, tentu prinsip ini kian menemukan wujudnya.

 

Ketatkan Anggaran

Buktinya, ya Sri ini. Saat didapuk menjadi Menkeu di Kabinet Kerja tiga tahun silam, dia langsung melakukan pemangkas sejumlah pos anggaran. Dalihnya,  untuk mengamankan APBN agar defisit tidak menganga lebar. Tidak tanggung-tanggung, perempuan ini memotong anggaran hingga Rp137 triliun di APBN. Para ekonom menyebut ini sebagai kebijakan pengetatan alias austerity yang pertama.

Pos angaran apa sajakah yang kena gunting tajam Sri? Dalam tempo empat periode sekaligus (kuartal IV 2016-III 2017) pos Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menjadi korban. Khusus di kuartal II-2017, sektor pengeluaran pemerintah ini tumbuh negatif, yaitu -0,03%.

Padahal, ketiga pos ini terbukti menjadi penyumbang yang cukup dominan dalam pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan tahunan dari sektor tersebut terjun bebas dari 7% pada 2016, menjadi hanya 2% setahun berikutnya. Akibatnya, kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan juga turun dari 0,23% di tahun 2016  jadi cuma 0,07% pada 2017.

Buat rakyat awam, tentu angka-angka tadi sangat asing. Namun dampaknya langsung mereka rasakan. Daya beli masyarakat anjlog dan mengurangi pembelian produk industri. Kalau sudah begini, tentu saja sektor industri pengolahan yang langsung berhubungan dengan daya beli masyarakat jadi lesu darah.

Pertumbuhan industri pengolahan tembakau remuk-redam, dari 3,52% (2016) jadi -0,64% (2017). Begitu juga dengan tekstil dan pakaian tekstil (TPT) yang anjlok dari 8,7% (2016) ke 3,8% (2017). Hal serupa terjadi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang terjun dari 9,4% (2016) ke 2,2% (2017).

Angka-angka bertabur merah tadi bermuara pada PDB yang menciut dari 5,17% pada 2016 menjadi 5,07% di tahun 2017. Sri dan jajarannya juga terbukti gagal memanfaatkan faktor menggeliatnya sektor konstruksi dan real estat sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Kini, di kuartal II-2019, pertumbuhan ekonomi kembali mencetak posisi terendah dalam tiga tahun terakhir, 5,06%.

Peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, mencatat sejumlah kegagalan Sri sebagai Menteri Keuangan. Rasio pajak Indonesia hanya 9%-10%, termasuk yang terendah di kawasan Asia dan Afrika. Terjadi deindustrialisasi yang tak terbendung. Industri baja yang pernah menjadi andalan dan kebanggaan nasional, terus berdarah-darah digempur baja impor dari Cina. Bahkan Batam yang digadang-gadang sebagai kawasan industri unggulan hanya mampu tumbuh 2%. 

Sri selalu mengklaim APBN disusun dengan sangat prudent hingga sangat stabil. Padahal faktanya, APBN kita lumayan rentan. Defisit transaksi berjalan sangat besar, US$8,4 miliar. Belum lagi data yang ada menunjukkan 50%  lebih surat utang Pemerintah dimiliki asing. Sedikit saja asing berulah dan melepas obligasi Pemerintah, kita bisa dibuat jungkir-balik karenanya.

Masih tentang surat utang negara (SUN), sebagai pejuang neolib yang gigih, Sri selalu memberi kupon/bunga yang kelewat tinggi. Angkanya berkisar 2-3% lebih tinggi ketimbang negara-negara yang credit rating-nya di bawah Indonesia.

Kalau saja Sri mau bersikap profesional, Indonesia sudah selayaknya memperoleh bunga jauh lebih murah ketimbang Filipina dan Vietnam, misalnya. Sayangnya, jangankan lebih murah,  berusaha dapat bunga pada harga yang sama dengan kedua negara itu pun dia tidak lakukan.

Lalu, kalau saja dia mau menegosiasikan ulang, tentu sangat bermanfaat. Tidak usah banyak, cukup 1,5% bunganya berhasil diturunkan. Maka, hasilnya setiap tahun kita bisa menghemat anggaran sekitar Rp29 triliun. Jumlah ini bisa dimanfaatkan untuk menambal BPJS kesehatan yang compang-camping.  Tapi, lagi-lagi hal itu tidak dia lakukan. Memang watak neolib selalu lebih mengutamakan kepentingan majikan asing ketimbang kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Kebiasaannya mengobral surat utang dengan bunga supertinggi inilah yang amat menyenangkan para investor. Ini pula yang menjelaskan mengapa mereka tidak segan-segan menghadiahi Sri dengan gelar sebagai Menkeu terbaik dunia. Bukan itu saja, tangan-tangan asing yang tak terlihat pula yang menyelamatkan Sri dari pusaran kasus Bank Century yang menghebohkan itu.

Padahal, di dalam negeri prestasi dan kinerjanya justru membuat perekonomian mandeg dan beban rakyat kian berat saja. Pada titik ini, gelar Menkeu ‘terbalik’ justru jauh lebih pas baginya.

Kembalinya Sri di posisi Menkeu sudah hampir pasti buah dari titipan (tekanan?) Bank Dunia dan IMF. Paling tidak, kita bisa membaca hal ini sebagai upaya kompromi sekaligus kompensasi yang diberikan Joko atas keberatan Amerika terhadap kian dominannya pengaruh Cina pada periode pertama kekuasaannya.

Sebagai petugas yang baik, Sri tentu akan menjalankan kehendak majikan asingnya, IMF dan Bank Dunia. Guna memastikan prinsip investor first berjalan dengan baik, sangat mungkin dia akan lebih eksesif dalam mengetatkan anggaran sebagai babak lanjutan. Semua itu dimaksudkan agar APBN punya dana yang cukup untuk membayar pokok dan cicilan utang yang tiap tahun mencapai Rp680an triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran infrastruktur yang dibangga-banggakan, dan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang Udang yang minimal 20%.

Seperti yang sudah-sudah, Sri juga tidak akan peduli kalau untuk itu dia harus memangkas anggaran sosial berupa subsidi bagi rakyat. Itulah yang menjelaskan mengapa harga BBM, listrik, gas dan berbagai kebutuhan dasar rakyat terus melonjak-lonjak.

 

Makelar Cina

Kini, kita lihat sosok menteri ekonomi yang ‘cukup fenomenal’ lainnya, Luhut Binsar Panjaitan. Sepak terjangnya selama menjadi menteri terkesan serampangan. Semua hal dia urus. Akibatnya, banyak warga net alas netizen menjulukinya sebagai Menteri ASU (Atasi Segala Urusan).

Hobinya yang suka cawe-cawe di luar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya itu, membuat Faisal Basri Faisal menghujaninya dengan kritik. Kebijakan Luhut dinilai kerap tumpang-tindih dengan kementerian-kementerian yang tidak ada kaitannya dengan sektornya. Contohnya, Luhut bernafsu sibuk di mobil listrik. Padahal, harusnya, program itu jadi domain Kementerian Perindustrian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Luhut juga dikenal sebagai menteri yang China minded. Apa-apa Cina. Sedikit ada masalah, solusinya Cina. Dia pula yang rajin memakelari aneka proyek raksasa di negeri ini kepada para pengusaha asal Negeri Tirai Bambu. Bahkan, untuk mengatasi kemelut keuangan BPJS pun, si Opung lagi-lagi menawarkan perusahaan asal Cina sebagai solusi.

Selain sebagai pejabat publik, Luhut juga dikenal sebagai pebisnis. Jaringan usahanya mengurita ke bidang pertambangan, energi, listrik, dan lainnya. Banyak pihak menuding pensiunan jenderal ini punya konflik kepentingan, terutama di area pertambangan dan listrik.

Kita tentu masih ingat, bagaimana dia berupaya menghapuskan aturan kewajiban pengusaha menjual 25% batubaranya kepada PLN. Maklum, harga ekspor sedang supergurih. Dia juga yang sangat bernafsu menentang pemberlakuan harga domestik untuk batubara yang dijual ke PLN.

Persoalannya kini, Joko ternyata mengabaikan semua saran dan masukan seputar figur calon menteri di periode kedua kekuasaannya. Banyak orang pun jadi uring-uringan, misuh-misuh.

 

Tak Independen

Buat saya justru sebaliknya. Sikap ndegil bin kopeg  Joko ini justru bagus. Ini menunjukkan sebagai presiden dia sama sekali tidak independen. Soal Sri, misalnya, sulit dibantah bahwa posisinya kembali sebagai Menkeu adalah hasil permintaan (tekanan?) IMF dan Bank Dunia.

Begitu pula dengan mempertahankan Luhut di posisi semula plus wewenang di bidang investasi juga menjadi  konfirmasi betapa Joko telanjur jatuh dalam cengkeraman Cina.

Dengan posisinya sebagai Menko Maritim saja Luhut sudah jadi calo bagi perusahaan-perusahaan Cina, kok. Apalagi setelah ada embel-embel investasi, dengan sendirinya dia password bagi kian derasnya serbuan pengusaha Cina ke sini.

Perbedaan investor Cina dengan Jepang, Amerika, Eropa dan sejumlah negara lain adalah pada pola bedol desanya. Cina bukan cuma membuka pabrik atau membangun infrastruktur di  sini, tapi juga menggerojok utang dengan jumlah fantastis, membawa bahan baku plus tenaga kerja di semua level.

Kombinasi duet Sri dan Luhut dipastikan akan membuat Indonesia semakin tidak bisa kemana-mana. Pertumbuhan akan ajeg di kisaran 5% bahkan lebih rendah lagi. Mimpi Joko bahwa rakyat akan punya pengasilan Rp27 juta per bulan pada 2045 benar-benar akan jadi impian belaka. Sebaliknya, beban hidup rakat makin berat. Ketimpangan sosial kian menganga lebar.

Kalau sudah begini, tinggal seberapa kuat rakyat menahan beban dan sabar. Tapi ekadar mengingatkan, sejarah Indonesia modern bercerita Soekarno dan Soeharto tumbang karena krisis ekonomi. Padahal, keduanya dikenal sebagai penguasa yang kuat.

Sudah, gitu aja!*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Kanaya Shersabila, yatim piatu segudang prestasi ini tak bisa sekolah lagi karena tak punya biaya. Sang nenek yang jadi tulang punggung keluarga tak bisa mencari nafkah karena sudah uzur sakit-sakitan....

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Maryanti tak bisa khusyuk beribadah Ramadhan karena kondisinya kritis. Persalinan di rumah sakit berjalan lancar, namun tagihan 4,5 juta rupiah tak mampu dibayar oleh keluarga kuli serabutan...

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Terlahir disabilitas tanpa kaki dan tangan yang sempurna, ia tetap tegar berdakwah dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang las di bengkel berat. Ia butuh sepeda motor roda tiga untuk berdakwah....

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Sudah 21 hari Kakek Jaman mengungsi ke jembatan di tengah sawah Karangharja Bekasi. Rumah bambu yang dihuni sejak tahun 1985 itu roboh diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Citarum....

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla ini ambruk tak kuat menahan gempuran hujan deras. Kegiatan ibadah dan syiar mushalla pun terhenti. Ayo bantu renovasi supaya pada bulan Ramadhan warga bisa shalat jamaah, tarawih dan...

Latest News
Anis: Utang Indonesia dalam Taraf Mengkhawatirkan

Anis: Utang Indonesia dalam Taraf Mengkhawatirkan

Jum'at, 25 Jun 2021 04:51

Promosikan Ivermectin, Erick Thohir Dikritik Seperti Jualan Obat

Promosikan Ivermectin, Erick Thohir Dikritik Seperti Jualan Obat

Jum'at, 25 Jun 2021 03:20

Lampaui Target Vaksinasi 100.000 Orang/Hari, Pemprov DKI Apresiasi Antusiasme Masyarakat

Lampaui Target Vaksinasi 100.000 Orang/Hari, Pemprov DKI Apresiasi Antusiasme Masyarakat

Jum'at, 25 Jun 2021 02:19

Ingatkan Warga, Dinkes Garut: Varian Baru Covid-19 Banyak Menyerang Anak-anak

Ingatkan Warga, Dinkes Garut: Varian Baru Covid-19 Banyak Menyerang Anak-anak

Jum'at, 25 Jun 2021 01:42

PP Muhammadiyah Meminta Wacana Pembelajaran Tatap Muka kembali Ditunda

PP Muhammadiyah Meminta Wacana Pembelajaran Tatap Muka kembali Ditunda

Jum'at, 25 Jun 2021 00:10

Fenomena Dakwah Copy-Paste

Fenomena Dakwah Copy-Paste

Kamis, 24 Jun 2021 23:35

UMY dan PBI DIY Selenggarakan Training Kewirausahaan Bekam

UMY dan PBI DIY Selenggarakan Training Kewirausahaan Bekam

Kamis, 24 Jun 2021 22:33

Indonesia Darurat Sampah dan Limbah, Anggota FPKS Sesalkan Pengurangan Anggaran

Indonesia Darurat Sampah dan Limbah, Anggota FPKS Sesalkan Pengurangan Anggaran

Kamis, 24 Jun 2021 21:29

Kasus Covid Melonjak, Senator Ingatkan Stok Darah Harus Tetap Terjaga

Kasus Covid Melonjak, Senator Ingatkan Stok Darah Harus Tetap Terjaga

Kamis, 24 Jun 2021 20:54

Penumpang KRL di Stasiun Cikarang Jalani Swab Tes Antigen

Penumpang KRL di Stasiun Cikarang Jalani Swab Tes Antigen

Kamis, 24 Jun 2021 19:48

MUI:  Di Zona Merah, Tidak Diperkenankan Sholat Idul Adha dan Shalat Jamaah di Luar Rumah

MUI: Di Zona Merah, Tidak Diperkenankan Sholat Idul Adha dan Shalat Jamaah di Luar Rumah

Kamis, 24 Jun 2021 18:26

Jangan Lupakan Piagam Jakarta

Jangan Lupakan Piagam Jakarta

Kamis, 24 Jun 2021 17:46

Pejabat PBB: Taliban Rebut 50 Dari 370 Distrik Di Afghanistan

Pejabat PBB: Taliban Rebut 50 Dari 370 Distrik Di Afghanistan

Kamis, 24 Jun 2021 17:08

Tinjau Pemakaman Khusus Covid-19, Anies: Meski Luas Tolong Jangan Dipenuhi

Tinjau Pemakaman Khusus Covid-19, Anies: Meski Luas Tolong Jangan Dipenuhi

Kamis, 24 Jun 2021 16:17

Covid-19 Meningkat, MUI-BNPB Sarankan Perketat Protokol Kesehatan Saat Berqurban

Covid-19 Meningkat, MUI-BNPB Sarankan Perketat Protokol Kesehatan Saat Berqurban

Kamis, 24 Jun 2021 15:08

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Tutup hingga 5 Juli

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Tutup hingga 5 Juli

Kamis, 24 Jun 2021 14:41

Akhiri Pembelahan Politik, Indonesia Perlu Sumpah Ketiga

Akhiri Pembelahan Politik, Indonesia Perlu Sumpah Ketiga

Kamis, 24 Jun 2021 13:58

Kasus RS Ummi, Habib Rizieq Divonis Empat Tahun Penjara

Kasus RS Ummi, Habib Rizieq Divonis Empat Tahun Penjara

Kamis, 24 Jun 2021 12:20

Solo Madani Indonesia Jaya Sampaikan Resolusi kepada Presiden, MPR dan DPR

Solo Madani Indonesia Jaya Sampaikan Resolusi kepada Presiden, MPR dan DPR

Kamis, 24 Jun 2021 11:51

Kasus Covid-19 Semakin Buruk, Politisi PKS: Opsi PSBB Harus Segera Diambil

Kasus Covid-19 Semakin Buruk, Politisi PKS: Opsi PSBB Harus Segera Diambil

Kamis, 24 Jun 2021 10:49


MUI

Must Read!
X