Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
11.954 views

Moralitas Jenderal-Jenderal Polisi Tak Bisa Menjadi Tauladan?

Jakarta, 27/4/2013 (voa-islam.com )Tak kurang Presiden SBY, Menko Polhukam, Djoko Suyanto, Mantan Ketua MK, Jimly Assidddiqie, Mantan Ketua MK, Mahfud MD,dan sejumlah pakar hukum, menilai negatif sikap Komjen Susno Duadji yang menolak keputusan ekskusi oleh Kejaksaan. Ini menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum di Indonesia.

Polisi sebagai lembaga penegak hukum, sudah seharusnya memberikan tauladan kepada publik, bagaimana polisi harus taat hukum, sekalipun itu terkait dengan diri mereka sendiri. Tidak bersikap "mbalelo", dan menunjukkan ketidak taatannya, dan dengan berbagai dalih yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Terkait dengan ekskusi Komjen Susno Duadji ini, sekarang terjadi perdebatan dibidang hukum, tentang status Komjen Susno, yang menimbulkan kontroversi. Apakah Komjen Susno itu layak diekskusi atau tidak? Karena, tokoh Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra bersikeras menolak ekskusi terhadap Komjen Susno dinilainya cacad dan batal demi hukum.

Tetapi, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai, perdebatan soal eksuksi yang dilakukan kejaksaan terhadap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Pol Susno Duadji sudah mengaburkan substansi persoalan.

Menurut Jimly,  argumentasi yang dilontarkan Yusril Ihza Mahendra, advokat yang juga Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang, menunjukkan dia tengah bermain dengan logika orang. 

"Sudahlah, itu semua hanya permainan dia (Yusril) yang bermain dengan logika semua orang. Faktanya kasasi itu ditolak. Jadi, siapa pun tidak bisa mengaburkan substansinya," ujar Jimly, saat dihubungi, Kamis (25/4/2013) malam.

Perbedaan pandangan atas suatu putusan hukum, menurutnya, sudah lazim terjadi. Namun, ia mengingatkan, ini bukan persoalan siapa yang benar dan salah.

"Ini persoalan negara. Keputusan Mahkamah Agung mewakili keadilan negara itu sendiri. Kalau negara sudah membuat keputusan melalui MA, tentunya kejaksaan sebagai pemegang otoritas untuk eksekusi bisa langsung melaksanakannya," imbuh Jimly.

Jimly berharap agar aparat kejaksaan bisa memberikan kepastian hukum yang adil. Apalagi, lanjutnya, pihak Susno sudah melancarkan ancaman pertumpahan darah. Wibawa lembaga peradilan pun diuji dalam peristiwa ini.

"Kalau perlu, lawan dengan pertumpahan darah juga, dia sudah mengancam negara seperti itu, artinya dia tidak hormat atas hukum. Negara itu harus sadis menegakkan keadilan, tidak bisa ragu-ragu," ujar Jimly.

Guru besar hukum tata negara ini mengaku prihatin dengan kondisi Susno yang awalnya menjadi whistle blower kasus korupsi di institusi kepolisian. Namun, katanya, rasa simpati itu harus dikesampingkan demi kepastian hukum.

"Kalau Susno masih merasa benar, silakan ambil langkah hukum selanjutnya. Tidak usah berdebat di luar," kata Jimly.

Perdebatan soal Pasal 197 KUHAP


Perdebatan soal sah tidaknya eksekusi yang dilakukan kejaksaan bermula dari penolakan pihak Susno. Susno dan kuasa hukumnya menilai, putusan kasasi MA tidak mencantumkan perintah penahanan. Oleh karena itu, pihak Susno berdalih, eksekusi tak bisa dilakukan. Tidak dicantumkannya perintah penahanan, dalam pandangan pihak Susno, membuat putusan itu batal demi hukum.

Mereka mengacu pada ketentuan Pasal 197 Ayat 2 yang menyatakan bahwa putusan batal demi hukum jika tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat 1 KUHAP. Adapun Pasal 197 Ayat 1 huruf k menyatakan bahwa surat pemidanaan di antaranya harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Pasal tersebut pernah diajukan uji materi oleh Parlin Riduansyah dengan Yusril sebagai kuasa hukumnya. Pemohon meminta agar mendalilkan bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k juncto Pasal 197 Ayat (2) sepanjang frasa "batal demi hukum" UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan 28G Ayat (1) UUD 1945 karena memuat rumusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Uji materi ini ditolak oleh MK melalui putusan yang dibacakan pada 22 November 2012. Dalam pendapatnya, MK menyatakan bahwa penafsiran tidak dimuatnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k dalam surat pemidanaan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, justru bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga menyatakan, Pasal 197 Ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Selain itu, MK memutuskan perubahan bunyi Pasal 197 Ayat (2) dengan menghapus bagian huruf k menjadi "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Penolakan Ekskusi

Kasus yang dihadapi Susno Duadji ini menimbulkan perdebatan yang sangat luas, dan sebagian besa pandangan publik, termasuk kalangan pemerintah, yang diwakili Presiden SBY dan Menko Polhukam Djoko Suyanto, menegaskan hendaknya Komjen Susno mentaati keputusan hukum, dan harus tunduk diekskusi.

Sejatinya, jika Susno Duadji dan Yusril, mematuhi keputusan Kejaksaan, justeru akan menimbulkan simpati, dan tidak membuat suasana semakin gaduh, yang sudah melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat, seperti Partai Bulan Bintang. Ini sangat tidak kondusif bagi penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam kontek ini dibutuhkan komitemen moralitas yang tinggi terhadap hukum, termasuk oleh Komjen Susno Duadji, dan menerima keputusan Kejaksaan yang sudah membuat keputusan. Bila Susno Duadji tetap menolak diekskusi akan menimbulkan situasi yang berlarut-larut, dan membuat situasi tidak menentu, dan tanpa ada kepastian hukum di Indonesia.

Bahkan, Ketua Institut Setara Hendardi, menegaskan sekalipun akan runtuh keadilan harus ditegakkan', ujarnya. Artinya, tidak ada seorang pun warga negara yang kebal dari proses hukum. Semua warga negara harus tunduk kepada hukum. Tidak terkecuali Komjen Susno Dudji.

Sekarang, polisi benar-benar sedang dalam ujian yang sangat berat, di mana sejumlah jenderal polisi telah menjadi tersangka kasus korupsi. Diantaranya, mantan Kabareskrim Komjen Suyitno Landung, Irjen Polisi Djoko Susilo, dan sekarang Komjen Susno Duadji.

Belum lagi, terkait laporan PPATK tentang "rekening gendung", yang dimiliki 15 orang perwira polisi, yang sampai sekarang ini belum disentuh. Sudah seharusnya para penegak hukum di Indonesia, terutama polisi, dan para jenderalnya memberikan tauladan, guna memulihkan kepercayaan publik, bahwa polisi masih dapat dipercaya. Wallahu'alam.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Opini Redaksi lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Bermodal kaki palsu Abu Rahman keliling Kota Solo menjajakan minuman 'es kapal' untuk menafkahi keluarga. Kini ia tak bisa bekerja lagi karena kaki palsunya jebol tak bisa diperbaiki.Ayo Bantu.!!...

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Selain jadi target pemurtadan misionaris, warga kesulitan air bersih untuk wudhu, mandi, minum, memasak, dll. Diperlukan dana 11 juta rupiah untuk pipanisasi penghubung sumber mata air ke masjid,...

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Kondisi Mushalla Khoirussalam Sambong ini semrawut karena pembangunan berhenti terkendala dana. Dibutuhkan dana 15 juta rupiah untuk menuntaskan mushalla hingga layak dan nyaman. ...

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia  Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Yatim berprestasi ini putus sekolah. Impian pendidikan pesantren untuk mewujudkan cita-cita menjadi penghafal Al-Qur’an dan guru agama Islam terkubur oleh kendala biaya....

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Nenek renta ahli ibadah ini hidup seorang diri di bilik reyot Bengawan Solo. Bila hujan seisi rumah kebocoran air. Di malam hari, ia menggigil kedinginan diserang angin malam karena dindingnya...

Latest News
Anggota DPR Ingatkan Penanggungjawab Penanganan Covid-19 Ada Dipundak Presiden Jokowi

Anggota DPR Ingatkan Penanggungjawab Penanganan Covid-19 Ada Dipundak Presiden Jokowi

Jum'at, 22 Jan 2021 12:38

Banjir Kalsel Akibat Kerusakan Lingkungan, Netty: Pemerintah Jangan Lepas Tangan!

Banjir Kalsel Akibat Kerusakan Lingkungan, Netty: Pemerintah Jangan Lepas Tangan!

Jum'at, 22 Jan 2021 08:43

Perintah Halal dan Tayyib Tidak Hanya Untuk Makanan Saja

Perintah Halal dan Tayyib Tidak Hanya Untuk Makanan Saja

Kamis, 21 Jan 2021 23:55

Studi: Penggunaan Masker Bantu Cegah Penularan Covid-19

Studi: Penggunaan Masker Bantu Cegah Penularan Covid-19

Kamis, 21 Jan 2021 22:05

Benyamin Netanyahu Desak Presiden Amerika Joe Biden Perkuat Aliansi AS-Israel

Benyamin Netanyahu Desak Presiden Amerika Joe Biden Perkuat Aliansi AS-Israel

Kamis, 21 Jan 2021 21:51

Serangan Bom Jibaku Kembar Di Baghdad Irak Tewaskan 28 Orang

Serangan Bom Jibaku Kembar Di Baghdad Irak Tewaskan 28 Orang

Kamis, 21 Jan 2021 20:54

Pandemi Covid-19 Belum Mereda, MP Persis Usulkan Muktamar Diundur Lagi

Pandemi Covid-19 Belum Mereda, MP Persis Usulkan Muktamar Diundur Lagi

Kamis, 21 Jan 2021 19:00

Menggantungkan Harapan dan Nasib

Menggantungkan Harapan dan Nasib

Kamis, 21 Jan 2021 16:26

Perpres Berbahaya, Mau Dibawa ke mana Negara?

Perpres Berbahaya, Mau Dibawa ke mana Negara?

Kamis, 21 Jan 2021 16:20

Seorang Tentara AS Ditangkap Karena Diduga Membantu Rencana Serangan Islamic State

Seorang Tentara AS Ditangkap Karena Diduga Membantu Rencana Serangan Islamic State

Kamis, 21 Jan 2021 15:15

Apakah Shalat Jum’at Wajib Bagi Wanita?

Apakah Shalat Jum’at Wajib Bagi Wanita?

Kamis, 21 Jan 2021 14:03

Legislator Berharap Komjen Listyo Sigit Bawa Perubahan di Tubuh Polri

Legislator Berharap Komjen Listyo Sigit Bawa Perubahan di Tubuh Polri

Kamis, 21 Jan 2021 12:52

Jadi Presiden AS Ke-46, Joe Biden Janjikan 'Hari Baru' Untuk Amerika Serikat

Jadi Presiden AS Ke-46, Joe Biden Janjikan 'Hari Baru' Untuk Amerika Serikat

Kamis, 21 Jan 2021 12:42

Inilah Harapan Partai Gelora kepada Listyo Sigit sebagai Kapolri Baru

Inilah Harapan Partai Gelora kepada Listyo Sigit sebagai Kapolri Baru

Kamis, 21 Jan 2021 12:32

DKI Punya Sekda Baru, Fahira Idris: Bantu Gubernur Kuatkan Koordinasi dan Kolaborasi Hadapi Pandemi

DKI Punya Sekda Baru, Fahira Idris: Bantu Gubernur Kuatkan Koordinasi dan Kolaborasi Hadapi Pandemi

Kamis, 21 Jan 2021 12:14

Ketua MUI Bidang Fatwa Maudhuiyah Terima Doktor Honoris Causa dari UIN Semarang

Ketua MUI Bidang Fatwa Maudhuiyah Terima Doktor Honoris Causa dari UIN Semarang

Kamis, 21 Jan 2021 11:59

Wakil Ketua FPKS Pertanyakan Motif Presiden Terbitkan Perpres No. 7 Tahun 2021

Wakil Ketua FPKS Pertanyakan Motif Presiden Terbitkan Perpres No. 7 Tahun 2021

Kamis, 21 Jan 2021 11:46

Upaya Cordova Indonesia Bertahan di Tengah Pandemi

Upaya Cordova Indonesia Bertahan di Tengah Pandemi

Kamis, 21 Jan 2021 11:34

Nasdem Bantu Korban Bencana Sulbar

Nasdem Bantu Korban Bencana Sulbar

Kamis, 21 Jan 2021 11:29

Anies Dikerjain Lagi!

Anies Dikerjain Lagi!

Kamis, 21 Jan 2021 11:01


MUI

Must Read!
X