Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
5.016 views

Jokowi Bisa Terjerat Kasus Korupsi Jika Salahgunakan Dana Haji

 
Oleh :
DR. Ismail Rumadan*
 
 
KONTROVERSI terkait kepastian pengelolaan dana haji untuk infrastruktur bisa atau tidak kini terjawab sudah dengan pelantikan 14 anggota Badan Pengelolaan.  Sebab pada awalnya dana ini mau dikelola namun terkendala dengan belum terbentuknya BPKH sebagaimana amanat undang-undang.
 
Namun suara-suara protes terkait dengan penggunaan dana haji ini masih tetap bermunculan, bahkan konon kabarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa haram hukumnya untuk penggunaan dana haji bagi pembangunan infrastruktur karena tidak sesuai peruntukannya.
 
Jika benar bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa, maka hal ini menjadi peringatan keras bagi Presiden Joko Widodo agar hati-hati dalam menggunakan dana umat tersebut. Paling tidak Jokowi harus memberikan alasan yang logis dan mendasar secara hukum kepada masyarakat terutama ummat Islam terkait kebijakan penggunaan dana haji tersebut. 
 
Sebab dana haji atau dana abadi umat itu jumlahnya terbilang besar.
Kejelasan penggunaan dana haji ini sangat penting untuk dikemukakan terkait beberapa hal; 
 
1. Bahwa dana ini adalah dana Ummat Islam dan peruntukannya harus berkaitan degan kepentingan ummat Islam; Pertanyaannya infrastruktur yang mau dibangun adalah infrastruk apa? Harus jelas apakah infrastruktur yang dibangun adalah terkait dengan gedung sekolah Islam, masjid atau yang lainnya?
 
2. Kedua adalah terkait status penggunaan dana tersebut apakah sifatnya pinjaman atau yang lain? Jika pinjamanpun harus dikonversi ke dalam APBN atau APBNP, agar jelas, kemudian bagimana model pengembaliannya?
 
Bahwa, Pasal 46 ayat(3) UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. "Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi harus sesuai dengan prinsip syariah."
 
Oleh karena itu, penggunaan dana haji oleh Presiden dituntut untuk mengedepankan “the right to receive” dan tujuan penggunaan dana tersebut. Konsekuensi yuridis dengan adanya kebijakan yang tidak didasarkan pada tujuan, peraturan perundang-undangan yang jelas akan berakibat terjadinya tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang.
 
Dapat dipahami bahwa dana haji ini adalah dana yang dikategorikan sebagai dana non bageter. UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara secara tegas melarang seluruh pejabat dan aparatur negara mengelola dana yang tidak tercancum dalam dokumen APBN (non-budgeter). Semua anggaran (pendapatan, pengeluaran, penerimaan, dan pembiayaan) haruslah tercatat dalam APBN sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
 
Tindakan sewenang-wenang dapat terjadi apabila pemerintah tidak memiliki cukup rasionalitas sebagai parameter, misalnya: terhadap perlunya penggunaan dana haji tsb. Pada sisi lain, tindakan ini dapat berakibat penyalahgunaan wewenang yang didasarkan pada parameter tujuan pemberian wewenang yang disalahgunakan. Namun, jika alasannya rasional, maka hal ini bisa diperbolehkan.
 
Patuhi Beberapa Prinsip
 
Budaya "korupsi berjamaah" secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi sebuah praktik rutin di instansi pemerintah. Tujuan penggunaan dana Haji termasuk kategori dana off-budget untuk kepentingan yang baik/legal maupun yang tidak baik/ilegal pada prinsipnya tetap melanggar ketentuan yang ada. Tapi dalam praktiknya memang sangat sulit untuk dihindari.
 
Pada dasarnya penggunaan dana haji yang merupakan dana umat (publik) harus didasarkan pada beberapa prinsip anggaran publik, antara lain:
 
Pertama, otorisasi legislatif. Penggunaan dana haji haruslah mendapatkan otorisasi (pemberian kuasa) dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
 
Kedua, prinsip non discretionary appropriation. Bahwa Presiden tidak serta merta bisa seenaknya bebas menentukan untuk apa pembagian peruntukan dana yang telah dikuasakan kepadanya. Jumlah yang akhirnya nanti disetujui oleh dewan legislatif ini, harus benar-benar ditekankan agar termanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien.
 
Ketiga, prinsip kejelasan. Dana haji hendaknya jelas terinci namun sederhana, dapat dipahami masyarakat terutama umat Islam, dan tidak membingungkan. Tidak diperkenankan adanya pembiayaan pembangunan atau infrastuktur yang tidak jelas mekanismenya.
 
Keempat, diketahui publik. Penggunaan dana haji harus diinformasikan kepada masyarakat umat Islam secara luas. Yang dilandaskan pada UU Keterbukaan Informasi Publik.
 
Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus berhati-hati dalam menggunakan dana haji yang sifatnya non bageter, sebab banyak kasus penggunaan dana non bageter yang telah mejerat pejabat ke meja hijau karena terlibat praktik korupsi akibat penggunaan dana tersebut tidak tepat.  Sebut saja kasus dana non bageter Bulog dan dana bantuan Brunei yang berujung pada lengsernya Presiden Abdurahman Wahid.
 
Oleh karena itu, himbawannya adalah Presiden sebaiknya berhenti untuk berwacana terkait rencana penngunaan dana haji untuk pembangunan infrastuktur. Dekan Fakultas Hukum Unas, Jakarta dan Sekjen MASIKA-ICMI

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Terlahir dengan fisik tak sempurna, Ustadz Rohmat diuji istri dan kedua orang tuanya murtad jadi korban kristenisasi. Kini ia gigih berdakwah di pelosok Lembah Ciranca Garut....

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Insya Allah besok Jum’at IDC berbagi Sedekah Jum’at dan Wakaf Mushaf Al-Qur'an kepada para Santri TPQ Masjid Al-Iman Garut. Mari berburu keberkahan sedekah Jumat dan wakaf Al-Qur'an....

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah  Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah di Tangerang Banten ini terhenti karena terkendala biaya. Diperlukan biaya 30 juta rupiah untuk merampungkan agar ibadah dan syiar Islam makin semarak....

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Ustadz Karita dan Ustadzah Nurjanah totalitas berdakwah memajukan pendidikan agama di Leuwigede Indramayu. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tinggal di gubuk dari karung bekas. Ayo Bantu..!!!...

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah, ibadah dan pengajian warga Kampung Warung Gantung Talegong Garut, Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum memiliki tempat wudhu. Ayo Wakaf..!!!...

Latest News
SDF Buru Pejuang IS Tersisa Di Penjara Ghwayran

SDF Buru Pejuang IS Tersisa Di Penjara Ghwayran

Jum'at, 28 Jan 2022 21:45

Berlaku 2023, Pelat Nomor Dipasangi Cip untuk Hindari Pemalsuan

Berlaku 2023, Pelat Nomor Dipasangi Cip untuk Hindari Pemalsuan

Jum'at, 28 Jan 2022 21:35

Bertemu Wali Kota Padang, Pengurus Dewan Da’wah Sumbar Bahas Rakornas hingga LGBT

Bertemu Wali Kota Padang, Pengurus Dewan Da’wah Sumbar Bahas Rakornas hingga LGBT

Jum'at, 28 Jan 2022 21:00

Kelompok Oposisi Iran Retas TV Dan Radio Pemerintah, Serukan Pembunuhan Kamenei

Kelompok Oposisi Iran Retas TV Dan Radio Pemerintah, Serukan Pembunuhan Kamenei

Jum'at, 28 Jan 2022 21:00

Gadi Elzenkot: Israel Hampir Bunuh Jenderal Iran Qassem Soleimani Di Suriah

Gadi Elzenkot: Israel Hampir Bunuh Jenderal Iran Qassem Soleimani Di Suriah

Jum'at, 28 Jan 2022 20:13

Kaitkan Terorisme dengan Ponpes, HNW: Harusnya Polri dan BNPT Satukan Bangsa Lawan OPM

Kaitkan Terorisme dengan Ponpes, HNW: Harusnya Polri dan BNPT Satukan Bangsa Lawan OPM

Jum'at, 28 Jan 2022 18:39

Bapack-Bapack Lyfe

Bapack-Bapack Lyfe

Jum'at, 28 Jan 2022 14:53

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Jum'at, 28 Jan 2022 09:58

Indonesia Akan Dikepung Relawan Anies

Indonesia Akan Dikepung Relawan Anies

Kamis, 27 Jan 2022 20:29

Pasukan Pemerintah Yaman Tewaskan Lusinan Pemberontak Syi'ah Houtsi Di Distrik Abedia Marib Tengah

Pasukan Pemerintah Yaman Tewaskan Lusinan Pemberontak Syi'ah Houtsi Di Distrik Abedia Marib Tengah

Kamis, 27 Jan 2022 19:45

1 Tentara Filipina Tewas 2 Terluka Dalam Serangan Abu Sayyaf Di Sulu

1 Tentara Filipina Tewas 2 Terluka Dalam Serangan Abu Sayyaf Di Sulu

Kamis, 27 Jan 2022 19:00

Publikasi Daftar Pesantren Terafiliasi Kelompok Teroris oleh BNPT Timbulkan Kecemasan Masyarakat

Publikasi Daftar Pesantren Terafiliasi Kelompok Teroris oleh BNPT Timbulkan Kecemasan Masyarakat

Kamis, 27 Jan 2022 18:15

Prancis Akan Tutup Situs Web Islam Karena Bertentangan Dengan 'Nilai-nilai Nasional'

Prancis Akan Tutup Situs Web Islam Karena Bertentangan Dengan 'Nilai-nilai Nasional'

Kamis, 27 Jan 2022 18:15

Sesajen dan Seribu Dupa Mengiringi Doa, Layakkah Dilakukan?

Sesajen dan Seribu Dupa Mengiringi Doa, Layakkah Dilakukan?

Kamis, 27 Jan 2022 10:29

Peluang 2022: Kemitraan Padang Pariaman Raih Omset Puluhan Juta

Peluang 2022: Kemitraan Padang Pariaman Raih Omset Puluhan Juta

Kamis, 27 Jan 2022 07:23

Lantik Dewan Pakar, PKS Siap Bersinergi Bangun Indonesia

Lantik Dewan Pakar, PKS Siap Bersinergi Bangun Indonesia

Kamis, 27 Jan 2022 04:20

Api Bandung Menghangatkan Purnawirawan

Api Bandung Menghangatkan Purnawirawan

Rabu, 26 Jan 2022 23:14

Pernyataan Kepala BNPT Soal Pesantren Terafilisasi Jaringan Teroris Perlu Diluruskan

Pernyataan Kepala BNPT Soal Pesantren Terafilisasi Jaringan Teroris Perlu Diluruskan

Rabu, 26 Jan 2022 23:12

Legislator: Sejahterakan Rakyat, Penerimaan Pajak Akan Meningkat

Legislator: Sejahterakan Rakyat, Penerimaan Pajak Akan Meningkat

Rabu, 26 Jan 2022 23:10

Ketua MIUMI Aceh Isi Pengajian 'Urgensi dan Keutamaan Belajar Ilmu Syari' di Dayah Arun Lhokseumawe

Ketua MIUMI Aceh Isi Pengajian 'Urgensi dan Keutamaan Belajar Ilmu Syari' di Dayah Arun Lhokseumawe

Rabu, 26 Jan 2022 22:46


MUI

Must Read!
X