Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
5.036 views

Menimbang Dua Putusan Pengadilan Buni Yani dengan Ahok

 

Oleh:

Dr Abdul Chair Ramadhan, SH, MH*

 

PUTUSAN Pengadilan Negeri Bandung yang memidana Buni Yani dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan telah menimbulkan distorsi penegakan hukum yang tidak sehilir dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memidana Basuki T. Purnama alias Ahok. Pernyataan Ahok  yang menodai agama Islam adalah hulu dari semua kegaduhan yang terjadi. Terhadap kegaduhan tersebut sudah sepantasnya dilakukan proses penegakan hukum.

Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Buni Yani sejatinya bukanlah merupakan sebab timbulnya kegaduhan tersebut. Ketika Buni Yani dilaporkan dan kemudian dituntut serta dijatuhkan hukuman pidana, maka memiliki konsekuensi yuridis berupa adanya dua putusan Pengadilan yang saling berseberangan. Tegasnya putusan Pengadilan Negeri Bandung telah menegasikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menentukan perkara yang sedang dihadapi oleh Buni Yani, dan oleh karenanya menjadi patokan bagi Pengadilan Negeri Bandung.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan – dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap – bahwa pidato Ahok bukan termasuk perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 156 KUHP. Pidato Ahok termasuk perbuatan menodai agama Islam sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 156a huruf a KUHP. Dengan demikian, video yang unggah oleh Pemprov DKI Jakarta, maupun video yang ditransmisikan oleh Buni Yani bukanlah termasuk perbuatan pidana.

Penting untuk dipahami, tidaklah mungkin ada perbuatan mentransmisikan tanpa sebelumnya ada perbuatan mendistribusikan. Ketika seseorang dilaporkan - untuk kemudian diproses secara hukum – telah melakukan penyebaran konten ilegal, di sisi lain pihak yang mendistribusikan tidak diproses secara hukum, adalah suatu bentuk penyimpangan dan mencederai nilai-nilai keadilan (equality before the law). Logika hukumnya, apabila suatu konten dianggap ilegal, maka selain pihak yang turut mentransmisikan, maka kepada pihak yang mendistribusikan (in casu Pemprov DKI Jakarta) seharusnya juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Buni Yani terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dengan mengacu kepada dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 32 UU ITE,  menurut penulis sangat tidak beralasan hukum dan bahkan bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, disebutkan bahwa video resmi Diskominfo Pemprov DKI sebagai barang bukti.

Disebutkan pula, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Puslabfor Mabes Polri, ternyata tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pengurangan frame dan telah pula dibenarkan oleh Ahok.  Menjadi aneh jika, Buni Yani didakwa dan kemudian dipidana dengan dasar telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 UU ITE.  Merujuk pada Pasal 28F UUD 1945, setiap orang (in casu Buni Yani) berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk melalui sistem elektronik.

Lebih aneh lagi, disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Buni Yani dipandang sebagai perbuatan pidana, terkecuali adanya izin terlebih dahulu dari Pemprov DKI. Disini terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan. Perihal izin/persetujuan yang dimaksudkan dalam UU ITE menunjuk kepada kewajiban sebagaimana ditentukan pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Adapun perihal data pribadi seseorang, dijelaskan pada Penjelasan Pasal 26 ayat (1), bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian : hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.  Dari rumusan tersebut tidaklah relevan mengaitkan video pidato Ahok yang didistribusikan oleh Pemprov DKI dengan data pribadi seseorang (baca : Ahok). Apa yang dinyatakan oleh Ahok bukanlah termasuk data pribadi sebagaimana dimaksudkan Pasal 26 ayat (1).

Terkait tiadanya kata “pakai”, bukan kali pertama timbul dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung, melainkan pernah menjadi polemik sebelum Ahok ditetapkan menjadi tersangka hingga berlanjut dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempermasalahkannya. Seluruh Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tidak ada satu pun Saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buni Yani.

Ahok Sumber Keresahan

Dari informasi yang beredar, yang diunggah oleh Buni Yani adalah tidak ada kata “pakai”, sedangkan informasi yang diperoleh para Saksi ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Demikian pula yang dipersoalkan oleh para Saksi dan dilaporkan kepada Kepolisian adalah ucapan yang dilihat oleh para Saksi di video youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang juga ada kata “pakai”,  yaitu “dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu.”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tegas menyatakan bahwa timbulnya keresahan di masyarakat adalah akibat dari adanya ucapan Ahok tentang Surat Al Maidah : 51  yang ada di video youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, Buni Yani bukanlah sumber keresahan atau kegaduhan di masyarakat, justru sumber satu-satunya ucapan adalah sang terpidana Basuki T. Purnama.

Kekeliruan penerapan hukum oleh Pengadilan menunjukkan Hakim terpaku pada penghilangan kata ”pakai” dalam trankrip yang diunggah Buni Yani, tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan lainnya. Kemampuan hakim demikian sebagaimana yang telah didengungkan dalam “the judge as a la bouchede la loi, as the mouth piece of the law” yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu hakim hanyalah menjadi corong undang-undang.Tim Ahli KAPPU Partai Bulan Bintang

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Ulama dan Pemimpin Muslim Filipina Kecam Rencana Militer Untuk Mengawasi Madrasah

Ulama dan Pemimpin Muslim Filipina Kecam Rencana Militer Untuk Mengawasi Madrasah

Selasa, 20 Oct 2020 22:35

Kemunafikan Eropa: Kata-kata Kosong Untuk Palestina, Senjata Mematikan Untuk Israel

Kemunafikan Eropa: Kata-kata Kosong Untuk Palestina, Senjata Mematikan Untuk Israel

Selasa, 20 Oct 2020 22:15

Kepala Mossad Sebut Israel dan Arab Saudi Pelihara Hubungan Perdamaian Tidak Resmi

Kepala Mossad Sebut Israel dan Arab Saudi Pelihara Hubungan Perdamaian Tidak Resmi

Selasa, 20 Oct 2020 21:15

AS Cantumkan Pebisnis Batu Permata Di Australia Dalam Daftar Teroris yang Ditunjuk Global

AS Cantumkan Pebisnis Batu Permata Di Australia Dalam Daftar Teroris yang Ditunjuk Global

Selasa, 20 Oct 2020 20:45

Koalisi Advokat Bersiap Somasi Menteri Kesehatan

Koalisi Advokat Bersiap Somasi Menteri Kesehatan

Selasa, 20 Oct 2020 19:41

PKS: Setahun Jokowi, Semua Ambyar!

PKS: Setahun Jokowi, Semua Ambyar!

Selasa, 20 Oct 2020 17:59

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, Anis: Kinerja Bidang Ekonomi Belum Memuaskan

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, Anis: Kinerja Bidang Ekonomi Belum Memuaskan

Selasa, 20 Oct 2020 17:26

Hasil Survei: 40% Gen-Z Inginkan Jaringan Stabil

Hasil Survei: 40% Gen-Z Inginkan Jaringan Stabil

Selasa, 20 Oct 2020 09:33

Mau Tanya, Video Kawal Jogging dan Helikopter Itu Hoax Apa Tidak?

Mau Tanya, Video Kawal Jogging dan Helikopter Itu Hoax Apa Tidak?

Selasa, 20 Oct 2020 07:02

Menteri Toleransi UEA Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Inggris

Menteri Toleransi UEA Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Wanita Inggris

Senin, 19 Oct 2020 21:43

Ayah, Sosok Tegar yang Layak Mendapatkan Surga

Ayah, Sosok Tegar yang Layak Mendapatkan Surga

Senin, 19 Oct 2020 21:32

Islamic State Bidik Negara Teluk, Serukan Serang Kepentingan Ekonomi Saudi

Islamic State Bidik Negara Teluk, Serukan Serang Kepentingan Ekonomi Saudi

Senin, 19 Oct 2020 21:18

Penghargaan sebagai Negara Pengutang, Malu atau Bangga?

Penghargaan sebagai Negara Pengutang, Malu atau Bangga?

Senin, 19 Oct 2020 21:09

Falsafah: Hikmah yang Terbatas

Falsafah: Hikmah yang Terbatas

Senin, 19 Oct 2020 20:05

Masjid-masjid di Gaza Kembali Dibuka Setelah Ditutup Beberapa Pekan karena Pandemi Corona

Masjid-masjid di Gaza Kembali Dibuka Setelah Ditutup Beberapa Pekan karena Pandemi Corona

Senin, 19 Oct 2020 16:45

Ngabalin Ditunggangi ISIS

Ngabalin Ditunggangi ISIS

Senin, 19 Oct 2020 15:35

PP Hima Persis Kecam Penangkapan Serampangan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa

PP Hima Persis Kecam Penangkapan Serampangan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa

Senin, 19 Oct 2020 14:20

Presiden Ilham Aliyev: Militer Azerbaijan Bebaskan 13 Desa Lagi dari Pasukan Pendudukan Armenia

Presiden Ilham Aliyev: Militer Azerbaijan Bebaskan 13 Desa Lagi dari Pasukan Pendudukan Armenia

Senin, 19 Oct 2020 14:15

Pengurus Baru Dewan Dakwah Gelar Raker

Pengurus Baru Dewan Dakwah Gelar Raker

Senin, 19 Oct 2020 12:10

Legislator Sebut UU Omnibus Law Tak Jadi Solusi Persoalan Ekonomi Nasional

Legislator Sebut UU Omnibus Law Tak Jadi Solusi Persoalan Ekonomi Nasional

Senin, 19 Oct 2020 10:36


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X