Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.397 views

Menimbang Dua Putusan Pengadilan Buni Yani dengan Ahok

 

Oleh:

Dr Abdul Chair Ramadhan, SH, MH*

 

PUTUSAN Pengadilan Negeri Bandung yang memidana Buni Yani dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan telah menimbulkan distorsi penegakan hukum yang tidak sehilir dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memidana Basuki T. Purnama alias Ahok. Pernyataan Ahok  yang menodai agama Islam adalah hulu dari semua kegaduhan yang terjadi. Terhadap kegaduhan tersebut sudah sepantasnya dilakukan proses penegakan hukum.

Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Buni Yani sejatinya bukanlah merupakan sebab timbulnya kegaduhan tersebut. Ketika Buni Yani dilaporkan dan kemudian dituntut serta dijatuhkan hukuman pidana, maka memiliki konsekuensi yuridis berupa adanya dua putusan Pengadilan yang saling berseberangan. Tegasnya putusan Pengadilan Negeri Bandung telah menegasikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menentukan perkara yang sedang dihadapi oleh Buni Yani, dan oleh karenanya menjadi patokan bagi Pengadilan Negeri Bandung.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan – dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap – bahwa pidato Ahok bukan termasuk perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 156 KUHP. Pidato Ahok termasuk perbuatan menodai agama Islam sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 156a huruf a KUHP. Dengan demikian, video yang unggah oleh Pemprov DKI Jakarta, maupun video yang ditransmisikan oleh Buni Yani bukanlah termasuk perbuatan pidana.

Penting untuk dipahami, tidaklah mungkin ada perbuatan mentransmisikan tanpa sebelumnya ada perbuatan mendistribusikan. Ketika seseorang dilaporkan - untuk kemudian diproses secara hukum – telah melakukan penyebaran konten ilegal, di sisi lain pihak yang mendistribusikan tidak diproses secara hukum, adalah suatu bentuk penyimpangan dan mencederai nilai-nilai keadilan (equality before the law). Logika hukumnya, apabila suatu konten dianggap ilegal, maka selain pihak yang turut mentransmisikan, maka kepada pihak yang mendistribusikan (in casu Pemprov DKI Jakarta) seharusnya juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Buni Yani terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dengan mengacu kepada dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 32 UU ITE,  menurut penulis sangat tidak beralasan hukum dan bahkan bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, disebutkan bahwa video resmi Diskominfo Pemprov DKI sebagai barang bukti.

Disebutkan pula, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Puslabfor Mabes Polri, ternyata tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pengurangan frame dan telah pula dibenarkan oleh Ahok.  Menjadi aneh jika, Buni Yani didakwa dan kemudian dipidana dengan dasar telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 UU ITE.  Merujuk pada Pasal 28F UUD 1945, setiap orang (in casu Buni Yani) berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk melalui sistem elektronik.

Lebih aneh lagi, disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Buni Yani dipandang sebagai perbuatan pidana, terkecuali adanya izin terlebih dahulu dari Pemprov DKI. Disini terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan. Perihal izin/persetujuan yang dimaksudkan dalam UU ITE menunjuk kepada kewajiban sebagaimana ditentukan pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Adapun perihal data pribadi seseorang, dijelaskan pada Penjelasan Pasal 26 ayat (1), bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian : hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.  Dari rumusan tersebut tidaklah relevan mengaitkan video pidato Ahok yang didistribusikan oleh Pemprov DKI dengan data pribadi seseorang (baca : Ahok). Apa yang dinyatakan oleh Ahok bukanlah termasuk data pribadi sebagaimana dimaksudkan Pasal 26 ayat (1).

Terkait tiadanya kata “pakai”, bukan kali pertama timbul dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung, melainkan pernah menjadi polemik sebelum Ahok ditetapkan menjadi tersangka hingga berlanjut dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempermasalahkannya. Seluruh Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tidak ada satu pun Saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buni Yani.

Ahok Sumber Keresahan

Dari informasi yang beredar, yang diunggah oleh Buni Yani adalah tidak ada kata “pakai”, sedangkan informasi yang diperoleh para Saksi ada kata “pakai”, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Demikian pula yang dipersoalkan oleh para Saksi dan dilaporkan kepada Kepolisian adalah ucapan yang dilihat oleh para Saksi di video youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang juga ada kata “pakai”,  yaitu “dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu.”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tegas menyatakan bahwa timbulnya keresahan di masyarakat adalah akibat dari adanya ucapan Ahok tentang Surat Al Maidah : 51  yang ada di video youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, Buni Yani bukanlah sumber keresahan atau kegaduhan di masyarakat, justru sumber satu-satunya ucapan adalah sang terpidana Basuki T. Purnama.

Kekeliruan penerapan hukum oleh Pengadilan menunjukkan Hakim terpaku pada penghilangan kata ”pakai” dalam trankrip yang diunggah Buni Yani, tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan lainnya. Kemampuan hakim demikian sebagaimana yang telah didengungkan dalam “the judge as a la bouchede la loi, as the mouth piece of the law” yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu hakim hanyalah menjadi corong undang-undang.Tim Ahli KAPPU Partai Bulan Bintang

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Pusat Jam Tangan Impor Murah

Tampil cantik dan keren dengan jam tangan impor pilihan. Tersedia koleksi ribuan jam tangan untuk pria dan wanita, harga dijamin murah.
http://timitime.asia

Infaq Dakwah Center

Yuhendra-Yuliani: Keluarga Muallaf dan Yatim Dhuafa Butuh Modal Usaha, Ayo Bantu!!!

Yuhendra-Yuliani: Keluarga Muallaf dan Yatim Dhuafa Butuh Modal Usaha, Ayo Bantu!!!

Dalam iman, rumah tangga muallaf ini sangat bahagia. Namun dalam hal ekonomi, pasangan pengamen dan tukang ojek yang memiliki 3 yatim ini sangat dhuafa dan memprihatinkan....

Mushalla di Pelosok Butuh Biaya Renovasi 20 Juta Rupiah. Ayo Bantu..!!!

Mushalla di Pelosok Butuh Biaya Renovasi 20 Juta Rupiah. Ayo Bantu..!!!

Mushalla ini sudah sangat rapuh dan tidak layak, harus direnovasi total. Mari sisihkan harta, amal jariyah, pahalanya terus mengalir tak terbatas umur, bonus property abadi di Surga...

Bayi Anak Ustadz Pesantren Qur'an ini Kritis Menderita Toxoplasmosis. Ayo Bantu.!!!

Bayi Anak Ustadz Pesantren Qur'an ini Kritis Menderita Toxoplasmosis. Ayo Bantu.!!!

Sudah 9 hari bayi Tazkia kritis terinfeksi toxoplasma. Sang ayah, Ustadz Yusron pengasuh pesantren Tahfizh Al-Qur'an Sukoharjo terbentur biaya yang sudah mencapai 31 juta rupiah...

Dihantam Truk Tronton, Ustadz Hibatullah Tak Sadarkan Diri 7 Hari. Ayo Bantu.!!!

Dihantam Truk Tronton, Ustadz Hibatullah Tak Sadarkan Diri 7 Hari. Ayo Bantu.!!!

Mujahid Dakwah ini mengalami kecelakaan hebat: rahangnya bergeser harus dioperasi; bibir atas sobek hingga hidung; tulang pinggul retak. Ayo bantu supaya bisa beraktivitas dakwah lagi....

Keluarga Yatim Muallaf Hidup Serba Kekurangan. Ayo Bantu Beasiswa dan Modal Usaha.!!

Keluarga Yatim Muallaf Hidup Serba Kekurangan. Ayo Bantu Beasiswa dan Modal Usaha.!!

Tak berselang lama setelah berikrar masuk Islam bersama seluruh keluarganya, Ganda Korwa wafat meninggalkan istri dan 6 anak yatim. Kondisi mereka sangat mengenaskan....

Latest News
Dukung Aksi Bela Palestina, Tabligh Akbar Ustadz Farid Okbah Ditunda

Dukung Aksi Bela Palestina, Tabligh Akbar Ustadz Farid Okbah Ditunda

Jum'at, 15 Dec 2017 11:00

Mudrick Sangidu Tantang Jokowi Putus Hubungan Diplomatik dengan AS dan Deportasi Warganya

Mudrick Sangidu Tantang Jokowi Putus Hubungan Diplomatik dengan AS dan Deportasi Warganya

Jum'at, 15 Dec 2017 09:41

DDII Keluarkan Resolusi Jihad Pertahankan Al-Quds

DDII Keluarkan Resolusi Jihad Pertahankan Al-Quds

Jum'at, 15 Dec 2017 09:35

AILA: Putusan MK Suburkan Gerakan Anti Moral dan Agama

AILA: Putusan MK Suburkan Gerakan Anti Moral dan Agama

Jum'at, 15 Dec 2017 09:23

VIDEO: Pilkada Serentak, Ulama Serukan Pilih Pemimpin yang Berpihak kepada Islam

VIDEO: Pilkada Serentak, Ulama Serukan Pilih Pemimpin yang Berpihak kepada Islam

Jum'at, 15 Dec 2017 09:04

PAUD; Pendidikan Anak Usia Dini dan

PAUD; Pendidikan Anak Usia Dini dan "Anak Usia Dewasa"

Jum'at, 15 Dec 2017 08:57

Sebarkan Agama ke Umat Islam, 4 Misionaris Hampir Dihajar Warga

Sebarkan Agama ke Umat Islam, 4 Misionaris Hampir Dihajar Warga

Jum'at, 15 Dec 2017 08:40

Al-Shabaab Serang Akademi Pelatihan Polisi Somalia, 17 Petugas Tewas 20 Terluka

Al-Shabaab Serang Akademi Pelatihan Polisi Somalia, 17 Petugas Tewas 20 Terluka

Kamis, 14 Dec 2017 22:25

Hamas: Negara Israel Tidak Ada, Tidak Bisa Miliki Ibukota Sendiri

Hamas: Negara Israel Tidak Ada, Tidak Bisa Miliki Ibukota Sendiri

Kamis, 14 Dec 2017 22:03

MSF Perkiraan 6700 Muslim Rohingya Tewas di Rakhine Myanmar hanya Dalam Tempo Sebulan

MSF Perkiraan 6700 Muslim Rohingya Tewas di Rakhine Myanmar hanya Dalam Tempo Sebulan

Kamis, 14 Dec 2017 21:08

Gelar Seminar Lecehkan Alquran, Rektor UIN Sumut Diminta Mundur

Gelar Seminar Lecehkan Alquran, Rektor UIN Sumut Diminta Mundur

Kamis, 14 Dec 2017 12:51

Kokam dan Banser Akan Apel Akbar Bersama di Yogyakarta

Kokam dan Banser Akan Apel Akbar Bersama di Yogyakarta

Kamis, 14 Dec 2017 12:09

Mahasiswa dan Pemuda Solo Kecam Trump

Mahasiswa dan Pemuda Solo Kecam Trump

Kamis, 14 Dec 2017 11:43

Indonesia Perlu Dorong Sidang Majelis Umum PBB untuk Bela Palestina

Indonesia Perlu Dorong Sidang Majelis Umum PBB untuk Bela Palestina

Kamis, 14 Dec 2017 11:05

Hanafi Rais: Pemerintah Seharusnya Serukan Boikot Produk AS

Hanafi Rais: Pemerintah Seharusnya Serukan Boikot Produk AS

Kamis, 14 Dec 2017 10:38

Peti Mati Donald Trump Diarak Pakai Becak

Peti Mati Donald Trump Diarak Pakai Becak

Kamis, 14 Dec 2017 08:26

Innalillahi, AM Fatwa Berpulang

Innalillahi, AM Fatwa Berpulang

Kamis, 14 Dec 2017 07:04

My Teacher is My Hero (Bagian 2-Selesai)

My Teacher is My Hero (Bagian 2-Selesai)

Kamis, 14 Dec 2017 04:55

Keong Sawah Pengganti Daging Sapi, Inikah Solusi?

Keong Sawah Pengganti Daging Sapi, Inikah Solusi?

Rabu, 13 Dec 2017 23:33

Palang Merah Internasional: Kehidupan 'Terhenti' di Rakhine Myanmar

Palang Merah Internasional: Kehidupan 'Terhenti' di Rakhine Myanmar

Rabu, 13 Dec 2017 22:45


Mukena bordir mewar harga murah

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X