Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
5.671 views

Soal Freeport, Kamu Kerja untuk Siapa, Sri?

Oleh:

Edy Mulyadi*

 

TIDAK lama lagi Freeport bakal menikmati fasilitas perpajakan yang menggiurkan.Freeport lag-lagi mendapat keistimewaan. Draft beleid berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berisi keringanan pajak itu sekarang sudah di Sekretariat Negara (Setneg).

Dalam bab VII Pasal 14 RPP tersebut, disebutkan tarif PPh Freeport hanya 25%. Angka ini turun ketimbang PPh badan Freeport saat masih rezim Kontrak Karya (KK), yaitu 35%.  Tapi, Freeport menanggung bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang IUPK dan bagian pemerintah daerah sebesar 6%. 

Gerangan siapakah tokoh di balik susutnya kewajiban perpajakan Freeport? Yup, benar. Orang itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI).

“Tentang penerimaan negara, RPP disusun Bu Sri Mulyani (Menkeu). Sedangkan menyangkut divestasi, baik waktu dan nilai ditangani tim gabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan, Senin (2/10).

Sepintas, ujung-ujungnya Freeport tetap membayar 35% sebagaimana sebelum menyandang status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).Bahkan, sebagai pendisain peraturan pemerintah (PP)sebelumnya Sri mengatakan, nanti secara agregat ketentuan pajak Freeport akan lebih besar dari yang sekarang diterapkan. Benarkah demikian?

Ternyata tidak juga. Jika ditelisik lebih dalam, jumlah yang akan dibayar justru menjadi lebih rendah. Penjelasannya begini. Misalnya, laba operasi Freeport Rp 1.000.000 Sesuai ketentuan yang ada, Freeport harus membayar PPh Rp 350.000. Jumlah ini dihitung dari laba perusahaan sebelum dikurangi bunga utang dan pajak terutang alias EBITDA.

Di sisi lain, tambahan pajak bagian pemerintah pusat dan pemda 10% dihitung dari laba bersih. Maka dengan RPP baru tadi, Freeport membayar PPh Badan Rp 350.000 ditambah bagian pemerintah pusat dan daerah Rp 75.000 (laba operasi PPh Badan). Jadi total yang harus dibayar cuma Rp 325.000. Lebih rendah, kan?

Tunggu Restu Freeport

Berkaca dari bocornya surat bos Freeport McMoran yang menolak skema divestasi saham 51%, sepertinya pemerintah tidak bermaksud buru-buru meluncurkan RPP tadi. Penundaan bukan dimaksudkan untuk memperoleh masukan publik, terutama menyangkut substansinya, melainkan justru guna meraih persetujuan Freeport. Untuk itu CEO Freeport McMoRan Inc. dijadwalkan bakal kembali bertandang pekan ini atau pekan depan untuk melanjutkan perundingan.

Bagaimana seandainya draft RPP yang memberi bonus keringanan pajak tadi tidak membuat Freeport happy? Akankah Sri kembali tergopoh-gopoh memperbarui kontennya agar lebih sesuai dengan keinganan si Amerika itu? Kalau, katakanlah, dia bermaksud keukeuhdengan draft yang disusunnya, maka untuk apa pula kehadiran CEO Freeport McMoran Richard Adkerson tetap dinanti?

Tapi, melihat rekam jejaknya selama ini, besar kemungkinan Sri bakal kembali menyesuaikan materi RPP agar bisa membuat Freeport senang. Tidak mustahil bila pemberlakuan RPP tersebut tetap akan menunggu restu Freeport.

Langkah minimal yang biasa ditunjukkannya adalah cenderung berdamai dan menghindari konforntasi dengan asing. Coba, tunjukkan bagaimana sikapnya atas surat Adkerson kepada Kementerian Keuangan yang berisi penolakan divestasi saham 51%. Adakah Sri mencak-mencak karena merasa terhina sebagaimana seharusnya? Ga juga, kan?  Padahal, surat itu jelas-jelas menunjukkan arogansi luar biasa dari orang asing yang mencari rejeki dari perut Bumi Pertiwi.

Menabrak Konstitusi

Apa yang dilakukan Sri sejatinya bertentangan dengan berbagai peraturan di atasnya. Tidak tanggung-tanggung, RPP tadi menabrak konstitusi, khususnya pasal 23 A. Pasal tersebut berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Konstitusi mewajibkan pajak dan pungutan yang memaksa diatur dalam Undang-Undang. Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara (Minerba), ketentuannya ada di UU No. 04/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Dengan keharusan  pajak diatur dengan UU, Konstitusi kita hendak memastikan pemungutan pajak juga dikendalikan dan diawasi oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah ketentuan perpajakan lahir dalam bentuk UU, maka tidak boleh ada lagi pungutan yang bersifat memaksa dalam lingkup nasional, apalagi jika didasarkan pada peraturan yang secara hirarki lebih rendah daripada UU.

Keringanan perpajakan bagi Freeport juga melanggar UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tapi begitulah Sri, kalau untuk menyenangkan asing, seolah apa saja bisa dilakukan, termasuk melanggar konsititusi dan UU. Bukan main!

Bandingkan dengan yang dilakukan Sri terhadap rakyatnya sendiri. Masih ingat, bagaimana dia melahirkan sejumlah kebijakan untuk menggenjot penerimaan pajak? Kalau kepada rakyatnya sendiri, Sri begitu galak memalak berbagai pajak.

Sebut saja rencana pengenaan PPN untuk gula tebu rakyat. Dia juga pernah bermaksud menurunkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp4 juta menjadi sesuai upah minimum provinsi (UMP). Menteri yang sangat neolib itu juga pernah berencana menggandeng polisi untuk mendatangi rumah-rumah penduduk yang pajak kendaraannya belum dibayar.  Yang terbilang paling anyar, dia mewajibkan semua mahasiswa memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dalam soal pajak, Sri memang dikenal hobi mengurusi hal-hal serba printal-printil alias yang remeh-temeh. Dia sibuk menelisik apa saja dan apa lagi yang bisa dipalak dari rakyat kecil. Dia nyaris tidak pernah menyentuh para wajib pajak kakap. Kita tidak mendengar, misalnya, apa yang dilakukannya terhadap sejumlah taipan yang terbukti tidak punya NPWP.

Begitulah watak menteri neolib. Kepada rakyatnya sendiri bersikap galak bukan alang kepalang. Tapi saat berhadapan dengan kepentingan para raksasa atau majikan asingnya, dia tunduk lunglai. Bukan cuma itu, si menteri justru dengan semangat dan ikhlas membuat celah peraturan yang memungkinkan si bos menikmati berbagai fasilitas. Contohnya, ya keringanan pajak untuk Freeport itu.

So, apa yang kini tengah Sri lakukan untuk Freeport sekali lagi menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Untuk kesekian kalinya, wajar jika publik bertanya, sebenarnya kamu bekerja untuk siapa, Sri? *Direktur Program Centre for Economic and Democracy 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Kanaya Shersabila, yatim piatu segudang prestasi ini tak bisa sekolah lagi karena tak punya biaya. Sang nenek yang jadi tulang punggung keluarga tak bisa mencari nafkah karena sudah uzur sakit-sakitan....

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Maryanti tak bisa khusyuk beribadah Ramadhan karena kondisinya kritis. Persalinan di rumah sakit berjalan lancar, namun tagihan 4,5 juta rupiah tak mampu dibayar oleh keluarga kuli serabutan...

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Terlahir disabilitas tanpa kaki dan tangan yang sempurna, ia tetap tegar berdakwah dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang las di bengkel berat. Ia butuh sepeda motor roda tiga untuk berdakwah....

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Sudah 21 hari Kakek Jaman mengungsi ke jembatan di tengah sawah Karangharja Bekasi. Rumah bambu yang dihuni sejak tahun 1985 itu roboh diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Citarum....

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla ini ambruk tak kuat menahan gempuran hujan deras. Kegiatan ibadah dan syiar mushalla pun terhenti. Ayo bantu renovasi supaya pada bulan Ramadhan warga bisa shalat jamaah, tarawih dan...

Latest News
Promosikan Ivermectin, Erick Thohir Dikritik Seperti Jualan Obat

Promosikan Ivermectin, Erick Thohir Dikritik Seperti Jualan Obat

Jum'at, 25 Jun 2021 03:20

Lampaui Target Vaksinasi 100.000 Orang/Hari, Pemprov DKI Apresiasi Antusiasme Masyarakat

Lampaui Target Vaksinasi 100.000 Orang/Hari, Pemprov DKI Apresiasi Antusiasme Masyarakat

Jum'at, 25 Jun 2021 02:19

Ingatkan Warga, Dinkes Garut: Varian Baru Covid-19 Banyak Menyerang Anak-anak

Ingatkan Warga, Dinkes Garut: Varian Baru Covid-19 Banyak Menyerang Anak-anak

Jum'at, 25 Jun 2021 01:42

PP Muhammadiyah Meminta Wacana Pembelajaran Tatap Muka kembali Ditunda

PP Muhammadiyah Meminta Wacana Pembelajaran Tatap Muka kembali Ditunda

Jum'at, 25 Jun 2021 00:10

Fenomena Dakwah Copy-Paste

Fenomena Dakwah Copy-Paste

Kamis, 24 Jun 2021 23:35

UMY dan PBI DIY Selenggarakan Training Kewirausahaan Bekam

UMY dan PBI DIY Selenggarakan Training Kewirausahaan Bekam

Kamis, 24 Jun 2021 22:33

Indonesia Darurat Sampah dan Limbah, Anggota FPKS Sesalkan Pengurangan Anggaran

Indonesia Darurat Sampah dan Limbah, Anggota FPKS Sesalkan Pengurangan Anggaran

Kamis, 24 Jun 2021 21:29

Kasus Covid Melonjak, Senator Ingatkan Stok Darah Harus Tetap Terjaga

Kasus Covid Melonjak, Senator Ingatkan Stok Darah Harus Tetap Terjaga

Kamis, 24 Jun 2021 20:54

Penumpang KRL di Stasiun Cikarang Jalani Swab Tes Antigen

Penumpang KRL di Stasiun Cikarang Jalani Swab Tes Antigen

Kamis, 24 Jun 2021 19:48

MUI:  Di Zona Merah, Tidak Diperkenankan Sholat Idul Adha dan Shalat Jamaah di Luar Rumah

MUI: Di Zona Merah, Tidak Diperkenankan Sholat Idul Adha dan Shalat Jamaah di Luar Rumah

Kamis, 24 Jun 2021 18:26

Jangan Lupakan Piagam Jakarta

Jangan Lupakan Piagam Jakarta

Kamis, 24 Jun 2021 17:46

Pejabat PBB: Taliban Rebut 50 Dari 370 Distrik Di Afghanistan

Pejabat PBB: Taliban Rebut 50 Dari 370 Distrik Di Afghanistan

Kamis, 24 Jun 2021 17:08

Tinjau Pemakaman Khusus Covid-19, Anies: Meski Luas Tolong Jangan Dipenuhi

Tinjau Pemakaman Khusus Covid-19, Anies: Meski Luas Tolong Jangan Dipenuhi

Kamis, 24 Jun 2021 16:17

Covid-19 Meningkat, MUI-BNPB Sarankan Perketat Protokol Kesehatan Saat Berqurban

Covid-19 Meningkat, MUI-BNPB Sarankan Perketat Protokol Kesehatan Saat Berqurban

Kamis, 24 Jun 2021 15:08

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Tutup hingga 5 Juli

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Tutup hingga 5 Juli

Kamis, 24 Jun 2021 14:41

Akhiri Pembelahan Politik, Indonesia Perlu Sumpah Ketiga

Akhiri Pembelahan Politik, Indonesia Perlu Sumpah Ketiga

Kamis, 24 Jun 2021 13:58

Kasus RS Ummi, Habib Rizieq Divonis Empat Tahun Penjara

Kasus RS Ummi, Habib Rizieq Divonis Empat Tahun Penjara

Kamis, 24 Jun 2021 12:20

Solo Madani Indonesia Jaya Sampaikan Resolusi kepada Presiden, MPR dan DPR

Solo Madani Indonesia Jaya Sampaikan Resolusi kepada Presiden, MPR dan DPR

Kamis, 24 Jun 2021 11:51

Kasus Covid-19 Semakin Buruk, Politisi PKS: Opsi PSBB Harus Segera Diambil

Kasus Covid-19 Semakin Buruk, Politisi PKS: Opsi PSBB Harus Segera Diambil

Kamis, 24 Jun 2021 10:49

Bohong dalam Delik Bohong

Bohong dalam Delik Bohong

Kamis, 24 Jun 2021 09:37


MUI

Must Read!
X